DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penetapan daerah mitra IKN serta pemantauan dan evaluadi daerah mitra

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara

Menetapkan

menetapkan daerah mitra berdasarkan kriteria dan sesuai dengan rencana penataan ruang dan rencana induk Ibu Kota Nusantara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penetapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6980);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
6. 7.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
7. 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENETAPAN DAERAH MITRA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
2.Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
3.Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4.Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5.Daerah Mitra adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Kerja Sama Daerah Mitra adalah kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pemrakarsa dan/atau pengelola Daerah Mitra dalam rangka pengelolaan dan pengembangan superhub ekonomi nusantara dengan berdasarkan rekomendasi Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra.
10.Tim Pengkaji Usulan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Kepala untuk mengkaji usulan dari pemrakarsa terkait pemenuhan persyaratan dan kriteria penetapan calon Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAERAH MITRA IBU KOTA NUSANTARA

Pasal 2

(1)Untuk ditetapkan sebagai Daerah Mitra, pemrakarsa menyampaikan usulan sebagai Daerah Mitra kepada Kepala.
(2)Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kementerian/lembaga atau badan/lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. d.badan usaha; dan/atau
5. e.Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha berbentuk perseroan terbatas; atau
4. d.badan layanan umum.

Pasal 3

Daerah Mitra yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan tertentu yang berlokasi di wilayah provinsi di Pulau Kalimantan yang meliputi:

a.telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan industri atau kawasan tertentu lainnya;
b.telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan khusus, kawasan industri dan/atau kawasan strategis nasional lainnya; dan/atau
c.lokasi baru.

Pasal 4

(1)Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diusulkan untuk menjadi Daerah Mitra harus memenuhi kriteria:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.mempunyai batas wilayah atau area yang jelas;
3. c.mendukung 6 (enam) klaster ekonomi;
4. d.mendukung 2 (dua) klaster pemampu;
5. e.memiliki potensi ekonomi yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
6. f.memiliki status lahan yang jelas.
(2)Batas wilayah atau area yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas alam atau buatan dan disampaikan dalam bentuk peta yang memenuhi kaidah kartografi.
(3)6 (enam) klaster ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.klaster industri teknologi bersih;
2. b.klaster farmasi terintegrasi;
3. c.klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan;
4. d.klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif;
5. e.klaster industri kimia maju dan klaster turunannya; dan
6. f.klaster energi rendah karbon.
(4)2 (dua) klaster pemampu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi pusat pendidikan abad ke-21 dan pusat industri 4.0 di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha/nonberusaha di Daerah Mitra terdiri atas:
1. a.industri teknologi bersih;
2. b.ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif;
3. c.farmasi terintegrasi;
4. d.industri berbasis pertanian berkelanjutan;
5. e.energi rendah karbon;
6. f.industri kimia maju dan turunannya;
7. g.pendidikan tinggi;
8. h.pusat industri 4.0;
9. i.pembangunan sistem logistik dan konektivitas;
10. j.pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
11. k.pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;
12. l.peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja;
13. m.pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. n.pengelolaan sumber daya air;
15. o.infrastruktur dan layanan umum;
16. p.industri alat angkut;
17. q.meeting, incentives, conferences, exhibitions;
18. r.konstruksi; dan
19. s.kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara.
(2)Infrastruktur dan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terdiri atas:
1. a.pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan;
2. b.pembangunan dan pengoperasian jalan tol;
3. c.pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut;
4. d.pembangunan dan pengoperasian bandar udara; dan
5. e.pembangunan dan penyediaan air bersih.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha/nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelola menyediakan lokasi untuk kegiatan usaha mikro, menengah, dan koperasi di Daerah Mitra sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan badan usaha yang berada di dalam Daerah Mitra.

Pasal 7

(1)Kementerian/lembaga atau badan/lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen:
1. a.surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh menteri/kepala badan atau lembaga khusus;
2. b.lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta;
3. c.rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan Daerah Mitra;
4. d.hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi;
5. e.rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan
6. f.surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Pusat jika telah ditetapkan.
(2)Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala.
(3)Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Pusat dapat berada:
1. a.dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
2. b.lintas wilayah kabupaten/kota; atau
3. c.lintas wilayah provinsi.
(4)Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya;
2. b.ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha;
3. c.memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara;
4. d.tingkat aksesibilitas dan konektivitas;
5. e.ketersediaan infrastruktur; dan
6. f.kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan.
(5)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan Daerah Mitra dilengkapi dengan rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk lokasi dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk lokasi lintas wilayah kabupaten/kota atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk lokasi lintas wilayah provinsi yang wilayahnya masuk dalam Daerah Mitra.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen:
1. a.surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh gubernur atau sekretaris daerah atas nama gubernur;
2. b.lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta;
3. c.rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan Daerah Mitra;
4. d.hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi;
5. e.rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan
6. f.surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah provinsi jika telah ditetapkan.
(2)Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala.
(3)Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah provinsi dapat berada:
1. a.dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
2. b.lintas wilayah kabupaten/kota.
(4)Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya;
2. b.ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha;
3. c.memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara;
4. d.tingkat aksesibilitas dan konektivitas;
5. e.ketersediaan infrastruktur; dan
6. f.kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan.
(5)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang wilayahnya masuk dalam Daerah Mitra.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan dilengkapi dokumen:
1. a.surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota;
2. b.lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta;
3. c.rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi atau masterplan kawasan;
4. d.hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi;
5. e.rencana pengelolaan Daerah Mitra; dan
6. f.surat penetapan lokasi sebagai kawasan industri, kawasan khusus, atau kawasan tertentu lainnya oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota jika telah ditetapkan.
(2)Surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan jika pemrakarsa telah memiliki dokumen kerja sama dengan Kepala.
(3)Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya;
2. b.ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha;
3. c.memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara;
4. d.tingkat aksesibilitas dan konektivitas;
5. e.ketersediaan infrastruktur; dan
6. f.kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan.
(4)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan persetujuan atau rekomendasi dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 10

(1)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d menyampaikan usulan penetapan Daerah Mitra kepada Kepala dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota di lokasi Daerah Mitra yang ditetapkan.
(2)Usulan penetapan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen:
1. a.surat pernyataan minat untuk penetapan Daerah Mitra dan surat pernyataan minat untuk bekerja sama dengan Kepala yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan badan usaha atau yang diberi kuasa oleh kepala/pimpinan badan usaha;
2. b.lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra yang termuat dalam peta;
3. c.rencana tata ruang Daerah Mitra yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi dan masterplan kawasan;
4. d.hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta potensi ekonomi; dan
5. e.rencana pengelolaan Daerah Mitra.
(3)Lokasi yang diusulkan sebagai Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b oleh badan usaha dapat berada:
1. a.dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
2. b.lintas wilayah kabupaten/kota; dan
3. c.lintas provinsi.
(4)Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.potensi ekonomi terkait di bidang sumber daya alam, pertanian, industri, energi, sumber daya air, ekowisata, dan pelindungan pengelolaan sumber daya alam lainnya;
2. b.ketersediaan lahan yang memadai untuk kegiatan usaha;
3. c.memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara;
4. d.tingkat aksesibilitas dan konektivitas;
5. e.ketersediaan infrastruktur; dan
6. f.kapasitas fiskal untuk melakukan pengelolaan.
(5)Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusulan penetapan Daerah Mitra dilengkapi dengan:
1. a.akta pendirian badan usaha; dan
2. b.persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(6)Persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat:
1. a.pernyataan bahwa lokasi kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
2. b.surat pernyataan untuk mendukung kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra.
(7)Dalam hal lokasi Daerah Mitra yang diusulkan berada pada lintas wilayah provinsi atau kabupaten/kota, persetujuan atau rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus diperoleh dari masing-masing provinsi dan/atau masing-masing kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi kawasan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…