DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban pelaporan, registrasi dan perubahan data, pengisian laporan, penyampaian laporan, penyampaian informasi tindak lanjut, permintaan informasi tambahan, penyimpanan dokumen dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia melalui Aplikasi goAML; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 2022, No. 168

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6009);
4.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
6.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA MELALUI APLIKASI GOAML. 2022, No. 168

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Uang Tunai adalah uang kertas dan/atau uang logam dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing.
3.Instrumen Pembayaran Lain adalah bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito.
4.Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain adalah tindakan membawa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
5.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.
6.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang kepabeanan.
7.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 2022, No. 168
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 8.Aplikasi goAML Enterprise Edition yang selanjutnya disebut Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. 9.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendaftarkan organisasi, Petugas Administrator, dan Petugas Pelapor.
3. 10.Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
4. 11.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

(1)Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia ke PPATK.
(2)Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit 2022, No. 168 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
2. b.pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
3. c.Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan.

Pasal 3

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang:

a.dibawa sendiri oleh orang perseorangan dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi; atau
b.dilakukan melalui jasa kargo komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara pos.

Pasal 4

Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dan indikator Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara. 2022, No. 168

Pasal 5

(1)Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memuat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain;
(2)Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memenuhi indikator mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang mencurigakan; dan
(3)Dalam hal Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:
1. a.memuat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan
2. b.memenuhi indikator mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang mencurigakan.

BAB III

REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 6

(1)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan registrasi pada Aplikasi goAML. 2022, No. 168
(2)Tahapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator; dan
2. b.registrasi Petugas Pelapor.

Pasal 7

(1)Pejabat berwenang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor.
(2)Petugas Administrator dan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke PPATK melalui Aplikasi goAML.
(3)Penetapan Petugas Administrator dan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap dengan memperhatikan aspek pengendalian intern dalam kegiatan operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 8

(1)Petugas Administrator menyampaikan permohonan registrasi organisasi dan registrasi Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ke PPATK melalui Aplikasi goAML.
(2)Pelaksanaan registrasi oleh Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi:
1. a.data organisasi; dan
2. b.data Petugas Administrator.
(3)Data organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.jenis bisnis;
2. b.nama organisasi;
3. c.bentuk organisasi;
4. d.nama Kabupaten/Kota; 2022, No. 168
5. e.Provinsi;
6. f.Negara;
7. g.nama lengkap Petugas Administrator;
8. h.surat elektronik yang merupakan email group (mailing list) yang akan digunakan untuk berkomunikasi melalui message board;
9. i.nomor telepon; dan
10. j.alamat.
(4)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat paling sedikit:
1. a.nama lengkap;
2. b.tanggal lahir;
3. c.kewarganegaraan;
4. d.username;
5. e.password;
6. f.konfirmasi password; dan
7. g.surat elektronik.
(5)Data Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai Dokumen pendukung memuat paling sedikit hasil pemindaian:
1. a.surat penunjukan dan penetapan Petugas Administrator dari pejabat berwenang; dan
2. b.Kartu Tanda Penduduk Petugas Administrator.
(6)Data organisasi, data Petugas Administrator, dan Dokumen pendukung disampaikan melalui Aplikasi goAML.
(7)Format surat penunjukan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 9

(1)PPATK melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat elektronik:
1. a.persetujuan permohonan registrasi dan nomor 2022, No. 168 identitas organisasi; atau
2. b.penolakan permohonan registrasi, yang disampaikan melalui alamat surat elektronik organisasi.
(3)Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data Petugas Administrator dengan dokumen pendukung, PPATK melakukan penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 10

(1)Dalam hal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak menerima surat elektronik penolakan permohonan registrasi.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme registrasi organisasi dan Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme registrasi ulang.

Pasal 11

(1)Petugas Administrator terdaftar menyampaikan permohonan registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ke PPATK melalui Aplikasi goAML.
(2)Registrasi Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak Petugas Administrator menerima nomor identitas organisasi dari PPATK.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…