DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelola PNBP, pengelolaan PNBP, piutang PNBP, pengembalian PNBP, monitoring PNBP dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022, No.145 Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara dan Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
5.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
7.Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1471); 2022, No.145
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan PPATK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola PNBP untuk melakukan Pengelolaan PNBP secara akuntabel, profesional, dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Jenis PNBP terdiri atas:

a.penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor;
b.penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
c.denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke PPATK oleh pihak pelapor.

BAB II

PENGELOLA PNBP

Pasal 4

(1)Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
1. a.Kuasa Pengelola PNBP;
2. b.Bendahara Penerimaan; dan 2022, No.145
3. c.pengelola PNBP.
(2)Dalam hal unit kerja atau satuan kerja yang melakukan Pengelolaan PNBP belum memiliki Bendahara Penerimaan, Pengelolaan PNBP oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
(3)KPA di lingkungan PPATK ditetapkan secara ex-officio sebagai Pejabat Kuasa Pengelola PNBP.
(4)Pihak yang melakukan Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 5

(1)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Bendahara Penerimaan pada PPATK; dan
2. b.Bendahara Penerimaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola uang pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan PNBP yang diterima melalui:
1. a.Rekening Penerimaan; atau
2. b.disetorkan secara langsung ke Kas Negara.

Pasal 6

(1)Pengelola PNBP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pengelola PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan unit kerja yang memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan 2022, No.145 pendanaan terorisme; dan
2. b.pengelola PNBP pada PPATK merupakan satuan tugas penanganan denda administratif.
(2)Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi:
1. a.pengawasan kepatuhan;
2. b.pengelolaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor;
3. c.analisis dan pemeriksaan; dan
4. d.perencanaan dan keuangan.
(3)Satuan tugas penanganan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala PPATK.

BAB III

PENGELOLAAN PNBP

Pasal 7

(1)Pengelolaan PNBP meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pertanggungjawaban; dan
4. d.pengawasan.
(2)Ketentuan mengenai standar Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP ke Kementerian Keuangan. 2022, No.145
(2)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.capaian PNBP; dan
2. b.informasi paling sedikit:
  1. 1.data historis PNBP;
  2. 2.potensi PNBP; dan
  3. 3.asumsi PNBP.
(3)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.proyeksi Target PNBP yang akan dicapai pada tahun yang direncanakan; dan
2. b.usulan Pagu Penggunaan Dana PNBP untuk mendanai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PNBP.
(4)Target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan:
1. a.jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP;
2. b.perkiraan jumlah atau volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari setiap jenis PNBP; dan/atau
3. c.Piutang PNBP yang diperkirakan akan tertagih pada tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 9

(1)Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun oleh pimpinan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang melakukan Pengelolaan PNBP.
(2)Rencana PNBP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Sekretaris Utama terhadap:
1. a.kelengkapan dokumen pendukung dasar perhitungan;
2. b.keandalan perhitungan termasuk asumsi atau data yang digunakan;
3. c.kesesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang digunakan;
4. d.kesesuaian akun yang digunakan; 2022, No.145
5. e.validitas arsip data komputer yang disusun;
6. f.seluruh potensi PNBP telah diperhitungkan, termasuk yang bersumber dari piutang dan sumber lainnya;
7. g.kesesuaian usulan pagu penggunaan PNBP dengan persetujuan penggunaan PNBP; dan
8. h.sinkronitas data Rencana PNBP dengan dokumen penganggaran.
(3)Rencana PNBP yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama ke Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
(4)Penyampaian rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan proposal yang menyajikan ringkasan substansi PNBP.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.penentuan PNBP Terutang;
2. b.pemungutan PNBP;
3. c.pembayaran dan penyetoran PNBP;
4. d.monitoring pembayaran dan penyetoran PNBP;
5. e.penggunaan Dana PNBP; dan
6. f.pencairan PNBP.
(2)Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Bayar membayarkan PNBP sesuai dengan tarif dan perhitungan PNBP yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP yang berlaku pada PPATK.
(3)Perhitungan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola PNBP. 2022, No.145
(4)Dalam hal terdapat keberatan PNBP Terutang berdasarkan perhitungan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan PNBP dapat dilakukan oleh Wajib Bayar.
(5)Pengelola PNBP dan Wajib Bayar dapat melakukan rekonsiliasi untuk menentukan perhitungan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

(1)PNBP dari:
1. a.penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
2. b.penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, dapat mengacu pada perjanjian kerja sama antara PPATK dengan pihak pelapor.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang melaksanakan kerja sama;
2. b.jenis layanan yang diberikan;
3. c.jangka waktu pelaksanaan layanan;
4. d.jumlah nilai layanan yang diberikan;
5. e.jatuh tempo pembayaran; dan
6. f.sanksi keterlambatan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…