DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan tentang Tata Cara Penyampaian Transaksi KeuanganLaporan Mencurigakan bagi Profesi;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);
3.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKANBAGI PROFESI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dandalam rangka mencegah memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang mengenai advokat.
4.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris atau berdasarkan Undang- Undang lainnya.
5.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
6.Akuntan adalah akuntan beregister negara yang memberikan jasa kepada pengguna jasa melalui kantor jasa akuntansi.
7.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
8.Perencana Keuangan adalah setiap orang yang berprofesi memberikan jasa perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan pribadi seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana.
9.Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Profesi.
10.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak darr/ atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
11.Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/ atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
12.Transaksi Keuangan Mencurigakan yang selanjutnya disingkat TKM adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
c.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATKuntuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
1. 13.Korporasi adalah kumpulan orang danJatau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. 14.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, danJatau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
1. 15.Petugas Pendaftar adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk mendaftarkan petugas pelapor, petugas penghubung, dan petugas administrator ke PPATK.
2. 16.Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk melaporkan TKM dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.
3. 17.Petugas Penghubung adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk melakukan komunikasi kepada PPATK dalam rangka mempercepat dan mempermudah penanganan TKM yang telah dilaporkan kepada PPATK.
4. 18.Petugas Administrator adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Profesi untuk mengelola aplikasi beserta data pengguna aplikasi pengiriman laporan TKM dan pengaturan alamat server pelaporan (uniform resource locator server) PPATK.
5. 19.Aplikasi Pelaporan Profesi Gathering Report Information Processing System yang selanjutnya disebut Aplikasi GRIPS adalah piranti lunak berbasis web (web based) yang disediakan oleh PPATK bagi Profesi untuk melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK.
6. 20.Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan / atau pengenaan sanksi terhadap Profesi. Umum Pasa12

(1)Profesi yang wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK,meliputi:
1. a.Advokat;
2. b.Notaris;
3. c.PPAT;
4. d.Akuntan;
5. e.Akuntan Publik; dan
6. f.Perencana Keuangan.
(2)Profesi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang perseorangan;
2. b.orang perseorangan, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau
3. c.Korporasi, dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi dan bertindak atas nama Korporasi.
(1)Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
1. a.pembelian dan penjualan properti;
2. b.pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
3. c.pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
4. d.pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan Zatau
5. e.pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(2)Untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna J asa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bersifat kontraktual:
1. a.didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus;
2. b.didasarkan atas penunjukan sebagai trustee atau nominee yang bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk;
3. c.menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;
4. d.bertindak sebagai wali amanah (custody), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;
5. e.sebagai legal owner yang bertindak untuk kepentingan beneficial owner yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibat hukum dari tindakan legal owner;
6. f.bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (group);
7. g.merupakan pihak terafiliasi (afiliated party), meliputi: 1) anggota dewan komisaris; 2) pengawas; 3) direksi atau kuasanya; 4) pejabat; atau 5) karyawan Pengguna Jasa;
8. h.merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, danl atau keuangan;
  1. 1.melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa; J. memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna J asa dalam melaksanakan kewenangan tersebut;
9. k.melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;
10. l.mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emisi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;
11. m.mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu Transaksi;
12. n.memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntasi yang dapat terjadi dari usulan Transaksi pendanaan tersebut;
13. o.menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan Transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;
14. p.melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan Pengguna J asa;
15. q.melaksanakan roya, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk kepentingan Pengguna Jasa;
16. r.melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau
17. s.melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentingan pengguna jasa yang bukan merupakan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pasa14 Ketentuan penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan bagi Advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
18. a.memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau
19. b.penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasa15
(1)Profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:
1. a.Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prmsip mengenali Pengguna Jasa; atau
2. b.Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.
(2)Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM. ---------------------- -_. - Umum Pasal 6 Dalam melaksanakan pelaporan ke PPATK, Profesi wajib memenuhi:
1. a.menetapkan petugas pelaporan;
2. b.melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS; dan
3. c.melakukan pelaporan ke PPATK.
(1)Profesi wajib menetapkan:
1. a.Petugas Pendaftar;
2. b.Petugas Pelapor;
3. c.Petugas Administrator; dan
4. d.Petugas Penghubung.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap jabatannya.
(3)Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat dilakukan apabila:
1. a.Profesi merupakan orang perseorangan; atau
2. b.Profesi merupakan Korporasi dengan memperhatikan aspek pengendalian intern.
(1)Profesi wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS pada alamat https://grips2.ppatk.gojd.
(2)Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama Profesi;
2. b.bentuk usaha (orang perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, koperasi, perseroan terbatas, lainnya);
3. c.nomor NPWP;
4. d.kategori Profesi (Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, Perencana Keuangan); dan
5. e.data petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
(3)Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa formulir registrasi yang dicetak dari Aplikasi GRIPS.
(4)Hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diotorisasi yang dilakukan dengan penandatanganan oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat Profesi yang berwenang pada Korporasi.
(5)Profesi wajib menyampaikan hasil registrasi yang telah diotorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditujukan kepada Kepala PPATKUp Direktur Pelaporan.
(6)Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak Profesi melakukan registrasi sampai dengan:
1. a.tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau
2. b.tanggal penenmaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.
(7)Dalam hal Profesi tidak menyampaikan hasil otorisasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), PPATK menghapus registrasi tersebut dan Profesi harus melakukan registrasi ulang.
(8)Formulir registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasa19
(1)PPATK akan menyampaikan usemame dan password kepada Petugas Pendaftar Profesi apabila registrasi telah disetujui.
(2)Petugas Pendaftar menyampaikan usemame dan password yang diterima dari PPATK kepada Petugas Pelapor, Petugas Administrator, dan Petugas Penghubung.
(3)Petugas Pendaftar, Petugas Pelapor, Petugas Administrator, dan Petugas Penghubung harus menjaga kerahasiaan usemame dan password yang digunakan untuk mengakses Aplikasi GRIPS.
(4)Kelalaian menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab petugas.

BAB II

TATACARAPELAPORAN

Pasal 10

(1)Dalam hal Profesi membutuhkan tambahan Petugas Pelapor, maka Petugas Administrator wajib melakukan registrasi dengan cara:
1. a.mengisi tambahan petugas secara online melalui Aplikasi GRIPS; dan
2. b.mengajukan permohonan kepada PPATK dengan menggunakan formulir permohonan registrasi penambahan Petugas Pelapor.
(2)Formulir permohonan registrasi penambahan petugas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diotorisasi yang dilakukan dengan penandatanganan oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat Profesi yang berwenang pada Korporasi.
(3)Profesi wajib menyampaikan formulir permohonan registrasi penambahan Petugas Pelapor yang telah diotorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditujukan kepada Kepala PPATKUp Direktur Pelaporan.
(4)Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tanggal penandatanganan formulir permohonan registrasi penambahan Petugas Pelapor sampai dengan:
1. a.tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau
2. b.tanggal penenmaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.
(5)Dalam hal Profesi tidak menyampaikan permohonan registrasi penambahan Petugas Pelapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPATK menghapus registrasi tersebut dan Profesi harus melakukan registrasi ulang.
(6)Formulir permohonan registrasi penambahan Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 11

(1)PPATK akan menyampaikan usemame dan password Petugas Pelapor tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Petugas Administrator apabila registrasi telah disetujui.
(2)Petugas Administrator menyampaikan usemame dan password yang diterima dari PPATK kepada Petugas Pelapor.

Pasal 12

(1)Dalam hal terjadi penggantian atau perubahan data petugas, maka Petugas Administrator wajib:
1. a.mengisr data secara online melalui Aplikasi GRIPS; dan
2. b.mengajukan permohonan kepada PPATK dengan menggunakan/mengisi formulir penggantian atau perubahan data petugas.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diotorisasi yang dilakukan dengan penandatanganan oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat Profesi Korporasi yang berwenang.
(3)Profesi wajib menyampaikan formulir yang telah diotorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditujukan kepada Kepala PPATKUp Direktur Pelaporan.
(4)Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tanggal penandatanganan formulir sampai dengan:
1. a.tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau
2. b.tanggal penerimaan oleh PPATK, apabila disampaikan melalui kurir.
(5)Formulir penggantian atau perubahan data petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 13

(1)PPATK akan menyampaikan usemame dan password Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Petugas Administrator apabila penggantian atau perubahan data petugas telah disetujui.
(2)Petugas Administrator menyampaikan usemame dan password yang diterima dari PPATK kepada Petugas tersebut.

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi perubahan data Profesi atau penon- aktifan Petugas pada Profesi, Petugas Administrator wajib:
1. a.mengisi data perubahan data atau penon-aktifan petugas secara online melalui Aplikasi GRIPS; dan
2. b.mengajukan permohonan kepada PPATK dengan menggunakanj mengisi formulir permohonan perubahan data Profesi.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diotorisasi yang dilakukan dengan penandatanganan oleh Profesi orang perseorangan atau pejabat Profesi Korporasi yang berwenang.
(3)Profesi wajib menyampaikan formulir yang telah diotorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang ditujukan kepada Kepala PPATKUp Direktur Pelaporan.
(4)Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tanggal penandatanganan formulir sampai dengan:
1. a.tanggal cap pos, apabila disampaikan melalui surat; atau
2. b.tanggal penenmaan oleh disampaikan melalui kurir.
(5)Profesi akan menerima pemberitahuan melalui email Petugas Administrator apabila permohonan perubahan PPATK, apabila data Profesi atau penon-aktifan Petugas pada Profesi telah diterima oleh PPATK.
(6)Formulir permohonan perubahan data Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 15

(1)Profesi wajib melakukan registrasi ulang apabila terjadi:
1. a.perubahan nama Profesi;
2. b.penggabungan antara 2 (dua) atau lebih Profesi dengan cara mendirikan Profesi baru dan membubarkan Profesi lainnya; atau
3. c.penggabungan an tara 2 (dua) atau lebih Profesi dengan cara mempertahankan salah satu Profesi dan terjadi perubahan nama atas Profesi yang dipertahankan. - - - -- --- ---------------------
(2)Ketentuan mengenai registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Laporan TKM wajib memuat informasi paling sedikit mencakup:

a.Orang perseorangan, paling sedikit: 1) nama lengkap; 2) alamat lengkap domisili dan alamat lengkap sesuai bukti identitas; 3) nomor telepon; 4) nomor identitas; 5) tempat dan tanggallahir; 6) kebangsaan; 7) peke~aan;dan 8) bukti identitas.
b.Korporasi, paling sedikit: 1) nama Korporasi; 2) alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha; 3) bentuk badan usaha; 4) bidang usaha; dan 5) nama pemegang saham (apabila ada).
c.rincian Transaksi yang dilaporkan: 1) jenis, nilaijnominal (mata uang yang digunakan), tanggal transaksi; 2) rekening yang digunakan (apabila ada); 3) informasi tambahan atas TKM;dan 4) lampiran pendukung TKM.
d.informasi lain 1) sumber dana (gajijusahajsumber lain); 2) tujuan transaksi; dan - . ------------------------------------------
e.identitas beneficial owner orang perseorangarr/Korporasi (apabila ada).

Pasal 17

Profesi wajib mengisi laporan TKM dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan TKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

(1)Pengisian laporan TKM dilakukan melalui Aplikasi GRIPS.
(2)Pengisian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Petugas Pelapor dengan cara:
1. a.mengisi (entry) secara manual laporan transaksi keuangan mencurigakan pada Aplikasi GRIPS; atau
2. b.mengunggah (upload) file ke Aplikasi GRIPS dalam format Microsoft Excel.

Pasal 19

(1)Laporan TKMwajib disampaikan secara elektronis.
(2)Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan melalui Aplikasi GRIPS ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK, melalui web based application.
(3)Penyampaian laporan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan.
(1)Profesi dapat menyampaikan laporan TKM secara non- elektronis.
(2)Penyampaian laporan TKM secara non-elektronis dilakukan dalam hal:
1. a.fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan profesi;
2. b.fasilitas komunikasi yang dimiliki profesi mengalami gangguan teknis;
3. c.keadaan yang secara nyata menyebabkan profesi tidak dapat menyampaikan laporan TKM secara elektronis (force majeure);
4. d.profesi baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dany atau
5. e.sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan darr/atau gangguan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…