DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013

Nomor: 14
Tahun: 2013
Ditetapkan: 28 Maret 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Perjalanan Dinas bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.509 2
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
8.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-950/MK.02/2012 tanggal 28 Desember 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.5093 Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
3.Calon Asisten adalah pegawai yang menjalani masa percobaan sebagai Asisten.
4.Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
5.Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan Ombudsman yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman.

Pasal 2

(1)Asisten Ombudsman, meliputi:
1. a.Asisten Utama;
2. b.Asisten Madya;
3. c.Asisten Muda; dan
4. d.Asisten Pratama.
(2)Selain Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas juga dilakukan oleh Calon Asisten.

Pasal 3

Perjalanan dinas bagi Asisten Ombudsman mengacu pada ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap pada umumnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 5

(1)Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Asisten Ombudsman diatur sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.509 4
1. a.Asisten Utama disetarakan dengan Eselon II;
2. b.Asisten Madya disetarakan dengan Eselon III/Golongan IV;
3. c.Asisten Muda disetarakan dengan Eselon IV/Golongan III; dan
4. d.Asisten Pratama disetarakan dengan Golongan III.
(2)Bagi Calon Asisten disetarakan dengan Golongan III.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Perwakilan Ombudsman disetarakan dengan perjalanan dinas Asisten Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 KETUA OMBUDSMAN DANANG GIRINDRAWARDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.509 2
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
8.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-950/MK.02/2012 tanggal 28 Desember 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.5093 Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2.Asisten Ombudsman adalah pegawai yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
3.Calon Asisten adalah pegawai yang menjalani masa percobaan sebagai Asisten.
4.Kepala Perwakilan Ombudsman adalah seseorang yang diangkat oleh Ketua Ombudsman untuk memimpin kantor perwakilan Ombudsman di daerah.
5.Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan Ombudsman yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman.

Pasal 2

(1)Asisten Ombudsman, meliputi:
1. a.Asisten Utama;
2. b.Asisten Madya;
3. c.Asisten Muda; dan
4. d.Asisten Pratama.
(2)Selain Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas juga dilakukan oleh Calon Asisten.

Pasal 3

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan secara selektif, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 5

(1)Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Asisten Ombudsman diatur sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.509 4
1. a.Asisten Utama disetarakan dengan Eselon II;
2. b.Asisten Madya disetarakan dengan Eselon III/Golongan IV;
3. c.Asisten Muda disetarakan dengan Eselon IV/Golongan III; dan
4. d.Asisten Pratama disetarakan dengan Golongan III.
(2)Bagi Calon Asisten disetarakan dengan Golongan III.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Perwakilan Ombudsman disetarakan dengan perjalanan dinas Asisten Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.