DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai informasi dan pelaporan kerugian negara; tata cara penyelesaian kerugian negara; penentuan nilai kerugian negara; penagihan dan penyetoran; penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; kadaluwarsa; pelaporan penyelesaian kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan; keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Penyelesaian Kerugian adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
4.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/ atau barang dari Pihak yang Merugikan.
9.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
11.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
12.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
13.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Kepala Unit Kerja/atasan Kepala Unit Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
16.Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di Otorita Ibu Kota Nusantara.
17.Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon I atau unit eselon II di Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 2

(1)Penyelesaian Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala ini ditujukan bagi pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
1. a.Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
2. b.Pejabat Lain.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/ atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Otorita Ibu Kota Nusantara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

(1)Informasi terjadinya Kerugian Negara di Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. d.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. f.perhitungan ex officio; dan/ atau
7. g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan satuan kerjanya dengan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap informasi.
(3)Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, atasan Kepala Satuan Kerja menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan verifikasi.
(4)Dalam hal informasi Kerugian Negara diduga dilakukan oleh atasan Kepala Satuan Kerja, Kepala selaku PPKN menunjuk pegawai aparatur sipil negara untuk melaksanakan verifikasi.
(5)Pegawai aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi mengenai ada atau tidak adanya indikasi Kerugian Negara kepada pejabat yang menunjuknya.
(6)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
2. b.identitas pelaku;
3. c.indikasi nilai Kerugian Negara; dan
4. d.unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan sengaja atau lalai.
(7)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melaporkan kepada Kepala; dan
2. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(8)Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format laporan dan surat penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), format surat penyampaian laporan hasil verifikasi kepada Kepala dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin, pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

(1)Kepala selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2)Kewenangan Kepala selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
(3)Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
(4)Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Kepala selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.
(5)Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

(1)TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari Satuan Kerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(2)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. a.minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian;
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
3. c.tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
(3)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja.
(4)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala selaku PPKN.
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 9

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

Pasal 10

(1)Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung:
  1. 1.identifikasi perbuatan yang diduga menimbulkan Kerugian Negara paling sedikit meliputi siapa, apa, kapan, bagaimana, dan dimana kejadian, serta berapa jumlah Kerugian Negara; dan
  2. 2.hasil pengisian atau jawaban dari daftar pertanyaan mengenai Kerugian Negara; dan/atau
2. b.permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
(3)Ketentuan mengenai format daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 11

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…