DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 8

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Kuala Samboja meliputi tujuan penataan WP Kuala Samboja, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104); www.peraturan.go.id 2023, No.493
7.Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
2.Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3.Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4.Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi. www.peraturan.go.id 2023, No.493
13.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17.Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
18.Kawasan Wilayah Perencanaan Kuala Samboja yang selanjutnya disebut WP Kuala Samboja adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan wisata dan simpul transportasi laut.
19.Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22.Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23.Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan. www.peraturan.go.id 2023, No.493
24.Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
25.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
26.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27.Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28.Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29.Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30.Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
31.Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32.Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
33.Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
34.Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35.Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36.Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga. www.peraturan.go.id 2023, No.493
37.Sub Zona Pemakaman adalah Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
38.Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
39.Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40.Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
41.Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
42.Sub Zona Perekebunan adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
43.Zona Perikanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
44.Sub Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
45.Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
46.Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47.Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. www.peraturan.go.id 2023, No.493
49.Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50.Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51.Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
52.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
55.Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
56.Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang direncanakan terdiri atas minimal fungsi campuran hunian dan bukan hunian, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan serta dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
57.Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
58.Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
60.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP. www.peraturan.go.id 2023, No.493
61.Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
62.Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63.Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa instalasi pengelolaan air limbah.
64.Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
65.Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66.Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
67.Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
69.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang digambarkan pada peta Zona yang memiliki pertampalan (overlay) dengan Zona lainnya.
70.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
71.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan. www.peraturan.go.id 2023, No.493
72.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
74.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
75.Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
76.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
77.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
78.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Kuala Samboja meliputi:

a.tujuan penataan WP Kuala Samboja;
b.rencana Struktur Ruang;
c.rencana Pola Ruang;
d.ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e.Peraturan Zonasi. www.peraturan.go.id 2023, No.493

Pasal 3

(1)Delineasi WP Kuala Samboja ditetapkan dengan luas 3.027,71 Ha (tiga ribu dua puluh tujuh koma tujuh satu hektare).
(2)Delineasi WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP VIII terdapat di Kecamatan Kuala Samboja terdapat di:
1. a.sebagian Kelurahan Teluk Pemedas dengan luas 395,36 Ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga enam hektare);
2. b.sebagian Kelurahan Samboja Kuala dengan luas 484,67 Ha (empat ratus delapan puluh empat koma enam tujuh hektare);
3. c.sebagian Kelurahan Kampung Lama dengan luas 404,95 Ha (empat ratus empat koma sembilan lima hektare);
4. d.sebagian Kelurahan Tanjung Harapan dengan luas 701,13 Ha (tujuh ratus satu koma satu tiga hektare);
5. e.sebagian Kelurahan Wonotirto dengan luas 470,10 Ha (empat ratus tujuh puluh koma satu nol hektare);
6. f.sebagian Kelurahan Sungai Seluang dengan luas 381,67 Ha (tiga ratus delapan puluh satu koma enam tujuh hektare); dan
7. g.sebagian Desa Karya Jaya dengan luas 189,83 Ha (seratus delapan puluh sembilan koma enam dua hektare).
(3)Delineasi WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
1. a.SWP VIII.A seluas 605,52 Ha (enam ratus lima koma lima dua hektare), dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok VIII.A.1 seluas 92,38 Ha (sembilan puluh dua koma tiga delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas;
  2. 2.Blok VIII.A.2 seluas 100,10 Ha (seratus koma satu nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas;
  3. 3.Blok VIII.A.3 seluas 68,13 Ha (enam puluh delapan koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemedas;
  4. 4.Blok VIII.A.4 seluas 113,02 Ha (seratus tiga belas koma nol dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas dan sebagian Kelurahan Samboja Kuala;
  5. 5.Blok VIII.A.5 seluas 60,15 Ha (enam puluh koma satu delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Kampung Lama;
  6. 6.Blok VIII.A.6 seluas 81,90 Ha (delapan puluh satu koma sembilan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Teluk Pemedas; dan www.peraturan.go.id 2023, No.493
  7. 7.Blok VIII.A.7 seluas 89,83 Ha (delapan puluh sembilan koma delapan tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebgaian Kelurahan Teluk Pemedas.
2. b.SWP VIII.B seluas 1.116,61 Ha (seribu seratus enam belas koma enam satu hektare), dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok VIII.B.1 seluas 97,90 Ha (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Kampung Lama;
  2. 2.Blok VIII.B.2 seluas 69,33 Ha (enam puluh sembilan koma tiga tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala;
  3. 3.Blok VIII.B.3 seluas 206,59 Ha (dua ratus enam koma lima sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  4. 4.Blok VIII.B.4 seluas 140,91 Ha (seratus empat puluh koma sembilan satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  5. 5.Blok VIII.B.5 seluas 99,86 Ha (sembilan puluh sembilan koma delapan enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  6. 6.Blok VIII.B.6 seluas 123,81 Ha (seratus dua puluh tiga koma delapan satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan dan sebagian Kelurahan Samboja Kuala; dan
  7. 7.Blok VIII.B.7 seluas 378,19 Ha (tiga ratus tujuh puluh delapan koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Desa Karya Jaya.
3. c.SWP VIII.C seluas 1.305,58 Ha (seribu tiga ratus lima koma lima delapan hektare), dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
  1. 1.Blok VIII.C.1 seluas 215,87 Ha (dua ratus lima belas koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang;
  2. 2.Blok VIII.C.2 seluas 98,84 Ha (sembilan puluh delapan koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Wonotirto, sebagian Kelurahan Sungai Seluang dan sebagian Desa Karya Jaya;
  3. 3.Blok VIII.C.3 seluas 209,54 Ha (dua ratus sembilan koma lima empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Kelurahan Kampung Lama; www.peraturan.go.id 2023, No.493
  4. 4.Blok VIII.C.4 seluas 146,62 Ha (seratus empat puluh enam koma enam dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Desa Karya Jaya;
  5. 5.Blok VIII.C.5 seluas 101,77 Ha (seratus satu koma tujuh tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karya Jaya;
  6. 6.Blok VIII.C.6 seluas 179,76 Ha (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebgaian Kelurahan Sungai Seluang;
  7. 7.Blok VIII.C.7 seluas 145,72 Ha (seratus empat puluh lima koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  8. 8.Blok VIII.C.8 seluas 73,31 Ha (tujuh puluh tiga koma tiga satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Wonotirto; dan
  9. 9.Blok VIII.C.9 seluas 134,15 Ha (seratus tiga puluh empat koma satu lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Wonotirto.
(4)Peta lingkup WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(5)Peta pembagian SWP dan Blok WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP Kuala Samboja sebagai pintu gerbang pesisir IKN berbasis pariwisata, sentra pertanian terpadu dan permukiman yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. www.peraturan.go.id 2023, No.493

Pasal 5

(1)Rencana Struktur Ruang WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
1. a.rencana pengembangan pusat pelayanan;
2. b.rencana jaringan transportasi;
3. c.rencana jaringan energi;
4. d.rencana jaringan telekomunikasi;
5. e.rencana jaringan sumber daya air;
6. f.rencana jaringan air minum;
7. g.rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
8. h.rencana jaringan persampahan;
9. i.rencana jaringan drainase; dan
10. j.rencana jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

(1)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP Kuala Samboja secara merata dan berhierarki.
(2)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL.
(3)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.PL Kecamatan;
2. b.PL Kelurahan/Desa; dan
3. c.Pusat RW.
(4)PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
(5)PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
1. a.SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3;
2. b.SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.4; dan
3. c.SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2 dan Blok VIII.C.7.
(6)Pusat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
1. a.SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
2. b.SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan www.peraturan.go.id 2023, No.493
3. c.SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
(7)Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

(1)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.
(2)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.jalan umum;
2. b.terminal penumpang;
3. c.jembatan;
4. d.halte; dan
5. e.pelabuhan pengumpul.
(3)Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1)Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.jalan kolektor primer dengan kode KP;
2. b.jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
3. c.jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
4. d.jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.
(2)Jalan kolektor primer dengan kode KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruas Balikpapan – Jalan Km. 48, Km.38 – Simpang Samboja – Kuala Samboja – Muara Jawa melewati:
1. a.SWP VIII.A melalui Blok VIII.A.1, Blok, A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
2. b.SWP VIII.B melalui Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.4; dan
3. c.SWP VIII.C melalui Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
(3)Jalan kolektor sekunder dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
1. a.KS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
2. b.KS-2 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3; www.peraturan.go.id 2023, No.493
3. c.KS-3 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
4. d.KS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
5. e.KS-5 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
6. f.KS-6 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.9;
7. g.KS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5;
8. h.KS-8 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3;
9. i.KS-9 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
10. j.KS-10 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
11. k.KS-11 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6;
12. l.KS-12 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2;
13. m.KS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
14. n.KS-14 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.6;
15. o.KS-17 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1;
16. p.KS-18 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7;
17. q.KS-28 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3;
18. r.KS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3; dan
19. s.KS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.6.
(4)Jalan lokal sekunder dengan kode LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ruas:
1. a.jalan Karya Bakti melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
2. b.Jalan Karya Jaya melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
3. c.LS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
4. d.LS-2 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.7;
5. e.LS-3 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
6. f.LS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6;
7. g.LS-5 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.7 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5;
8. h.LS-6 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5;
9. i.LS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
10. j.LS-8 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
11. k.LS-9 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
12. l.LS-10 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
13. m.LS-11 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
14. n.LS-12 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5;
15. o.LS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
16. p.LS-14 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2; www.peraturan.go.id 2023, No.493
17. q.LS-15 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5;
18. r.LS-16 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
19. s.LS-17 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
20. t.LS-18 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
21. u.LS-19 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
22. v.LS-20 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
23. w.LS-21 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
24. x.LS-22 melewati SWP VIII.B Blok B.3;
25. y.LS-23 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8;
26. z.LS-24 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8; aa. LS-25 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; bb. LS-26 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; cc. LS-27 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6; dd. LS-28 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4; ee. LS-29 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3; ff. LS-30 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; gg. LS-31 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; hh. LS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2; ii. LS-33 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, Blok VIII.B.7; jj. LS-34 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8; kk. LS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6; ll. LS-36 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6; mm. LS-37 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3; nn. LS-38 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5; oo. LS-52 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4; pp. LS-60 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.7; dan qq. LS-78 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2.
(5)Jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas:
1. a.LKS-114, LKS-115, LKS-302, LKS-394, LKS-395, LKS-396, LKS-400, LKS-401, LKS-402, LKS-403, LKS-404, LKS-405, LKS-433, LKS-434, LKS-435, LKS-436, LKS-437, LKS-607, LKS-608, LKS-609, LKS-609, LKS-610, LKS-611, LKS-617 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
2. b.LKS-5, LKS-6, LKS-8 , LKS-9, LKS-10, LKS-11, LKS- 12, LKS-14, LKS-15, LKS-17, LKS-21, LKS-22, LKS- 48, LKS-49, LKS-65, LKS-68, LKS-79, LKS-109, LKS- 110, LKS-111, LKS-112, LKS-113, LKS-116, LKS-263, LKS-268, LKS-269, LKS-270, LKS-271, LKS-272, LKS-275, LKS-276, LKS-280, LKS-282, LKS-283, LKS-289, LKS-391, LKS-392, LKS-393, LKS-397, LKS-398, LKS-399, LKS-402, LKS-405, LKS-406, www.peraturan.go.id 2023, No.493 LKS-432, LKS-599, LKS-600, LKS-601, LKS-602, LKS-603, LKS-604, LKS-605, LKS-606, LKS-634, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2;
3. c.LKS-16, LKS-66, LKS-67, LKS-77, LKS-78, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-105, LKS-106, LKS- 107, LKS-108, LKS-262, LKS-264, LKS-265, LKS- 273, LKS-274, LKS-333, LKS-369, LKS-370, LKS-373, LKS-374, LKS-375, LKS-376, LKS-407, LKS-408, LKS-430, LKS-431, LKS-597, LKS-598, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3;
4. d.LKS-19, LKS-23, LKS-69, LKS-76 , LKS-83, LKS- 83, LKS-86, LKS-87, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS- 97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS-101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-288, LKS-368, LKS-371, LKS-372, LKS-373, LKS-377, LKS-378, LKS-379, LKS-380, LKS-381, LKS-386, LKS-387, LKS-388, LKS-389, LKS-390, LKS-430, LKS-595, LKS-596, LKS-625, LKS-626, LKS-627, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.4;
5. e.LKS-20, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-120, LKS-367, LKS- 381, LKS-382, LKS-383, LKS-384, LKS-385, LKS-409, LKS-410, LKS-411, LKS-412, LKS-412, LKS-413, LKS-414, LKS-425, LKS-426, LKS-427, LKS-428, LKS-637, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.5;
6. f.LKS-24, LKS-63, LKS-69, LKS-70 , LKS-84, LKS- 85, LKS-96, LKS-121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS-126, LKS-277, LKS-278, LKS-279, LKS-281, LKS-284, LKS-301, LKS-367, LKS-413, LKS-429, LKS-577, LKS-578, LKS-579, LKS-580, LKS-581, LKS-582, LKS-583, LKS-584, LKS-585, LKS-586, LKS-587, LKS-588, LKS-589, LKS-590, LKS-593, LKS-594, LKS-650, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.6;
7. g.LKS-393, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.7;
8. h.LKS-30, LKS-50, LKS-51, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-127, LKS-128, LKS-226, LKS-227, LKS-228, LKS-362, LKS-363, LKS-365, LKS-366, LKS-415, LKS-416, LKS-417, LKS-418, LKS-419, LKS-420, LKS-421, LKS-422, LKS-423, LKS-438, LKS-560, LKS-612, LKS-614, LKS-636, LKS-638, LKS-639, LKS-640 , LKS-641, LKS-642, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1;
9. i.LKS-18, LKS-28, LKS-30, LKS-52, LKS-62, LKS-306, LKS-364, LKS-423, LKS-424, LKS-439, LKS-440, LKS-565, LKS-566, LKS-567, LKS-568, LKS-569, LKS-570, LKS-571, LKS-572, LKS-574, LKS-575, LKS-576, LKS-591, LKS-592, LKS-643, LKS-644, LKS-645, LKS-646, LKS-647, LKS-648, LKS-649, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2;
10. j.LKS-29, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS- 187, LKS-188, LKS-189, LKS-190, LKS-191, LKS-192, LKS-193, LKS-194, LKS-195, LKS-196, LKS-197, LKS-198, LKS-190, LKS-200, LKS-201, LKS-202, www.peraturan.go.id 2023, No.493 LKS-203, LKS-204, LKS-205, LKS-206, LKS-207, LKS-208, LKS-209, LKS-210, LKS-211, LKS-212, LKS-213, LKS-214, LKS-215, LKS-216, LKS-217, LKS-218, LKS-219, LKS-220, LKS-221, LKS-222, LKS-223, LKS-224, LKS-225, LKS-227, LKS-228, LKS-285, LKS-286, LKS-287, LKS-313, LKS-314, LKS-315, LKS-316, LKS-351, LKS-441, LKS-442, LKS-443, LKS-444, LKS-461, LKS-462, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
11. k.LKS-164, LKS-172, LKS-173, LKS-174, LKS-175, LKS-176, LKS-177, LKS-178, LKS-179, LKS-180, LKS-181, LKS-182, LKS-283, LKS-184, LKS-185, LKS-186, LKS-187, LKS-223, LKS-291, LKS-312, LKS-354, LKS-355, LKS-356, LKS-357, LKS-360, LKS-361, LKS-364, LKS-446, LKS-562, LKS-563, LKS-564, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4;
12. l.LKS-13, LKS-036, LKS-152, LKS-153, LKS-154, LKS- 155, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-160, LKS-161, LKS-307, LKS-308, LKS-353, LKS-454, LKS-455, LKS-456, LKS-457, LKS-458, LKS-615, melewati SWP VIII.A Blok VIII.B.5;
13. m.LKS-25, LKS-35, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS- 136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS-141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS-146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS-151, LKS-162, LKS-163, LKS-165, LKS-166, LKS-167, LKS-168, LKS-169, LKS-170, LKS-171, LKS-299, LKS-310, LKS-311, LKS-357, LKS-358, LKS-359, LKS-445, LKS-446, LKS-447, LKS-448, LKS-449, LKS-450, LKS-451, LKS-452, LKS-453, LKS-561, LKS-562, LKS-635, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6;
14. n.LKS-44, LKS-505, LKS-506, LKS-507, LKS-508, LKS- 509, LKS-510, LKS-511, LKS-512, LKS-513, LKS-514, LKS-515, LKS-516, LKS-517, LKS-518, LKS-519, LKS-520, LKS-521, LKS-522, LKS-523, LKS-524, LKS-525, LKS-526, LKS-527, LKS-528, LKS-529, LKS-530, LKS-535, LKS-536, LKS-538, LKS-539, LKS-545, LKS-546, LKS-547, LKS-548, LKS-549, LKS-550, LKS-551, LKS-552, LKS-553, LKS-554, LKS-558, LKS-559, LKS-629, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
15. o.LKS-500, LKS-501, LKS-524, LKS-628, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2;
16. p.LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-64, LKS-487, LKS-488, LKS-496, LKS-497, LKS-498, LKS-531, LKS-532, LKS-533, LKS-534, LKS-537, LKS-540, LKS-541, LKS-542, LKS-543, LKS-544, LKS-546, LKS-547, LKS-555, LKS-556, LKS-557, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3;
17. q.LKS-499, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4;
18. r.LKS-502, LKS-503, LKS-504, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
19. s.LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-290, LKS-300, LKS- 335, LKS-336, LKS-337, LKS-338, LKS-339, LKS-340, LKS-341, LKS-342, LKS-343, LKS-344, LKS-345, www.peraturan.go.id 2023, No.493 LKS-479, LKS-480, LKS-481, LKS-482, LKS-483, LKS-484, LKS-485, LKS-486, LKS-487, LKS-488, LKS-489, LKS-490, LKS-491, LKS-619, LKS-620, LKS-621, LKS-622, LKS-623, LKS-624, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6;
20. t.LKS-31, LKS-32, LKS-33, LKS-34, LKS-229, LKS-230, LKS-231, LKS-232, LKS-233, LKS-234, LKS-235, LKS-236, LKS-236, LKS-237, LKS-238, LKS-245, LKS-246, LKS-247, LKS-292, LKS-293, LKS-294, LKS-295, LKS-296, LKS-297, LKS-298, LKS-317, LKS-318, LKS-319, LKS-320, LKS-321, LKS-322, LKS-323, LKS-324, LKS-325, LKS-326, LKS-327, LKS-328, LKS-329, LKS-334, LKS-347, LKS-348, LKS-349, LKS-350, LKS-463, LKS-464, LKS-465, LKS-466, LKS-467, LKS-469, LKS-470, LKS-477, LKS-478, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
21. u.LKS-1, LKS-2, LKS-3, LKS-4, LKS-266, LKS-267, LKS-476, LKS-492, LKS-493, LKS-494, LKS-495, LKS-622, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8; dan
22. v.LKS-26, LKS-27, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-129, LKS-130, LKS-131, LKS-232, LKS-239, LKS-240, LKS-241, LKS-242, LKS-243, LKS-244, LKS-248, LKS-249, LKS-250, LKS-251, LKS-252, LKS-253, LKS-254, LKS-255, LKS-256, LKS-257, LKS-258, LKS-259, LKS-260, LKS-261, LKS-330, LKS-331, LKS-332, LKS-346, LKS-352, LKS-459, LKS-460, LKS-466, LKS-471, LKS-472, LKS-473, LKS-474, LKS-475, LKS-616, LKS-618, LKS-630, LKS-631, LKS-632, LKS-633, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9.

Pasal 9

(1)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
(2)Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

Pasal 10

Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdapat di:

a.SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
b.SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.5; dan
c.SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.

Pasal 11

(1)Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan halte yang melayani sistem angkutan umum massal berbasis jalan untuk melayani kebutuhan pergerakan orang yang terdiri atas:
1. a.dalam WP Kuala Samboja; dan
2. b.antarWP kawasan pengembangan IKN.
(2)Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di: www.peraturan.go.id 2023, No.493
1. a.SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.5;
2. b.SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
3. c.SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.
(3)Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melewati jalan kolektor primer ruas jalan Sp. Samboja - Muara Jawa terdapat di:
1. a.SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1;
2. b.SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
3. c.SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…