DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi JDIH Otorita IKN yang terdiri atas a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH; Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum; monitoring, evalusi, dan pelaporan; dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan

Mengingat

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menjadi bagian dari anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 894); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut JDIH OIKN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang perencanaan pembangunan nasional secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Otorita Ibu Kota Nusantara.
3.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota jaringan dokumentasi informasi hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang- undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
6.Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang undangan.
7.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
8.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
9.Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut OIKN adalah lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
10.Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
11.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat JDIH OIKN.
12.Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota JDIH OIKN.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan OIKN serta terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIHN, Pusat JDIH, serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyelenggaraan JDIH OIKN; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di lingkungan OIKN sebagai wujud pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH OIKN terdiri atas:
1. a.Pusat JDIH; dan
2. b.Anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I; dan
2. b.unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan OIKN.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh OIKN;
2. b.pembangunan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
3. c.pengembangan Sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
5. e.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH OIKN;
6. f.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
7. g.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH;
8. h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di OIKN; dan
9. i.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH OIKN.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas mendukung Pusat JDIH dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan OIKN.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit organisasi masing-masing;
2. b.pemanfaatan Sistem Informasi Hukum yang terpusat pada Pusat JDIH;
3. c.penyedia sarana dan prasarana pengelolaan Anggota JDIH di unit organisasi masing- masing; dan
4. d.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit organisasi masing- masing.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal 7

(1)JDIH OIKN memuat Dokumen Hukum yang terdiri atas:
1. a.Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.produk hukum selain Peraturan Perundang- undangan.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden; dan
5. e.Peraturan Kepala OIKN.
(3)Produk hukum selain Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OIKN;
2. b.monografi hukum;
3. c.nota kesepahaman;
4. d.perjanjian kerja sama;
5. e.putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan lainnya;
6. f.kajian hukum;
7. g.berita hukum;
8. h.artikel hukum; dan/atau
9. i.Dokumen Hukum lainnya.

Pasal 8

Naskah asli dan salinan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dan ayat (3) disimpan oleh Pusat JDIH.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari Anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
1. a.terbuka;
2. b.terbatas; dan
3. c.tertutup.
(3)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat terbuka dapat diunduh dan disimpan di banyak media.
(4)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat terbatas dikirimkan dalam keadaan terenkripsi dan melalui persetujuan walidata dan Pusat JDIH.
(5)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang bersifat tertutup tidak dapat diakses kecuali melalui persetujuan walidata dan Pusat JDIH.
(6)Publikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi JDIH OIKN.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 14 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012