DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 18 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pasar rakyat; pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan; evaluasi; kewajiban dan larangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penataan, pembangunan, dan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penataan, pembangunan, dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melaksanakan pemanfaatan dan/atau pengelolaan infrastruktur serta bangunan yang telah selesai dibangun oleh kementerian/lembaga untuk kegiatan pembangunan di lbu Kota Nusantara sejak infrastruktur dan bangunan dapat dioperasionalkan atau dimanfaatkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pasar Rakyat di Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
7.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
2.Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara dan selanjutnya disingkat Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3.Kepala Otorita IKN yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
5.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Otorita IKN, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan/atau tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6.Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
7.Los adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan/atau tenda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
8.Pedagang adalah setiap orang atau badan yang menggunakan ruang/tempat untuk melakukan kegiatan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa secara tetap atau tidak tetap di Pasar.
9.Pedagang Baru adalah Pedagang yang sebelum dilakukan pembangunan, revitalisasi, dan/atau renovasi tidak tercatat dalam daftar basis data Pedagang Pasar Rakyat Otorita IKN atau pemerintah desa.
10.Pedagang Lama adalah Pedagang yang sebelum dilakukan pembangunan, revitalisasi, dan/atau renovasi telah tercatat dalam daftar basis data Pedagang Pasar Rakyat Otorita IKN atau pemerintah desa.
11.Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SKHPTU adalah pernyataan persetujuan dari pejabat Otorita IKN sesuai dengan kewenangannya mengenai pemberian hak pemanfaatan Kios dan/atau Los dalam jangka waktu tertentu kepada Pedagang agar dapat digunakan untuk memulai berdagang di area atau kawasan Pasar Rakyat Otorita IKN.

Pasal 2

(1)Otorita IKN melakukan penataan, pembangunan, dan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat.
(2)Penataan, pembangunan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh:
1. a.Otorita IKN;
2. b.pemerintah desa; dan
3. c.swasta.

BAB II

PASAR RAKYAT

Pasal 3

(1)Otorita IKN melakukan penataan terhadap Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Pedagang; dan
2. b.manajemen Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.
(3)Penataan terhadap Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.seleksi Pedagang;
2. b.penempatan Pedagang; dan
3. c.pendataan Pedagang.
(4)Penataan terhadap manajemen Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap manajemen:
1. a.fisik; dan
2. b.nonfisik.
(5)Manajemen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.pembangunan dan/atau revitalisasi;
3. c.pemeliharaan dan peningkatan kualitas bangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN; dan
4. d.penyediaan sarana atau fasilitas pendukung.
(6)Manajemen nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN selain manajemen fisik;
2. b.penataan Pedagang; dan
3. c.pemberdayaan Pedagang.
(7)Penataan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan manajemen nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
(8)Penataan manajemen fisik Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 4

Penataan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:

a.asas proporsional dan keadilan; dan
b.zonasi dan jenis barang atau komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 5

(1)Penataan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui seleksi Pedagang yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
(2)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
1. a.pengarah;
2. b.ketua pelaksana;
3. c.anggota pelaksana;
(3)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 6

(1)Seleksi Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap Pedagang yang akan memanfaatkan Kios dan/atau Los Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.
(2)Pedagang yang akan memanfaatkan Kios dan/atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala melalui ketua tim seleksi.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat/tanggal lahir;
3. c.alamat;
4. d.nomor telepon;
5. e.lokasi Pasar Rakyat yang dimohonkan;
6. f.jenis tempat berdagang Kios dan/atau Los; dan
7. g.jenis barang atau komoditas dagangan.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
1. a.bagi Pedagang Baru dokumen berupa:
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk;
  2. 2.fotokopi kartu keluarga;
  3. 3.fotokopi dokumen nomor induk berusaha Pedagang atau surat keterangan lainnya dari pejabat sesuai kewenangannya;
  4. 4.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak apabila ada;
  5. 5.surat pernyataan yang memuat kesediaan ditempatkan pada zonasi, lokasi, dan luasan yang telah ditetapkan serta mematuhi tata tertib serta ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  6. 6.pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. b.bagi Pedagang Lama dokumen berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ditambah dengan dokumen berupa:
  1. 1.surat pernyataan yang memuat keabsahan sebagai Pedagang Lama Pasar; dan/atau
  2. 2.jika ada, melampirkan dokumen administrasi pendukung yang membuktikan keabsahan sebagai Pedagang Lama, dapat berupa: 1) surat keterangan berdagang di Pasar dan/atau surat keterangan lainnya dari pejabat sesuai kewenangannya; 2) berita acara kesediaan Pedagang dilakukan pemindahan dan/atau relokasi; dan/atau 3) surat keterangan lainnya.
(5)Pedagang yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.
(6)Tim seleksi melakukan verifikasi dan seleksi terhadap Pedagang yang tercatat dalam daftar calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN;

Pasal 7

(1)Berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), tim seleksi menentukan dan memilih calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.
(2)Tim seleksi dalam menentukan dan memilih calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.daya tampung bangunan dan/atau ketersediaan Kios dan/atau Los pada Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN; dan
2. b.mengutamakan Pedagang Lama yang sesuai urutan dimulai dari: 1) Pedagang Lama Pasar; 2) Pedagang yang aktif berjualan di Pasar tetapi tidak mempunyai dokumen administrasi keabsahan berdagang di Pasar; dan 3) Pedagang Baru.
(3)Penentuan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam berita acara seleksi calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN dengan melampirkan daftar nominatif calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.

Pasal 8

(1)Berdasarkan berita acara seleksi calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tim seleksi mengusulkan daftar nominatif calon Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN kepada Kepala melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Berdasarkan persetujuan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN dengan keputusan pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana atas nama Kepala.
(3)Penetapan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam laman resmi Otorita IKN.
(4)Pedagang yang telah ditetapkan menjadi Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada Kios dan/atau Los sesuai dengan jenis barang dan zonasi barang atau komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Penetapan Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tim seleksi melaksanakan penempatan Pedagang ke dalam Kios dan/atau Los Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN dilakukan dengan metode tertentu dapat berupa metode pengundian dan/atau lainnya.
(2)Berdasarkan pelaksanaan penempatan Pedagang ke dalam Kios dan/atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis membuat berita acara penempatan Pedagang ke dalam Kios dan/atau Los Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN.

Pasal 10

(1)Pedagang yang telah ditetapkan menjadi Pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melakukan perjanjian pemanfaatan Kios dan/atau Los dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana.
(2)Penandatangan perjanjian pemanfaatan Kios dan/atau Los dengan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan gedung dan kawasan perkotaan atas nama pimpinan tinggi madya yang menyelenggaarakan tugas dan fungsi di bidang sarana dan prasarana.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…