DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 22 Tahun 2021

Nomor: 22
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Jenis PNBP, penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, pertimbangan layanan diselenggarakan secara daring, masa kerja profesi, usaha mikro kecil dan menengah, Pengenaan tarif, Permohonan, tarif jenis PNBP dan Persetujuan atas permohonan dengan pertimbangan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Tingkat Lanjutan bagi Pihak Pelapor, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi; 2021, No.1494 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
4.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
5.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471); 2021, No.1494 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0,00% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME UNTUK TINGKAT LANJUTAN BAGI PIHAK PELAPOR, SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diwajibkan menyampaikan laporan ke PPATK.
4.Pemohon adalah Pihak Pelapor yang mengajukan permohonan pengenaan tarif PNBP dalam penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 2021, No.1494 pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi sampai dengan 0,00% (nol persen).
5.Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
6.Aplikasi goAML Enterprise Edition yang selanjutnya disebut Aplikasi goAML adalah sistem informasi yang secara khusus dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP berupa:
1. a.penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi Pihak Pelapor; dan
2. b.penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, dengan pertimbangan tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen).
(2)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. b.layanan diselenggarakan secara daring;
3. c.masa kerja profesi; dan
4. d.usaha mikro kecil dan menengah.
(3)Jenis dan tarif atas jenis PNBP dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini. 2021, No.1494

Pasal 3

Pertimbangan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memenuhi kriteria:

a.ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko tinggi oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur;
b.ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko menengah oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur; atau
c.direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengikuti pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 4

Pertimbangan layanan diselenggarakan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memenuhi yang telah melakukan registrasi Aplikasi goAML.

Pasal 5

(1)Pertimbangan masa kerja profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memenuhi:
1. a.telah melakukan registrasi Aplikasi goAML; dan
2. b.telah memberikan jasa profesi kurang dari 2 (dua) tahun sejak tanggal surat izin usaha profesi dikeluarkan oleh instansi berwenang.
(2)Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

Pertimbangan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memenuhi kriteria:

a.telah melakukan registrasi Aplikasi goAML;
b.ditetapkan sebagai usaha mikro kecil dan menengah oleh instansi berwenang; 2021, No.1494
c.direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mengikuti pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
d.ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berisiko tinggi atau menengah oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen) atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pihak Pelapor.
(2)Permohonan pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen) atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) jenis PNBP per permohonan.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dilakukan melalui penyampaian:
1. a.surat permohonan; dan
2. b.formulir permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
1. a.surat; atau
2. b.surat elektronik.

Pasal 9

(1)Surat permohonan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
1. a.pernyataan permohonan pengenaan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen); dan
2. b.alasan permintaan permohonan.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit:
1. a.nama Pemohon;
2. b.nama perusahaan; 2021, No.1494
3. c.jabatan;
4. d.alamat perusahaan;
5. e.nomor telepon perusahaan;
6. f.nomor telepon selular;
7. g.pilihan tarif sampai dengan 0,00% (nol persen);
8. h.jenis PNBP;
9. i.nama program pelatihan yang akan diikuti; dan
10. j.tarif PNBP yang dikenakan.
(3)Format surat permohonan untuk pengenaan tarif atas jenis PNBP penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.
(4)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 10

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)diterima paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
(3)Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menugaskan Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari 2021, No.1494 kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonanan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
(5)Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menetapkan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan secara tertulis kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

Persetujuan atas permohonan dengan pertimbangan tertentu selain yang bersifat layanan diselenggarakan secara daring diberikan paling banyak 5 (lima) orang per penyelenggaraan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…