DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

Nomor: 8
Tahun: 2011
Ditetapkan: 6 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ombudsman Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 - 2026; www.djpp.depkumham.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman
6.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
7.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 364);
8.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);
9.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);
10.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Ta- hun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308); MEMUTUSKAN: Menetapkan : GRAND DESIGN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011–2026 www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Menetapkan Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 2

Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi insan Ombudsman dalam melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai Lembaga Negara yang mengemban tugas pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 3

Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 dapat diubah seperlunya sesuai dengan perkembangan oleh Keanggotaan Ombudsman dengan Peraturan Ombudsman.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan operasional Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 akan dituangkan dalam Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia (Road Map) yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Ombudsman yang sedang menjabat.
(2)Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia (Road Map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.

Pasal 5

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011 KETUA OMBUDSMAN DANANG GIRINDRAWARDANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSYUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 788 www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman
6.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan;
7.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 364);
8.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);
9.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);
10.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Ta- hun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308); MEMUTUSKAN: Menetapkan : GRAND DESIGN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011–2026 www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 1

Menetapkan Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 2

Pasal 3

Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 dapat diubah seperlunya sesuai dengan perkembangan oleh Keanggotaan Ombudsman dengan Peraturan Ombudsman.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan operasional Grand Design Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011 – 2026 akan dituangkan dalam Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia (Road Map) yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Ombudsman yang sedang menjabat.
(2)Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia (Road Map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.