DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 3

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara (WP IKN) Timur 1 meliputi tujuan penataan WP IKN Timur 1, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfatan Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); 2023, No.301 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
2.Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang Wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3.Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan Wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
4.Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk 2023, No.301 - 3- fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16.Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Timur 1 yang selanjutnya disingkat WP IKN Timur 1 adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat hiburan skala internasional, pusat pariwisata, dan transportasi regional yang terintegrasi secara global.
17.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
22.Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
24.Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
25.Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa. 2023, No.301
26.Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
27.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28.Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
29.Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30.Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
32.Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33.Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
34.Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
35.Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
36.Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
37.Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
38.Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
39.Sub Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lanskap lainnya yang terletak di 2023, No.301 - 5- dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
40.Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
41.Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
42.Zona Pertanian adalah zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
43.Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
45.Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46.Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47.Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49.Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 2023, No.301
52.Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
53.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Rukun Warga.
57.Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
58.Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non- hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
59.Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
60.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
61.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
62.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
63.Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64.Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan 2023, No.301 - 7- di daerah tertentu berupa Instalasi Pengolahan Air Minum.
65.Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
66.Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
67.Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
68.Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
69.Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
71.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
72.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
74.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
75.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi 2023, No.301 fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
76.Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
77.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
78.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
79.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Timur 1 meliputi:

a.tujuan penataan WP IKN Timur 1;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfatan Ruang; dan
e.Peraturan Zonasi.

Pasal 3

(1)Delineasi WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan luas 9.759,16 Ha (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma satu enam hektare) di Kecamatan Sepaku.
(2)Delineasi WP IKN Timur 1 yang selanjutnya disebut WP IV terdapat di Kecamatan Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sebagian Desa Argo Mulyo seluas 2.467,53 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima tiga hektare);
2. b.sebagian Desa Karang Jinawi seluas 228,21 Ha (dua ratus dua puluh delapan koma dua satu hektare);
3. c.sebagian Desa Sukaraja seluas 2.884,34 Ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma tiga empat hektare);
4. d.sebagian Desa Tengin Baru seluas 3.094,78 Ha (tiga ribu sembilan puluh empat koma tujuh delapan hektare); 2023, No.301 - 9-
5. e.sebagian Desa Suko Mulyo seluas 1.021,19 Ha (seribu dua puluh satu koma satu sembilan hektare); dan
6. f.sebagian Desa Semoi Dua seluas 63,00 Ha (enam puluh tiga koma nol nol hektare).
(3)Delineasi WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
1. a.SWP IV.A seluas 2.365,31 Ha (dua ribu tiga ratus enam puluh lima koma tiga satu hektare), dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok IV.A.1 seluas 289,36 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga enam hektare) pada sebagian Desa Sukaraja;
  2. 2.Blok IV.A.2 seluas 222,41 Ha (dua ratus dua puluh dua koma empat satu) hektare pada sebagian Desa Sukaraja dan sebagian Desa/Kelurahan Karang Jinawi;
  3. 3.Blok IV.A.3 seluas 634,45 Ha (enam ratus tiga puluh empat koma empat lima hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru;
  4. 4.Blok IV.A.4 seluas 643,86 Ha (enam ratus empat puluh tiga koma delapan enam hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru; dan
  5. 5.Blok IV.A.5 seluas 575,23 Ha (lima ratus tujuh puluh lima koma dua tiga hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa Suku Mulyo.
2. b.SWP IV.B seluas 3.697,50 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok IV.B.1 seluas 1.886,09 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol sembilan hektare) pada sebagian Desa Argo Mulyo dan sebagian Desa Suku Mulyo; dan
  2. 2.Blok IV.B.2 seluas 1.811,41 Ha (seribu delapan ratus sebelas koma empat satu hektare) pada sebagian Desa Argo Mulyo.
3. c.SWP IV.C seluas 3.696,35 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam koma tiga lima hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok IV.C.1 seluas 494,43 Ha (empat ratus sembilan puluh empat koma empat tiga hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa/Kelurahan Sukaraja;
  2. 2.Blok IV.C.2 seluas 932,25 Ha (sembilan ratus tiga puluh dua koma dua lima hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa/Kelurahan Sukaraja; dan
  3. 3.Blok IV.C.3 seluas 2.269,67 Ha (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam tujuh hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa Sukaraja.
(4)Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 2023, No.301 Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(5)Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NEGARA TIMUR 1, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Pasal 4

Tujuan Penataan WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Timur 1 sebagai kawasan pengembangan pariwisata perkotaan yang mendukung perwujudan kawasan ibukota negara sebagai simbol identitas bangsa indonesia, modern, produktif dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Rencana Struktur Ruang WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringan sumber daya air;
6. f.rencana jaringan air minum;
7. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
8. h.rencana jaringan persampahan;
9. i.rencana jaringan drainase; dan
10. j.rencana jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 2023, No.301 - 11-

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Timur 1 secara merata dan berhierarki.
(2)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.SPPK; dan
3. c.PPL.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
(4)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.5.
(5)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Pusat Lingkungan Kecamatan;
2. b.PL; dan
3. c.Pusat Rukun Warga.
(6)Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
1. a.SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
2. b.SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
(7)PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
1. a.SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
2. b.SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
3. c.SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(8)Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di:
1. a.SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
2. b.SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
3. c.SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
(9)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses. 2023, No.301
(2)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jalan umum;
2. b.terminal penumpang;
3. c.jembatan timbang;
4. d.jembatan;
5. e.halte;
6. f.jaringan jalur kereta api antarkota;
7. g.jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
8. h.stasiun kereta api.
(3)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1)Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a, terdiri atas:
1. a.jalan arteri primer dengan kode AP;
2. b.jalan arteri sekunder dengan kode AS;
3. c.jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
4. d.jalan lokal primer dengan kode LP;
5. e.jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
6. f.jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.
(2)Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.ruas AP-3 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
2. b.ruas AP-4 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, dan SWP IV.B Blok IV.B.1.
(3)Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.ruas AS-9 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
2. b.ruas AS-10 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
3. c.ruas AS-12 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
4. d.ruas AS-13 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
5. e.ruas AS-17 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
6. f.ruas AS-18 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV. A.4; dan
7. g.ruas AS-19 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan SWP IV.C Blok IV.C.1.
(4)Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.ruas KS-99 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
2. b.ruas KS-113 melewati SWP IV.A Blok IV. A.3 dan Blok IV.A.5;
3. c.ruas KS-114 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
4. d.ruas KS-116 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
5. e.ruas KS-119 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; 2023, No.301 - 13-
6. f.ruas KS-125 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
7. g.ruas KS-126 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
8. h.ruas KS-127 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
9. i.ruas KS-132 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
10. j.ruas KS-133 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
11. k.ruas KS-134 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
12. l.ruas KS-139 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A,3;
13. m.ruas KS-140 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
14. n.ruas KS-142 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
15. o.ruas KS-144 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
16. p.ruas KS-145 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
17. q.ruas KS-148 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
18. r.ruas KS-153 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
19. s.ruas KS-154 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
20. t.ruas KS-156 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
21. u.ruas KS-157 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
22. v.ruas KS-158 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
23. w.ruas KS-159 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
24. x.ruas KS-160 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
25. y.ruas KS-161 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
26. z.ruas KS-162 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; aa. ruas KS-164 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; bb. ruas KS-170 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; cc. ruas KS-171 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; dd. ruas KS-178 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ee. ruas KS-180 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; ff. ruas KS-185 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; gg. ruas KS-186 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; hh. ruas KS-187 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; ii. ruas KS-188 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; jj. ruas KS-190 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; kk. ruas KS-191 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ll. ruas KS-192 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; mm. ruas KS-196 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; nn. ruas KS-197 melewati SWP IV. A Blok IV. A.4; oo. ruas KS-201 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; pp. ruas KS-202 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; qq. ruas KS-207 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; rr. ruas KS-209 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4; ss. ruas KS-210 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; tt. ruas KS-211 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; uu. ruas KS-214 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; vv. ruas KS-217 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ww. ruas KS-223 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; xx. ruas KS-226 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; dan yy. ruas KS-280 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3. 2023, No.301
(5)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.ruas LP-1 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1; dan
2. b.ruas KM-38-semoi sepaku melewati SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan SWP IV.C, Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(6)Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, terdiri atas:
1. a.ruas jalan dewi sartika melewati SWP IV.C Blok IV.C.2;
2. b.ruas jalan karya bangun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2;
3. c.ruas jalan KS tubun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2;
4. d.ruas jalan semangka melewati SWP IV. B Blok IV.B.2;
5. e.ruas LS-218 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
6. f.ruas LS-505 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
7. g.ruas LS-527 melewati SWP IV. A Blok IV.A.3;
8. h.ruas LS-581 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
9. i.ruas LS-613 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1;
10. j.ruas LS-616 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
11. k.ruas LS-617 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
12. l.ruas LS-618 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan SWP IV.C Blok IV.C.1;
13. m.ruas LS-619 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
14. n.ruas LS-620 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
15. o.ruas LS-621 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
16. p.ruas LS-624 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
17. q.ruas LS-625 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
18. r.ruas LS-626 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
19. s.ruas LS-629 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
20. t.ruas LS-630 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
21. u.ruas LS-631 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
22. v.ruas LS-638 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
23. w.ruas LS-639 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
24. x.ruas LS-641 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
25. y.ruas LS-642 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.5;
26. z.ruas LS-643 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; aa. ruas LS-644 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; bb. ruas LS-645 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; cc. ruas LS-648 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; dd. ruas LS-656 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; ee. ruas LS-662 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; ff. ruas LS-667 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; gg. ruas LS-668 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; hh. ruas LS-670 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; ii. ruas LS-672 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; jj. ruas LS-674 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; kk. ruas LS-675 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; ll. ruas LS-677 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; mm. ruas LS 678 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; nn. ruas LS-680 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; 2023, No.301 - 15- oo. ruas LS-682 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; pp. ruas LS-684 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; qq. ruas LS-685 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; rr. ruas LS-688 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ss. ruas LS-689 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; tt. ruas LS-690 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; uu. ruas LS-691 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; vv. ruas LS-693 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ww. ruas LS-694 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; xx. ruas LS-695 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; yy. ruas LS-696 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; zz. ruas LS-698 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; aaa. ruas LS-699 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4; bbb. ruas LS-707 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; ccc. ruas LS-708 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ddd. ruas LS-711 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; eee. ruas LS-712 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4; fff. ruas LS-714 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; ggg. ruas LS-720 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; dan hhh. ruas LS-721 melewati SWP IV.AS Blok IV.A.2.
(7)Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. a.ruas LKS-25, LKS-26, LKS-27, LKS-28, LKS-34, LKS-36, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-44, LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-48, LKS-49, LKS-50, LKS-51, LKS-52, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-62, LKS-63, LKS-64, LKS-65, LKS-66, LKS-67, LKS-68, LKS-69, LKS-70, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-76, LKS-77, LKS-78, LKS-79, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-83, LKS-84, LKS-85, LKS-86, LKS-87, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-92, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS-96, LKS-97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS- 101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-105, LKS- 106, LKS-107, LKS-108, LKS-109, LKS-110, LKS- 111, LKS-112, LKS-113, LKS-114, LKS-115, LKS- 116, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-120, LKS- 121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS- 126, LKS-127, LKS-128, LKS-129, LKS-130, LKS- 131, LKS-132, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS- 136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS- 141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS- 146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS- 151, LKS-797, LKS-798, LKS-799, LKS-800, LKS- 801, LKS-802, LKS-803, LKS-804, LKS-805, LKS- 806, LKS-807, LKS-808 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
2. b.ruas LKS-152, LKS-153, LKS-154, LKS-155, LKS- 156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-160, LKS- 161, LKS-162, LKS-163, LKS-164, LKS-165, LKS- 166, LKS-167, LKS-168, LKS-169, LKS-170, LKS- 171, LKS-172, LKS-173, LKS-174, LKS-175, LKS- 2023, No.301 176, LKS-177, LKS-178, LKS-179, LKS-180, LKS- 181, LKS-182, LKS-183, LKS-184, LKS-185, LKS- 186, LKS-187, LKS-188, LKS-189, LKS-190, LKS- 191, LKS-192, LKS-193, LKS-194, LKS-195, LKS- 196, LKS-197, LKS-198, LKS-199, LKS-200, LKS- 201, LKS-202, LKS-203, LKS-204, LKS-205, LKS- 206, LKS-207, LKS-208, LKS-209, LKS-210, LKS- 211, LKS-212, LKS-213, LKS-214, LKS-215, LKS- 216, LKS-217, LKS-218, LKS-219, LKS-220, LKS- 221, LKS-222, LKS-223, LKS-224, LKS-225, LKS- 226, LKS-227, LKS-228, LKS-229, LKS-230, LKS- 231, LKS-232, LKS-233, LKS-234, LKS-235, LKS- 236, LKS-237, LKS-238, LKS-239, LKS-240, LKS- 241, LKS-242, LKS-243 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
3. c.ruas LKS-247, LKS-250, LKS-252, LKS-253, LKS- 255, LKS-257, LKS-258, LKS-259, LKS-260, LKS- 261, LKS-262, LKS-264, LKS-265, LKS-266, LKS- 267, LKS-268, LKS-271, LKS-276, LKS-280, LKS- 408, LKS-409, LKS-410, LKS-411, LKS-412, LKS- 413, LKS-414, LKS-415, LKS-416, KS-417, LKS-418, LKS-419, LKS-420, LKS-421, LKS-422, LKS-423, LKS-424, LKS-425, LKS-426, LKS-427, LKS-428, LKS-429, LKS-430, LKS-431, LKS-432, LKS-433, LKS-434, LKS-435, LKS-436, LKS-437, LKS-438, LKS-439, LKS-440, LKS-441, LKS-442, LKS-443, LKS-444, LKS-445, LKS-446, LKS-447, LKS-448, LKS-449, LKS-450, LKS-451, LKS-452, LKS-453, LKS-454, LKS-455, LKS-456, LKS-457, LKS-458, LKS-459, LKS-460, LKS-461, LKS-462, LKS-463, LKS-464, LKS-465, LKS-466, LKS-467, LKS-468, LKS-469, LKS-470, LKS-471, LKS-472, LKS-473, LKS-474, LKS-475, LKS-476, LKS-477, LKS-478, LKS-479, LKS-480, LKS-481, LKS-482, LKS-483, LKS-484, LKS-485, LKS-486, LKS-487, LKS-488, LKS-489, LKS-490, LKS-491, LKS-492, LKS-493, LKS-494, LKS-495, LKS-496, LKS-497, LKS-498, LKS-499, LKS-500, LKS-501, LKS-502, LKS-503, LKS-504, LKS-505, LKS-506, LKS-507, LKS-508, LKS-509, LKS-510, LKS-511, LKS-512, LKS-513, LKS-514, LKS-515, LKS-516, LKS-517, LKS-518, LKS-519, LKS-520, LKS-521, LKS-522, LKS-523, LKS-524, LKS-525, LKS-526, LKS-527, LKS-528, LKS-529, LKS-530, LKS-531, LKS-532, LKS-533, LKS-534, LKS-535, LKS-536, LKS-537, LKS-538, LKS-539, LKS-540, LKS-541, LKS-542, LKS-543, LKS-544, LKS-545, LKS-546, LKS-547, LKS-548, LKS-549, LKS-550, LKS-551, LKS-552, LKS-553, LKS-554, LKS-555, LKS-556, LKS-557, LKS-558, LKS-559, LKS-560, LKS-561, LKS-562, LKS-563, LKS-564, LKS-565, LKS-566, LKS-567, LKS-568, LKS-569, LKS-570, LKS-571, LKS-572, LKS-573, LKS-574, LKS-575, LKS-576, LKS-577, LKS-578, LKS-579, LKS-580, LKS-581, LKS-582, LKS-583, LKS-584, LKS-585, LKS-586, LKS-587, LKS-588, 2023, No.301 - 17- LKS-589, LKS-590, LKS-591, LKS-592, LKS-593, LKS-594, LKS-595, LKS-596, LKS-597, LKS-598, LKS-599, LKS-600, LKS-601, LKS-602, LKS-603, LKS-604, LKS-605, LKS-606, LKS-607, LKS-608, LKS-609, LKS-610, LKS-611, LKS-612, LKS-613, LKS-614, LKS-615, LKS-616, LKS-617, LKS-618, LKS-619, LKS-620, LKS-621, LKS-622, LKS-623, LKS-624, LKS-625, LKS-626, LKS-627, LKS-628, LKS-629 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
4. d.ruas LKS-1, LKS-21, LKS-29, LKS-30, LKS-31, LKS- 32, LKS-244, LKS-245, LKS-246, LKS-247, LKS-248, LKS-249, LKS-250, LKS-251, LKS-254, LKS-256, LKS-262, LKS-263, LKS-269, LKS-270, LKS-272, LKS-273, LKS-274, LKS-275, LKS-276, LKS-277, LKS-278, LKS-279, LKS-280, LKS-281, LKS-282, LKS-283, LKS-284, LKS-285, LKS-286, LKS-287, LKS-288, LKS-289, LKS-290, LKS-291, LKS-292, LKS-293, LKS-294, LKS-295, LKS-296, LKS-297, LKS-298, LKS-299, LKS-300, LKS-301, LKS-302, LKS-303, LKS-304, LKS-305, LKS-306, LKS-307, LKS-308, LKS-309, LKS-310, LKS-311, LKS-312, LKS-313, LKS-314, LKS-315, LKS-316, LKS-317, LKS-318, LKS-319, LKS-320, LKS-321, LKS-322, LKS-323, LKS-324, LKS-325, LKS-326, LKS-327, LKS-328, LKS-329, LKS-330, LKS-331, LKS-332, LKS-333, LKS-334, LKS-335, LKS-336, LKS-337, LKS-338, LKS-339, LKS-340, LKS-341, LKS-342, LKS-343, LKS-344, LKS-345, LKS-346, LKS-347, LKS-348, LKS-349, LKS-350, LKS-351, LKS-352, LKS-353, LKS-354, LKS-355, LKS-356, LKS-357, LKS-358, LKS-359, LKS-360, LKS-361, LKS-362, LKS-363, LKS-364, LKS-365, LKS-366, LKS-367, LKS-368, LKS-369, LKS-370, LKS-371, LKS-372, LKS-373, LKS-374, LKS-375, LKS-376, LKS-377, LKS-379, LKS-380, LKS-381, LKS-382, LKS-383, LKS-384, LKS-385, LKS-386, LKS-387, LKS-388, LKS-389, LKS-390, LKS-391, LKS-392, LKS-393, LKS-394, LKS-395, LKS-396, LKS-397, LKS-398, LKS-399, LKS-400, LKS-401, LKS-402, LKS-403, LKS-404, LKS-405, LKS-406, LKS-407 melalui SWP IV.A Blok IV.A.4;
5. e.ruas LKS-33, LKS-630, LKS-631, LKS-632, LKS-633, LKS-634, LKS-635, LKS-636, LKS-637, LKS-638, LKS-640, LKS-641, LKS-642, LKS-643, LKS-644, LKS-645, LKS-646, LKS-647, LKS-648, LKS-649, LKS-650, LKS-651, LKS-652, LKS-653, LKS-654, LKS-655, LKS-656, LKS-657, LKS-658, LKS-659, LKS-660, LKS-661, LKS-662, LKS-663, LKS-664, LKS-665, LKS-666, LKS-667, LKS-668, LKS-669, LKS-670, LKS-671, LKS-672, LKS-673, LKS-674, LKS-675, LKS-676, LKS-677, LKS-678, LKS-679, LKS-680, LKS-681, LKS-682, LKS-683, LKS-684, LKS-685, LKS-686, LKS-687, LKS-688, LKS-689, LKS-690, LKS-691, LKS-692, LKS-693, LKS-694, LKS-695, LKS-696, LKS-697, LKS-698, LKS-699, 2023, No.301 LKS-700, LKS-701, LKS-702, LKS-703, LKS-704, LKS-705, LKS-706, LKS-707, LKS-708, LKS-709, LKS-710, LKS-711, LKS-712, LKS-713, LKS-714, LKS-715, LKS-716, LKS-717, LKS-718, LKS-720, LKS-721, LKS-722, LKS-723, LKS-724, LKS-725, LKS-726, LKS-727, LKS-729, LKS-731, LKS-732, LKS-733, LKS-734, LKS-735, LKS-736, LKS-737, LKS-738, LKS-739, LKS-740, LKS-741, LKS-742, LKS-743, LKS-744, LKS-745, LKS-746, LKS-747, LKS-748, LKS-749, LKS-750, LKS-751, LKS-752, LKS-753, LKS-754, LKS-755, LKS-756, LKS-757, LKS-758, LKS-759, LKS-760, LKS-761, LKS-762, LKS-763, LKS-764, LKS-765, LKS-766, LKS-767, LKS-768, LKS-769, LKS-770, LKS-771, LKS-772, LKS-773, LKS-774, LKS-775, LKS-776, LKS-777, LKS-778, LKS-779, LKS-780, LKS-781, LKS-782, LKS-783, LKS-784, LKS-785, LKS-786, LKS-787, LKS-788, LKS-790, LKS-791, LKS-792, LKS-793, LKS-794, LKS-795, LKS-796 melalui SWP IV.A Blok IV.A.5;
6. f.ruas Jalan Gunung Wilis, Jalan Gunung Pandan, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Ngurah Rai, LKS-12, LKS-13, LKS-14, LKS-15, LKS-22, LKS-639, LKS- 719, LKS-730, LKS-789 melalui SWP IV. B Blok IV.B.1;
7. g.ruas Jalan Manggis, Jalan Salak, LKS-5, LKS-6, LKS-7, LKS-8, LKS-9, LKS-10, LKS-11, LKS-19, LKS- 20 melalui SWP IV.B Blok IV.B.2;
8. h.ruas Jalan Flamboyan, Jalan Imam Bonjol, Jalan Patimura, Jalan Loa Haur, Jalan Ngurah Rai, LKS- 16, LKS-53, LKS-54, LKS-56 melalui SWP IV.C Blok IV.C.1;
9. i.ruas Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Dr. Sutomo, LKS-3, LKS-4, LKS-5, LKS-17, LKS-18, LKS-24, LKS-24, LKS-35 melalui SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
10. j.ruas Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Alam Kubur, Jalan Cemara, LKS-2, LKS-5, LKS-23, LKS-24, LKS-35, LKS-35 melalui SWP IV.C Blok IV.C.3.

Pasal 9

(1)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa terminal penumpang tipe A.
(2)Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.

Pasal 10

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a.SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; 2023, No.301 - 19-
b.SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan B.2; dan
c.SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…