DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3/KOMNASHAM/VII/2015 Tahun 2015

Nomor: 3/KOMNASHAM/VII/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919); www.peraturan.go.id 2015, No.1622
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA KELEMBAGAAN.

Pasal 1

Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini merupakan acuan sikap unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Komnas HAM sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini, yang susunannya terdiri dari: I. Pendahuluan A. Landasan Hukum B. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Asas Kerja Sama E. Mitra Kerja Sama II. Strategi Pelaksanaan Kerja Sama A. Batasan B. Lingkup Kewenangan untuk Mengembangkan Kerja Sama C. Pengelola Kerja Sama D. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama www.peraturan.go.id 2015, No.1622 III. Metode Pelaksanaan Kerja Sama A. Tahap Penjajakan B. Tahap Pelaksanaan C. Pengawasan dan Evaluasi D. Pengembangan Program E. Penghentian dan Pemutusan F. Pemberian Rekomendasi Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Lain oleh Komnas HAM G. Pemberian Rekomendasi untuk Peruntukan Lain

Pasal 3

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2015 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd NUR KHOLIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA WIDODO EKATJAHJANA ttd www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id 2015, No.1622 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…