DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

Nomor: 12
Tahun: 2012
Ditetapkan: 27 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penentuan, Persyaratan, Dan Pengembangan Serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1371 2 Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
5.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);
6.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN, PERSYARATAN, DAN PENGEMBANGAN SERTA PENETAPAN PENJENJANGAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.13713 persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
3.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atau perilaku nyata yang ditampilkan baik secara individu, maupun dalam kelompok yang dapat diukur sebagai prestasi kerja seorang Asisten.
4.Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan terhadap kinerja berdasarkan uraian jabatan pada masing-masing jenjang.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Asisten berfungsi membantu Ombudsman dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Asisten melaksanakan tugas-tugas di bidang penyelesaian laporan, pencegahan, pengawasan, dan bidang-bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENENTUAN, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Asisten ditempatkan dalam jenjang tertentu sesuai dengan pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki.
(2)Penjenjangan jabatan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Asisten Pratama;
2. b.Asisten Muda;
3. c.Asisten Madya; dan
4. d.Asisten Utama.

Pasal 5

(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Pratama adalah calon asisten yang telah mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah lulus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ombudsman. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1371 4
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan laporan, dan/atau pencegahan, dan/atau pengawasan yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 6

Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Tes potensi akademik;
b.Pengukuran kompetensi dan cek referensi; dan
c.Wawancara dan penelusuran integritas.

Pasal 7

(1)Bagi calon asisten yang telah lulus mengikuti masa percobaan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon asisten tersebut dapat diangkat dalam jenjang jabatan Asisten Pratama.
(2)Asisten Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.
(3)Setelah menjalani masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun, Asisten Pratama dapat menduduki jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Asisten Muda.
(4)Sebelum diangkat menjadi Asisten Muda, Asisten Pratama wajib:
1. a.Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
2. b.Mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
3. c.Memenuhi penilaian kinerja yang dipersyaratkan;
4. d.Memenuhi angka minimal yang dipersyaratkan mengenai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
5. e.Lulus ujian penjenjangan; dan
6. f.Persyaratan khusus lainnya sesuai dengan peraturan undang- undangan.

Pasal 8

Penetapan Asisten Pratama menjadi Asisten Muda ditentukan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.13715

Pasal 9

(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Muda dari Asisten Pratama adalah asisten yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8.
(2)Asisten Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4), Asisten Muda wajib memiliki kemampuan sekurang-kurangnya:
1. a.Berkomunikasi;
2. b.Analisis terhadap laporan/pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik dan kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia;
3. c.Memecahkan masalah; dan
4. d.Bekerjasama.

Pasal 11

(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Muda wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan laporan, dan/atau pencegahan, dan/atau pengawasan yang dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi Asisten Muda untuk diangkat pada jenjang yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1371 2 Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
5.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);
6.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN, PERSYARATAN, DAN PENGEMBANGAN SERTA PENETAPAN PENJENJANGAN ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.13713 persetujuan rapat pleno anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.
3.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atau perilaku nyata yang ditampilkan baik secara individu, maupun dalam kelompok yang dapat diukur sebagai prestasi kerja seorang Asisten.
4.Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan terhadap kinerja berdasarkan uraian jabatan pada masing-masing jenjang.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Asisten berfungsi membantu Ombudsman dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

BAB III

PENENTUAN, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

Pasal 4

(1)Asisten ditempatkan dalam jenjang tertentu sesuai dengan pengalaman, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki.
(2)Penjenjangan jabatan Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Asisten Pratama;
2. b.Asisten Muda;
3. c.Asisten Madya; dan
4. d.Asisten Utama.

Pasal 5

(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Pratama adalah calon asisten yang telah mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah lulus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ombudsman. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1371 4
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon asisten wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan laporan, dan/atau pencegahan, dan/atau pengawasan yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 6

Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Tes potensi akademik;
b.Pengukuran kompetensi dan cek referensi; dan
c.Wawancara dan penelusuran integritas.

Pasal 7

(1)Bagi calon asisten yang telah lulus mengikuti masa percobaan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon asisten tersebut dapat diangkat dalam jenjang jabatan Asisten Pratama.
(2)Asisten Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.
(3)Setelah menjalani masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun, Asisten Pratama dapat menduduki jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Asisten Muda.
(4)Sebelum diangkat menjadi Asisten Muda, Asisten Pratama wajib:
1. a.Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
2. b.Mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
3. c.Memenuhi penilaian kinerja yang dipersyaratkan;
4. d.Memenuhi angka minimal yang dipersyaratkan mengenai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
5. e.Lulus ujian penjenjangan; dan
6. f.Persyaratan khusus lainnya sesuai dengan peraturan undang- undangan.

Pasal 8

Penetapan Asisten Pratama menjadi Asisten Muda ditentukan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Anggota Ombudsman. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.13715

Pasal 9

(1)Yang dapat diangkat menjadi Asisten Muda dari Asisten Pratama adalah asisten yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8.
(2)Asisten Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 8 (delapan) tahun sejak diangkat untuk pertama kali.

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4), Asisten Muda wajib memiliki kemampuan sekurang-kurangnya:
1. a.Berkomunikasi;
2. b.Analisis terhadap laporan/pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik dan kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia;
3. c.Memecahkan masalah; dan
4. d.Bekerjasama.

Pasal 11

(1)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Asisten Muda wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan laporan, dan/atau pencegahan, dan/atau pengawasan yang dilaksanakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi Asisten Muda untuk diangkat pada jenjang yang lebih tinggi.