1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah adalah lembaga mandiri yang keududukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pementauan, dan mediasi hak asasi manusia serta fungsi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Anggota Komnas HAM adalah seseorang yang diangkat menjadi anggota Komnas HAM berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3.Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
4.Sekretariat Jenderal adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang berwenang dan bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No.1726
5.Perwakilan Komnas HAM adalah perwakilan yang melaksanakan sebagian fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM diwilayah kerjanya.
6.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
7.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
8.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
9.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
10.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
11.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
12.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. www.peraturan.go.id 2015, No.1726
13.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
14.Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
15.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.