DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 Tahun 2011

Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/11
Tahun: 2011
Ditetapkan: 19 September 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OIO tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 576\;
2.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2OII tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Mengingat PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN jl. Ir. H. Djuanda No.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : wrvw.ppatk.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak d,anf atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3.Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, danf atau pengenaan sanksi terhadap PBJ. 4. 5. PUSAT PEIAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN f l. Ir. H. Djuanda No.35 f akarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6227-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id
6.Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.tulisan, suara, atau gambar;
b.peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
c.huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Petugas Peiapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPATK.

BAB II

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunkan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan; dan 7.

(1)
(2)PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |1. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6227-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id
1. b.Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap Transaksinya paling sedikit atau Rp500.0O0.O0O,0O (lima ratus juta rupiah); yang total nilai setara dengan

Pasal 3

Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 4

(1)Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ.
(2)Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.ueb registrasi; atau
2. b.sistem manual.

Pasal 5

(1)PBJ yang melakukan registrasi melalui web registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK. PUSAT PEUTPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia T elep on.+ 6221 - 3 B 5 04 5 5 + 622 1.-3 85392 2 Faksimili. + 6221, -385 6809 + 622 1' -3 85 682 6 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : r,r,'r,rw.ppatk.go.id
(2)Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi melalui portal PPATK.

Pasal 6

(1)PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK.
(2)Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ.

Pasal 7

Ketentuan mengenai petunjuk tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PUSAT PEI.APORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Djuanda No.35 jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221,-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

Pasal 9

PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronis atau manual.

Pasal 10

Penyampaian laporan secara elektronis dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke database PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 11

(1)PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronis wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)PBJ wajib menyampaikan nama dan jabatan Petugas Pelapor kepada PPATK dengan melengkapi formulir Petugas Pelapor.
(3)Formulir Petugas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…