Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pemberian Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.134 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB II INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BAB II
Semua bidang, unit kerja administrasi dan teknis di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia wajib menyampaikan tembusan laporan kegiatan (hard copy dan soft copy) kepada PPID untuk mendukung tugas PPID membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.134 4
Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disediakan oleh Ombudsman Republik Indonesia yang meliputi:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk dapat memperoleh informasi publik wajib disertai alasan permintaan secara jelas dan bertanggung jawab serta dilarang digunakan untuk kepentingan pemohon tanpa tujuan yang jelas.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPID Ombudsman Republik Indonesia berwenang menolak memberikan informasi dalam hal pemohon informasi publik tidak menyertakan alasan permintaan secara jelas dan bertanggung jawab serta digunakan untuk kepentingan pemohon tanpa tujuan yang jelas.
Pemohon menyertakan identitas pribadi dan atau lembaga yang diwakilinya kepada PPID sebagai kelengkapan administrasi permohonan informasi publik. BAB III INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BAB III
dan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.134 6
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN
Membuka PDF…