Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 4 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2025 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Œ RAHMAT BAGJA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж - 5 - LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2025-2029 - 6 - BAB I PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM A. Latar Belakang Dimensi penting dari negara yang bersendi pada kedaulatan rakyat ialah adanya keterlibatan warga negara sebagai primus interpares dalam menentukan arah kebijakan negara dan pengisian jabatan-jabatan negara melalui penyaluran hak memilih maupun hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mendesain kerangka kehidupan demokrasi melalui Pemilu sebagai sarana konstitusional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih secara demokratis. Indonesia sebagai negara demokrasi memposisikan Pemilu sebagai instrumen fundamental untuk mendapatkan legitimasi rakyat serta jaminan kebebasan politik sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam prinsip pemilu demokratis harus terdapat jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) setiap lima tahun sekali. Kualitas hasil pemilu maupun jalannya roda pemerintahan negara di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan Pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu yang dipenuhi oleh kecurangan, kekerasan/intimidasi, penyalahgunaan, pelanggaran dan ketidakadilan akan berdampak pada perpecahan dan disintegrasi bangsa maupun menurunkan tingkat legitimasi rakyat terhadap pemerintahan terpilih yang pada ujungnya menghambat laju pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa. Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan desain elektoral-konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka menjaga mutu demokrasi Indonesia dengan menghadirkan tatanan dan kontestasi Pemilu yang luber-jurdil. Setiap potensi masalah maupun kerawanan dalam pemilu dilakukan upaya pencegahan secara maksimal, setiap permasalahan konflik dan sengketa dilakukan penyelesaian serta terhadap setiap pelanggaran dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Pemilu ibarat ruh yang terus menghidupkan dan menjaga mutu pemilu-demokrasi, eksistensinya akan terus tumbuh dan diperkuat sebangun dengan upaya penguatan sistem pemilu dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam rangka mengaktualisasikan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam memperkokoh sistem Pemilu dan demokrasi melalui Pengawasan Pemilu, maka Bawaslu menyusun manajemen dan tata kelola perencanaan organisasi untuk menentukan arah kerja kelembagaan dalam suatu rencana strategis (Renstra) agar kegiatan Pengawasan Pemilu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penyusunan dan penetapan Renstra Bawaslu didasarkan pada kebutuhan kelembagaan untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial- politik demokrasi sesuai masanya. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pasca Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 - 7 - *Pengawas Pemilu yang bersifat tetap tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu). Dalam perspektif pengawasan pemilu, terdapat dua aspek penguatan yaitu: (1) struktur kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan tingkat kabupaten/kota bersifat permanen (tetap); dan (2) tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu sesuai tingkatannya, khususnya untuk melakukan penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran administratif pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasca diundangkannya UU Pemilu, terkhusus dengan adanya penguatan kelembagaan pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tantangan dan peluang yang ditindaklanjuti dalam kerangka kerja perencanaan kelembagaan yang didasarkan pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang didalamnya memuat Visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Visi tersebut bertujuan akhir agar Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dimensi “terpercaya” pada Bawaslu adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik. Evaluasi atas pencapaian kinerja Bawaslu dalam mengimplementasikan Renstra Bawaslu Tahun 2020–2024 menjadi salah satu dasar dalam merumuskan Renstra Tahun 2025–2029. Selain itu, Renstra Tahun 2025–2029 digunakan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dasar penyusunan program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran, dan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga yang telah disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2025–2029. B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu
1.Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu
Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Jumlah total Pengawas Pemilu sebagaimana gambar berikut: Gambar 1 Jumlah Pengawas Pemilu - 8 - Bawaslu melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu di seluruh jenjang kelembagaan. Pelatihan bagi Pengawas Pemilu yang dilakukan mencapai empat (4) kompetensi, yakni: (1) Kompetensi dasar berkaitan dengan aspek pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan; (2) kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta diklat; (3) kompetensi tematik berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan (skill) yang diberikan kepada peserta pelatihan terkait dengan isu atau tema-tema spesifik berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan untuk semua sasaran peserta pelatihan; dan
(4)kompetensi sosio-kultural berkaitan dengan sejumlah aspek seperti
kepemimpinan, etika, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kompetensi dan keahlian yang menunjang dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu, . Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawasan Pemilu yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:
1.Pelatihan dan Sertifikasi Mediator telah diikuti oleh 2062 orang;
2.Pelatihan Legislatif Drafting telah diikuti oleh 81 orang;
3.Pelatihan Adjudikator telah diikuti oleh 100 orang;
4.Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis telah diikuti oleh 113 orang;
5.Pelatihan Jurnalisme telah diikuti oleh 389 orang; dan
6.Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum telah diikuti oleh 320
orang.
2.Sumber Daya Kesekretariatan
Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2024, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu sebagai berikut: Tabel 1 Jumlah Klasifikasi Jenis Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Jenis Pegawai Satuan Kerja Jumlah RI Provinsi Kab/Kota PNS Organik 303 676 788 1767 PNS DPK 6 56 1210 1272 PPNPN 27 83 370 480 CPNS 187 209 1484 1880 PPPK 158 743 6036 6937 Jumlah 681 1767 9888 12336 Data update: 31 Agustus 2025 Tabel 2 Jumlah Jenis Jabatan di Lingkungan Bawaslu Jenis Pegawai Satuan Kerja Jumlah RI Provinsi Kab/Kota Jabatan Struktural 21 151 604 776 Jabatan Fungsional Tertentu 476 857 5719 7052 Jabatan Fungsional Umum 157 676 3195 4028 Staf PPNPN 7 8 61 76 Tenaga Pendukung 8 75 309 392 Jumlah 681 1767 9888 12336 Data update: 31 Agustus 2025 - 9 - Guna meningkatkan kualitas kinerja jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Pengawasan Pemilu. Jajaran Sekretariat telah diberikan pelatihan sekretariat diantaranya: Pelatihan Desain Grafis, Teamwork Skill Development & Learning Need Analysis Training Program, Workshop Penggunaan Sistem Manajemen Referensi dan Analisis Bibliometrik, Pelatihan Penulis Jurnal Bereputasi, Pelatihan Microsoft Office, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Service Excellent, Pelatihan Metode Penelitian, Workshop Teknis Pengelolaan Jurnal, Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis. Orientasi PPPK, Pelatihan PBJP, dan lain-lain.
3.Sarana dan Prasarana
Struktur kelembagaan pengawas pemilu yang bersifat permanen (tetap) berdasarkan UU Pemilu sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sebanyak 129 satuan kerja (satker). Terdiri dari 1 satker di tingkat pusat, 38 satker di tingkat provinsi dan 91 satker di tingkat kabupaten/kota, sehingga total satker Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 225 satker dari total 552 Bawaslu daerah atau sekitar 40,57%. Prasarana Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2024 telah berstatus Milik Sendiri (Alih Status) sejumlah 1 gedung kantor, Milik Sendiri (Hibah) sejumlah 17 gedung kantor, Milik Sendiri (PSP) sejumlah 1 gedung kantor, Penggunaan Sementara sejumlah 10 gedung kantor, Pinjam Pakai sejumlah 254 gedung kantor, Sewa sejumlah 266 gedung kantor, dan Sewa Pemerintah Daerah sejumlah 3 gedung kantor.
4.Produk Hukum Pengawasan Pemilu
Bawaslu memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tugas, fungsi dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pemilu haruslah didukung dengan adanya payung hukum yang memberikan standar normatif dan kepastian hukum. Oleh karena itu Bawaslu menerbitkan peraturan yang komprehensif dan efektif. Pada periode tahun 2020-2024, Bawaslu menegaskan dalam Misinya untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. Tercatat sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Bawaslu telah menetapkan 63 Peraturan Bawaslu. Dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3 Rincian Jumlah Penerbitan Peraturan Bawaslu Per-Tahun Tahun Jumlah Peraturan Bawaslu Tidak Berlaku Masih Berlaku 2020 17 2 15 2021 3 - 3 2022 9 - 9 2023 18 - 18 2024 16 - 16 Jumlah 63 2 61
5.Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
Dalam ragka memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel sebagaimana amanat misi Bawaslu pada tahun 2020-2024. Bawaslu telah membangun 25 sistem teknologi - 10 - informasi/aplikasi sebagai berikut: Tabel 4 Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan Pemilu No Nama Aplikasi Alamat URL Uraian Aplikasi
1.Sistem
Pengawasan Pemilu 2024 (SIWASLU) https://siwaslu.ba waslu.go.id/signin Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2.Sistem
Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) https://siwaslih.ba waslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024
3.Sistem
Informasi Peta Kerawanan Pemilu (SIPEKAPILU) https://sipekapilu. bawaslu.go.id/ Portal yang berisi publikasi infografis peta kerawanan Pemilu, data indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan instrumen yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu dalam memetakan kerawanan Pemilu dan Pilkada di Indonesia
4.Aplikasi Form A
Online https://formaonline .bawaslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas pemilu dalam melaporkan hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan
5.Aplikasi Form
Pencegahan Online https://formpenceg ahan.bawaslu.go.id /signin Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta untuk memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan
6.Kanal kader
pengawas partisipatif (PRAKARSA) https://prakarsa.b awaslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan menjaring informasi dan komunikasi antar alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
7.Aplikasi
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring https://skpp.bawas lu.go.id/ Portal yang digunakan sebagai Pelatihan Daring Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
8.Komunitas
Digital Pengawas Partisipatif (JARIMUAWASI PEMILU) https://jarimuawas ipemilu.bawaslu.go. id/ Portal Komunitas Digital bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu atau pemilihan sebagai upaya pencegahan
9.Sistem
Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) https://sigaplapor. bawaslu.go.id/ Sistem yang memberikan layanan kepada masyarakat dan stakeholder Pemilu, SiGapLapor memberikan kemudahan untuk menyampaikan laporan serta mendapatkan informasi proses - 11 - No Nama Aplikasi Alamat URL Uraian Aplikasi dan hasil penanganan pelanggaran
10.Sistem
Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) https://sips.bawasl u.go.id Sistem Informasi yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, pemantauan proses serta laporan hasil dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
11.Media
Rekrutmen Pengawas Bawaslu (MRBawaslu) https://mr.bawaslu .go.id/ Sistem yang digunakan untuk memantau kinerja jajaran pengawas pemilu, mulai dari tingkat Adhoc hingga pusat
12.Sistem
Informasi Aplikasi Pendaftaran Pengawas Pemilu (SIAPPP) http://panwaslu.or g/ Sistem yang digunakan untuk melakukan Rekrutmen Pengawas Adhoc Bawaslu
13.Sistem Data
Online Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMOD) http://sdmod.bawa slu.go.id/ Sistem yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan data terkait kepegawaian dan organisasi Bawaslu di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah
14.Sistem
Informasi Pelantikan (SILANTIK) https://silantik.ba waslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan SK Pelantikan di Lingkungan Bawaslu
15.JDIH Bawaslu https://jdih.bawasl
u.go.id/ Website Produk Hukum Bawaslu
16.Library Digital https://e-
lib.bawaslu.go.id/ Perpustakaan Digital Bawaslu
17.Aplikasi Self
Assessment Question (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a https://emonevki.b awaslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
18.Helpdesk
Keuangan Bawaslu https://helpdesk.ke u.bawaslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Biro Keuangan dan BMN
19.Journal
Bawaslu https://journal.baw aslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan jurnal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu
20.Layanan
Bawaslu https://layanan.ba waslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pembantuan oleh Pusat - 12 - No Nama Aplikasi Alamat URL Uraian Aplikasi Data dan Informasi
21.LMS Bawaslu https://lms.bawasl
u.go.id/ Aplikasi yang digunakan sebagai sarana e-learning dalam pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu
22.Portal Data
Terbuka Bawaslu https://opendata.b awaslu.go.id/ Aplikasi yang digunakan sebagai deseminasi dan berbagai pakai data oleh wali data dan produsen data Bawaslu
23.Website PPID https://ppid.bawasl
u.go.id/ Website Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
24.Aplikasi PPID
terintegrasi https://ppidapp.ba waslu.go.id/ Website Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
25.Aplikasi SPPD
Terintegrasi https://rdkspd.baw aslu.go.id/home Aplikasi untuk pembuatan SPD Bawaslu
26.Sistem
Informasi Realisasi Anggaran https://sira.bawasl u.go.id/ Sistem untuk menampilkan Realisasi Anggaran di Lingkungan Bawaslu
27.Aplikasi
Laporan Hasil Kekayaan https://lhkasn.baw aslu.go.id/ salah satu sistem yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan para aparatur sipil negara yang bekerja di Bawaslu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan para pegawai negeri sipil di lingkungan Bawaslu C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu sesuai Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, Pemilu tahun 2024 dan Pemilihan tahun 2024. Adapun hasil kinerja pengawasan pemilu pada pokoknya sebagai berikut:
1.Pencegahan
Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, Bawaslu mengembangkan berbagai bentuk pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang efektif dan pengawasan partisipatif dalam bentuk Identifikasi Kerawanan, Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Kerja sama, Publikasi, Naskah Dinas, dan Kegiatan Lainnya. Identifikasi kerawanan dilakukan Bawaslu dengan konsolidasi data kerawanan Pemilu/Pemilihan. Bentuk Pendidikan dilakukan melalui pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi, pendidikan pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik, Pojok Pengawasan, dan Edukasi Literasi Digital Kepemiluan di Media Sosial. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui Pengelolaan Kader Pengawasan partisipatif, KKN Tematik, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Kampung Pengawasan Partisipatif, Pengelolaan Komunitas Digital. - 13 -
2.Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.
Kerja sama dilakukan melalui audiensi, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, Forum Konsolidasi bersama Stakeholders. Publikasi melalui konferensi Pers, Siaran Pers, Seminar, Diskusi Publik, Liputan Pemberitaan dan Kegiatan lainnya. Naskah Dinas dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran, Surat Instruksi, Surat Imbauan, dan Surat Keputusan berkenaan dengan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Kegiatan Lainnya diantaranya berupa Supervisi dan Monitoring, Konsultasi, Rapat Koordinasi, Imbauan Secara lisan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk kegiatan pencegahan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut: Tabel 5 Jumlah Bentuk Pencegahan Bawaslu Bentuk Pemilu 2024 Pemilihan 2024 Identifikasi Kerawanan 39.225 27.155 Pendidikan 3.060 2.014 Partisipasi Masyarakat 3.765 4.021 Kerja sama 3.765 4.213 Publikasi 10.986 10.734 Naskah Dinas 30.976 25.840 Kegiatan Lainnya 53.735 32.611 Berbagai kegiatan pencegahan yang telah dilakukan Bawaslu merupakan upaya untuk mencegah munculnya pelanggaran pemilu/pemilihan serta mencegah munculnya sengketa proses pemilu/pemilihan. Sebagaimana Tabel berikut: Tabel 6 Dampak Pencegahan Dalam Meminimalisir Dugaan Pelanggaran Jenis Pemilihan Pemilu 2024 Pemilihan 2024 Pencegahan 147.946 106.588 Dugaan Pelanggaran 4.545 6.981 Temuan 1.134 (25 %) 1.254 (18 %) Laporan 3411 (75 %) 5.727 (82 %) Registrasi 2.805 (62 %) 3.772 (54 %) Tidak/Belum Registrasi 1.740 (38 %) T: 3.187 (46 %) BR: 22 ( 0 %) Tabel di atas menunjukan bahwa: (1) kegiatan pencegahan telah meminimalisir jumlah potensi dugaan pelanggaran; (2) Tingginya angka pencegahan telah menekan jumlah temuan dugaan pelanggaran, menandakan stakeholder pemilu/pemilihan telah teredukasi untuk tidak melakukan pelanggaran; dan (3) Tingginya angka pencegahan telah mendorong masyarakat dan stakeholder pemilu/pemilihan untuk berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Pengawasan pemilu partisipatif juga sebagai bentuk dukungan Bawaslu terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dikarenakan keduanya memiliki pendekatan sama-sama menekankan inklusivitas, kesetaraan akses, dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memastikan bahwa kegiatan pengawasan pemilu partisipatif yang dirancang tidak hanya netral gender, tetapi juga responsif terhadap - 14 - karakteristik laki-laki, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok rentan. Bawaslu telah menciptakan metode pengawasan yang lebih adaptif, misalnya dengan menyediakan materi sosialisasi yang ramah gender, aksesibel, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat. Memperluas jaringan mitra strategis, seperti organisasi perempuan, komunitas pemuda, kelompok difabel, kelompok masyarakat adat, serta media berbasis komunitas. Bawaslu berkomitmen membangun pengawasan pemilu yang progresif, partisipatif, dan inklusif. Integrasi ini juga memperkuat legitimasi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya menjaga aspek prosedural demokrasi, tetapi secara substansial memastikan bahwa demokrasi berlangsung dengan adil, setara, dan berkeadilan sosial bagi semua warga negara.
3.Penanganan Pelanggaran Pemilu
Dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, meskipun telah dilakukan serangkaian upaya pencegahan tidak dapat terlepas dari adanya pelanggaran hukum kepemiluan. Kehadiran Pengawas Pemilu melalui fungsi penanganan pelanggaran pemilu merupakan struktur penyelenggara pemilu yang diamanatkan berdasarkan UU Pemilu untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran Pemilu. Tujuan akhirnya ialah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terselenggara secara jujur dan adil, sehingga pada akhirnya menghasilkan legitimasi kedaulatan rakyat. Jenis pelanggaran Pemilu berdasarkan UU Pemilu meliputi: pelanggaran administratif Pemilu, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan- perundang lainnya. Sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; seluruh jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan hasil sebagai berikut: Tabel 7 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu Kategori Klasifikasi Pemilu 2019 Pemilu 2024 Perkara Temuan 18.995 1.134 Laporan 4.506 3.411 Registrasi Perkara Diregistrasi 20.999 2.805 Tidak Diregistrasi 2.502 1.740 Hasil Penanganan Pelanggaran 18.564 1.459 Bukan Pelanggaran 2.578 1.349 Jenis Pelanggaran Administratif 16.134 465 Kode Etik 373 510 Tindak Pidana 582 245 Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya 1.475 279 - 15 - Tabel 8 Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kategori Klasifikasi Pemilihan 2020 Pemilihan 2024 Perkara Temuan 4254 1.254 Laporan 2.137 5.727 Hasil Penanganan Pelanggaran 4.037 1.937 Bukan Pelanggaran 2.354 1.790 Jenis Pelanggaran Administrasi 1.824 501 Kode Etik 388 292 Tindak Pidana 232 212 Pelanggaran Peraturan Perundang- undangan Lainnya 1.747 932
4.Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Salah satu perkembangan penting pada kelembagaan Pengawas Pemilu berdasarkan UU Pemilu adalah terjadinya penguatan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas sekaligus peradilan Pemilu. Tercermin dalam kewenangannya melakukan penegakan hukum pemilu berupa menyelesaikan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Adapun Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Keputusan tersebut berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui Tahapan:
(1)menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (2)
memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (3) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa selama tahapan Pemilu/Pemilihan di tahun 2020 s.d. tahun 2024 adalah sebagai berikut: - 16 - Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kategori Klasifikasi Pemilu 2019 Pemilu 2024 Permohonan Jumlah 820 307 RI 48 26 Provinsi 172 120 Kabupaten/Kota 600 161 Jenis Pemilu DPD 72 94 DPR 40 23 DPRD Provinsi 110 34 DPRD Kabupaten 523 121 DPRD Kota 75 35 Hasil Penyelesaian Tidak Dapat Diterima - 24 Tidak Dapat Diregistrasi 77 17 Gugur 38 10 Mediasi Sepakat 376 189 Putusan Menolak 106 36 Mengabulkan Sebagian 111 17 Mengabulkan Seluruhnya 108 5 Tabel 10 Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kategori Klasifikasi Pemilihan 2020 Pemilihan 2024 Permohonan Jumlah 128 137 Provinsi 2 9 Kabupaten/Kota 126 128 Jenis Pemilihan Pemilihan Gubernur 2 9 Pemilihan Bupati 110 110 Pemilihan Wali Kota 16 18 Hasil Tidak Dapat Diterima 13 9 - 17 - Kategori Klasifikasi Pemilihan 2020 Pemilihan 2024 Penyelesaian Tidak Dapat Dapat Diregistrasi 33 41 Gugur 2 6 Mediasi Sepakat 6 26 Putusan Menolak 41 34 Mengabulkan Sebagian 24 18 Mengabulkan Seluruhnya 9 2 D. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2020-2024
1.Evaluasi Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024
a.Penilaian Kinerja Kelembagaan Bawaslu
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP), Bawaslu menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja selama tahun 2020-2024 sebagaimana penilaian berikut: Tabel 11 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 2019 2020 2021 2022 2023 2024 a. Perencanaan Kinerja 30 21,31 21,38 22,48 20,70 20,86 21,20 b. Pengukuran Kinerja 20 11,64 12,03 12,27 16,01 16,05 16,21
c.Pelaporan Kinerja 15 10,92 11,22 11,36 12,13 11,90 11,96
d.Evaluasi Kinerja 10 6,29 6,34 6,50 16,90 17,10 17,45
e.Capaian Kinerja 20 12,21 12,31 12,33 - - -
Nilai Hasil Evaluasi 100 62,37 63,28 64,94 65,74 65,91 66,82 Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B B B Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di atas menunjukkan bahwa implementasi kinerja Bawaslu “Baik” dengan skor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu, hasil evaluasi reformasi birokrasi pada kelembagaan Bawaslu menunjukan adanya peningkatan nilai perbaikan di setiap tahunnya sebagaimana berikut: - 18 - Tabel 12 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020-2022 No. Komponen Penilaian Bobot 2020 2021 2022 A. Komponen Pengungkit I. Pemenuhan 20,00 12,23 12,55 13,11 II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 4,57 5,18 6,22 III. Reform 30,00 18,82 20,97 21,22 Total Komponen Pengungkit 60,00 35,62 38,70 40,55 B. Komponen Hasil
1.Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,37 7,43 7,60
2.Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,48 7,52 8,38
3.Pemerintahan Yang Bersih dan bebas KKN 10,00 8,65 8,00 8,47
4.Kinerja Organisasi 10,00 7,87 6,95 7,95
Total Komponen Hasil 40,00 32,37 29,90 32,40 Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil) 100,00 67,99 68,60 72,95 sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 s.d. 2022 Penilaian evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengaturan tersebut berdampak pada perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada terpenuhinya 21 kegiatan utama dan pencapaian target Reformasi Birokrasi Tematik dengan tema yang ditentukan yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tabel 13 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2023-2024 No. Komponen Penilaian Bobot 2023 2024 1 RB General 100 65,79 73,52 2 RB Tematik 10 1,92 4,89 Capaian Indeks RB 110 67,71 78,41 sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 s.d. 2024
b.Pencapaian Bawaslu pada tahun 2020-2024
Komitmen Bawaslu untuk mencapai visi menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang tepercaya serta menunaikan misi dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan kerja penuh dedikasi, inovasi, professional dan berintegritas. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Bawaslu telah meraih berbagai capaian dan penghargaan sebagai berikut: - 19 -
1.Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau
JDIH Award 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non struktural;
2.Badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Tahun
2020
3.Lembaga paling informatif yang diberikan oleh Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Tahun 2020;
4.Lembaga paling populer di media sosial dan ditetapkan sebagai
lembaga terpopuler Tahun 2020 serta Lembaga negara terpopuler di media cetak tahun 2021 yang diberikan oleh Public Relationship Indonesia Award (PRIA);
5.Menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022;
6.Juara 1 BMN Awards 2021 kategori kelompok 2 utilisasi dari
Kementerian Keuangan;
7.Peringkat 2 kategori perencanaan kebutuhan pelayanan
pengadaan kepangkatan dan pensiun dari BKN Tahun 2021
8.Penghargaan mitra kerja sama dalam negeri terbaik 3 dari
Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
9.Terpilih dan menjabat sebagai President Global Network on
Electoral Justice (GNEJ) terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023;
10.Anugerah pengadaan 2023 dengan kategori Kementerian lembaga
dengan nilai indeks tata kelola pengadaan terbaik peringkat 3;
11.Predikat AA dengan skor 98,46 (Istimewa) pada Index Reformasi
Hukum 2024 dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
12.Peringkat Pertama Badan Publik Informatif dengan skor 98,43%
dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh KIP untuk kategori lembaga non-struktural.
2.Evaluasi berdasarkan Aspirasi Masyarakat
a.Hasil Survei Media Massa
Seluruh capaian dan penghargaan yang diperoleh Bawaslu merupakan bentuk akuntabilitas dalam kepentingan menjaga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu. Konteks demikian sebangun dengan citra baik lembaga pengawas pemilu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas menunjukan adanya tren perbaikan citra Bawaslu selama periode 2022-2024 sebagaimana berikut: Gambar 2 Tren Citra Bawaslu Periode Tahun 2022-2024 - 20 - Citra Bawaslu di mata publik berada pada tingkat tertinggi kedua setelah TNI. Hal ini semakin menegaskan bahwa kinerja Bawaslu selama tahun 2020-2024 telah menjadi Lembaga Tepercaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya melakukan Pengawasan Pemilu. Sebagaimana gambar berikut: Gambar 3 Citra Lembaga Negara Hasil Survei Litbang Kompas
b.Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Bawaslu melalui Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bekerja sama dengan Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies (IDESSS) telah melakukan survei pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bawaslu. Penelitian dilakukan dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif secara langsung dilapangan. Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan menggunakan survey melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan stakeholder/partai politik yang melakukan pelaporan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Survey mengukur sembilan variabel, yaitu: Persyaratan dan jenis pelayanan, Sistem mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Kesesuaian produk, spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan. - 21 - Temuan dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu sebagai berikut: Tabel 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu Tahun 2021 2022 2023 2024 Kategori B (Baik) B (Baik) B (Baik) B (Baik) Skor 76,86 77,85 76,96 83,86 Hasil survey ini menjadi masukan bagi Bawaslu dan para pemangku kebijakan lainnya untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan kelembagaan dengan menyusun kebijakan dan program pengawasan pemilu khususnya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di masa mendatang dengan berbasis riset (research-based policy).
c.Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
Bawaslu Salah satu tanggung jawab utama Bawaslu adalah menyusun Peraturan Bawaslu yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas kinerja pengawasan. Dalam proses penyusunan produk hukum, Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Misi Bawaslu meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi guna mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah melalui penataan produk hukum. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan, diperlukan mekanisme untuk menggali tingkat kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu, khususnya Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan menjadi cerminan persepsi tingkat kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu diukur dengan instrumen yang meliputi dimensi bisnis proses, dimensi asas-asas pembentuk Perbawaslu, dan dimensi asas aksesibilitas. Adapun hasilnya sebagai berikut: Tabel 15 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun Nilai Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 2023 84.720 B Tinggi 2024 87.408 B Tinggi
d.Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu
Layanan bantuan hukum adalah bentuk jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berperan memberikan jaminan hukum kepada seluruh institusi Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Indeks kepuasan terhadap Layanan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu diukur berdasarkan empat variabel, yaitu sosialisasi, konsultasi, pendampingan, dan implementasi peraturan. - 22 - Berikut adalah hasil pengukurannya: Tabel 16 Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Bawaslu Tahun Nilai Persepsi Nilai Konversi Mutu Pelayanan Kinerja 2022 4.16 83,23 B Baik 2023 3.406 85.11 B Baik 2024 3.419 85.48 B Baik
e.Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum
Bawaslu Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, turut menjalankan fungsi pelayanan publik. Salah satu bentuknya dalam pengelolaan dokumentasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hal ini merupakan kebutuhan prioritas sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, adaptif, berintegritas, dan profesional. Tujuannya untuk memenuhi harapan masyarakat melalui optimalisasi tugas dan fungsi Bawaslu dalam meningkatkan layanan publik. Indeks kepuasan terhadap Layanan Dokumentasi Hukum diukur berdasarkan enam variabel, yaitu Sosialisasi, Implementasi Peraturan, Konsultasi, Monitoring, Inovasi, dan Kompetensi. Berikut adalah hasil pengukurannya: Tabel 17 Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Dokumentasi Hukum Bawaslu Tahun Nilai Persepsi Nilai Konversi Mutu Pelayanan Kinerja 2022 4.410 88.23 A Sangat Baik 2024 3.534 88.35 A Sangat Baik
f.Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan masyarakat terkait evaluasi layanan publik dan kinerja pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pemetaan isu-isu strategis, tantangan dan peluang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis sebagai upaya perbaikan perencanaan terhadap peningkatan efektifitas fungsi kelembagaan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu telah menyelenggarakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan melibatkan unsur Akademisi pada tujuh Universitas Negeri dan Swasta yang terdiri dari perwakilan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pegiat Pemilu, dan Jurnalis Media. Hasil penjaringan aspirasi Masyarakat pada pokoknya menyoroti isu -isu strategis dari perspektif publik yang dinilai perlu adanya penguatan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yaitu sebagai berikut:
1.Independensi Penyelenggara Pemilu
2.Intervensi Pemerintah
3.Netralitas Penyelenggara Negara
4.Mobilisasi Sumber Daya dan Aparatur Negara
5.Intimidasi dan Mobilisasi Pemilih
- 23 -
6.Normalisasi Malpraktik dan Kecurangan Pemilu
Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Hasil penjaringan aspirasi Masyarakat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.Penguatan Pengawasan Pemilu melalui pencegahan, penanganan
pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang akuntabel dan efektif. Adapun strategi dalam peningkatan kualitas Pengawasan diantaranya dengan cara:
a.Mengidentifikasi dan memperhatikan titik kerawanan
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
b.Kepekaan (sensitivity) dan responsivitas Pengawas Pemilu
dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan sengketa secara dini guna meminimalisir pelanggaran/sengketa.
c.Keahlian dan ketegasan pengawas Pemilu dalam menangani
pelanggaran maupuan sengketa proses Pemilu.
d.Penegakkan hukum Pemilu dilakukan secara berkeadilan
terbebas dari intervensi dan kepentingan politis.
e.Melakukan proses penegakan hukum Pemilu secara cermat
dan tepat guna mengkualifikasi dan menentukan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Pelibatan seluas-luasnya partisipasi publik dan pemangku
kepentingan dalam Pengawasan Pemilu partisipatif.
3.Mengingkatkan profesionalisme Pengawas Pemilu serta tata
kelola hukum dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Pemilu diantaranya dengan cara:
a.Penyusunan Produk Hukum yang memberikan kepastian
hukum dan jelas dalam setiap putusan baik pada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b.Penguatan jajaran Pengawas Pemilu melalui Koordinasi,
Konsolidasi, dan Konsultasi.
c.Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
bagi SDM Pengawas Pemilu dan SDM Aparatur Kesekretariatan.
d.Rekrutmen Pengawas Pemilu diselenggarakan secara
profesional dan berintegritas sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berkapasitas handal
4.Penguatan tata kelola birokrasi Pengawas Pemilu yang
profesional, responsif dan akuntabel. Diantaranya dengan:
a.Melakukan pembinaan dan mengorganisir jenjang karir
sumber daya manusia.
b.Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap
kinerja pegawai.
c.Mendorong kontribusi dalam penuangan ide-ide sebagai
upaya perbaikan pada setiap lini unit kerja secara inovatif dan aspiratif.
d.Perbaikan sistem penyelenggaraan organisasi melalui
penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif dan aksesibel.
5.Pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan Pengawasan
Pemilu yang aksesibel, transparan, dan kredibel diantaranya dengan cara:
a.Mengembangkan sistem informasi, kualitas data dan
informasi kinerja kelembagaan yang terintegrasi. - 24 -
b.Meningkatkan layanan publik dengan pemanfaatan jaringan
teknologi.
c.Kompilasi arsip data melalui digitalisasi.
Kelima aspirasi masukan masyarakat di atas sebagai upaya perbaikan kelembagaan Pengawas Pemilu pada masa mendatang apabila dikerucutkan bermuara pada tiga dimensi utama yang dapat dinilai sebagai kebutuhan menjawab tantangan tahun 2025-2029. Ketiga dimensi tersebut yaitu: (1) Dimensi tugas dan fungsi lembaga Pengawas Pemilu yang harus mencapai peningkatan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan; (2) Dimensi keterlibatan (engagement) publik dalam pengawasan dengan tujuan memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan (3) Dimensi tata kelola birokrasi kelembagaan Pengawas Pemilu yang harus dibangun secara bersih dan prima guna menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik. Tiga dimensi yang telah diuraikan di atas, merupakan aspirasi dasar yang dapat menjadi misi kebutuhan kelembagaan yang apabila digali saripatinya akan didapati gambaran visi Bawaslu Tahun 2025- 2029 yaitu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”. 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strengths) Secara kelembagaan, Pengawas Pemilu berdasarkan mandat yang termaktub dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan Pemilu (termasuk Pemilihan). Kekuatan kelembagaan Pengawas Pemilu diuraikan sebagai berikut:
1.Kemandirian Lembaga
Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu yang melakukan pengawasan pemilu secara mandiri. Prinsip ini mendasari setiap membuat keputusan dan bertindak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dilaksanakan secara independen/mandiri. Prinsip ini tercermin dari kelembagaan Bawaslu yang mandiri tidak berada pada subordinasi cabang kekuasaan negara lainnya. Dalam menjalankan tugas fungsi dalam penyelenggaraan pemilu bertindak kredibel dengan memperlakukan semua kontestan Pemilu secara adil, setara dan tidak memihak (imparsial) dan tidak menguntungkan kepentingan politik tertentu atau sewenang-wenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu telah menerapkan beberapa mekanisme untuk menjaga independensi dan kemandirian lembaga dalam menjalankan tugasnya. Beberapa di antaranya adalah:
a.Perekrutan Anggota yang Transparan, Proses Perekrutan
Calon Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel dengan membentuk tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, professional dan tokoh masyarakat, serta mengutamakan integritas dan kompetensi calon anggota;
b.Pengawasan dan Pengendalian Internal, Bawaslu memiliki
mekanisme pengendalian dan pengawasan internal sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwa seluruh anggota - 25 - dan staf bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku yang diselenggarakan oleh unit kerja Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat; 2) penyusunan program kerja pengawasan internal tahunan pada Inspektorat; 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat; 4) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat; 5) evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Inspektorat; 6) evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat; 7) pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat; 8) pengelolaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat; 9) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat; 10) pelaksanaan pemeriksaan disiplin pegawai di wilayah kerja Inspektorat; 11) fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan disiplin aparatur pengawas Pemilu di wilayah kerja Inspektorat; 12) pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai dan aparatur pengawas Pemilu di wilayah kerja Inspektorat; 13) penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat; 14) pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di wilayah kerja Inspektorat; 15) pengelolaan data hasil pengawasan internal di Inspektorat melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan 16) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat. - 26 -
2.Keterbukaan Informasi
Bawaslu berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti publikasi informasi melalui website dan media sosial, serta penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.
a.keterbukaan informasi publik;
b.responsif terhadap laporan masyarakat dan permohonan
informasi publik; dan
c.melibatkan peran serta masyarakat melalui kerjasama
dengan media dan pengawasan partisipatif.
3.Profesionalisme
Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu. Hal ini ditunjang dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa jenis pelatihan sebagai peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan bagi jajaran sekretariat dan pengawas yaitu:
a.Pelatihan dan sertifikasi mediator;
b.Legislative Drafting Training untuk Pengawas Pemilu;
c.Pelatihan Ajudikator untuk Pengawas Pemilu;
d.Pelatihan Kompetensi Dasar untuk Pengawas Pemilu;
e.Pelatihan Legal Opinion dan Advokasi Hukum;
f.Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa;
g.Pelatihan Microsoft Office tingkat lanjut;
h.Pelatihan Desain Grafis berbasis Photoshop, Canva, Corel
Draw;
i.Pelatihan Public Speaking;
j.Pelatihan Service Excelllent;
k.Workshop teknis pengelolaan jurnal;
l.Workshop Strategi dan Persiapan Akreditasi Jurnal Menuju
Terindeks Sinta dan DOAJ;dan
m.Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis.
4.Pemanfaatan Teknologi Informasi
Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu melalui aplikasi (SIWASLU, SIWASLIH, SIPS, SIGAP LAPOR dll) dan Sistem Monitoring Informasi Fusion Center and Command Center.
5.Kepercayaan Publik
Kehadiran Bawaslu memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini berdasarkan hasil survei media dan penjaringan aspirasi masyarakat. Dalam Penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan, setiap permasalahan, konflik maupun pelanggaran yang terjadi telah ditangani secara profesional dan akuntabel sehingga: (1) kerugian hak bagi peserta pemilu yang dirugikan dapat dipulihkan kembali; (2) pelaku pelanggaran dalam pemilu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
(3)suara rakyat dijaga sesuai dengan prosedurnya. Sehingga
proses pemilu sebagai salah satu manifestasi kedaulatan rakyat dapat terselenggara secara adil dan berintegritas serta hasil pemilu memperoleh legitimasi rakyat. - 27 - B. Kelemahan (Weaknesses) Bawaslu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban masih mengalami beberapa kendala. Dampaknya dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan masih didapati belum maksimalnya pelaksanaan Pengawasan Pemilu. Beberapa faktor kelemahan yang masih terasa pada kelembagaan Bawaslu diantaranya sebagai berikut:
1.Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bawaslu masih mengalami kekurangan jumlah SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat serta peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat yang menunjang dalam memberikan dukungan teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan teknis pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban pengawas pemilu yang sangat besar, diperlukan dukungan jumlah struktur yang memadai dan profesional sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta tidak melampaui batas kemampuan kinerja (workload exceeds the limit).
2.Mekanisme dan Keterbatasan Penganggaran Pengawasan
Pemilihan Keterbatasan pendanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari Hibah APBD Pemerintah daerah setempat melalui mekanisme pengusulan langsung kebutuhan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mekanisme tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan bergantung pada kebijakan fiskal dan kemampuan pembiayaan yang tersedia di masing-masing daerah, yang mana kemampuan daerah dalam memberikan dukungan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara umum terbatas. Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi kinerja Pengawas Pemilu. Melalui Economic Political Will pemerintahan daerah setempat berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan pemilihan serta mencederai prinsip independen dan kemandirian lembaga karena terdapat konflik kepentingan saat mengusulkan kebutuhan anggaran.
3.Infrastruktur
Dukungan Infrastruktur masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil. Kendala dalam aspek ini tentu sangat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Pengawas Pemilu di daerah. Guna memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu, tentu dukungan infrastruktur pengawas pemilu harus didukung secara memadai. C. Peluang (Opportunities) Terdapat beberapa kondisi eksternal yang dapat menjadi peluang bagi Bawaslu apabila dimanfaatkan dengan baik tentu akan membantu kelembagaan Pengawas Pemilu mencapai targetnya secara lebih efektif dan efisien yaitu sebagai berikut: - 28 -
1.Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat
Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas- luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik.
2.Pemanfaatan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses.
3.Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan
Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Pengembangan SDM Pengawas Pemilu
Bawaslu perlu memberikan penguatan kapasitas dan kualitas bagi SDM Pengawas Pemilu dan Jajaran Sekretariatnya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. D. Ancaman (Threats) Terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat kelembagaan Bawaslu. Diantaranya sebagai berikut:
1.Intervensi politik: Intervensi politik dari pihak-pihak tertentu
dapat menghambat independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2.Disinformasi dan hoaks: Disinformasi dan hoaks dapat
mengganggu jalannya pemilu yang demokratis dan berintegritas;
3.Kekerasan: Kekerasan yang terkait dengan pemilu dapat
membahayakan keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih;
4.Gangguan keamanan: Gangguan keamanan dapat menghambat
pelaksanaan pemilu; - 29 -
5.Perubahan peraturan: Perubahan peraturan perundang-
undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan dapat menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
6.Kerangka hukum Pemilu multitafsir: Masih terdapat materi
muatan dalam UU Pemilu maupun UU Pemilihan yang bersifat multitafsir sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kewenangan Bawaslu khususnya dalam penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan. - 30 - BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU 2.1 VISI BAWASLU Visi Bawaslu Tahun 2025 – 2029: “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas” Penjelasan: Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif. Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu. Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih. Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkokoh demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil. - 31 - 2.2 MISI BAWASLU Misi Bawaslu Tahun 2025 – 2029:
1.Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan,
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2.Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil
dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3.Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam
menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik. 2.3 TUJUAN BAWASLU Tujuan Bawaslu Tahun 2025 – 2029:
1.Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2.Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu
partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; Indikator:
a.Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilu.
b.Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
c.Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan
penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)
3.Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan
tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas. Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2.4 SASARAN STRATEGIS BAWASLU Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025 – 2029:
1.Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan
Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Indikator:
a.Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
b.Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan
pelanggaran Pemilu
c.Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian
sengketa proses Pemilu
2.Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta
pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif; Indikator:
a.Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang
adaptif;
b.Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar
kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan - 32 -
c.Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang
diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3.Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel
dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas. Indikator:
a.Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
b.Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas
Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
c.Nilai Indeks Sistem Merit;
d.Nilai Indeks BerAKHLAK;
e.Nilai Indeks Reformasi Hukum;
f.Opini BPK;
g.Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
h.Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
i.Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
j.Nilai SAKIP Bawaslu;
k.Nilai Capaian IKU;
l.Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
m.Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
n.Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
o.Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
p.Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
q.Nilai Indeks SPBE;
r.Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
s.Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.
- 33 - A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis No. Sasaran Strategis Identifikasi Risiko Perlakuan Risiko Unit Kerja Penanggungjawab 1 Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
a.Kewenangan Bawaslu
terbatas pada pemberian imbauan atau saran perbaikan tanpa daya paksa hukum yang kuat dalam tahap pencegahan khususnya pada pelanggaran pidana Pemilu. Pemetaan risiko kerawanan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala tahunan, serta Bawaslu mendorong adanya penguatan hukum terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan. 1) Puslitbangdiklat 2) Biro Fasilitasi Penaganan Pelanggaran Pemilu
b.Tidak semua keputusan
Bawaslu final dan mengikat, peserta pemilu dapat mengajukan sengketa lanjutan ke Pengadilan Tinggi Umum Negara (PTUN). Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan Bawaslu secara maksimal dengan membentuk berbagai aplikasi dan sistem dalam pengawasan pemilu untuk penyampaian informasi, pengolahan data dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran maupun permohonan sengketa proses pemilu sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan publik dalam pengawasan pemilu. Dampaknya kepentingan masyarakat luas dapat dilayani secara efektif dan informasi seputar kepemiluan dapat mudah diakses. 1) Pusdatin 2) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
c.Keterbatasan pendanaan
pengawasan Pemilu yang bersumber dari Hibah APBD Pemda, berpotensi mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengawasan serta berpotensi mencederai prinsip independen dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyusun anggaran pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbasis kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko pengawasan dan terukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pengawasan secara proporsional. Bawaslu aktif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan 1) Biro Perencanaan dan Organisasi - 34 - No. Sasaran Strategis Identifikasi Risiko Perlakuan Risiko Unit Kerja Penanggungjawab kemandirian lembaga dengan konflik kepentingan. Komisi II DPR RI untuk menjaga integritas pemilu dan kualitas pengawasan yang bebas dari potensi konflik kepentingan saat pengusulan dan pembahasan kebutuhan pendanaan pengawasan di daerah. 2 Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif
a.Intervensi politik,
disinformasi dan hoaks, kekerasan, gangguan keamanan, perubahan peraturan perundang- undangan yang tidak berpihak pada demokrasi dan terjadi saat berlangsungnya tahapan, serta kerangka hukum Pemilu multitafsir. a) Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat: Program dan kebijakan Bawaslu untuk merangkul seluas-luasnya elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif telah melahirkan ribuan kader pengawasan. Peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat telah berdampak pada penyebaran informasi kepemiluan yang masif untuk mencegah lahirnya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Serta telah memperluas jejaring pengawasan pemilu yang berkonsekuensi menyempitnya bahkan tertutupnya ruang-ruang potensi pelanggaran karena semakin banyak masyarakat peduli terhadap pemilu jujur dan adil terhindar dari pelanggaran dan sengketa/konflik. b) Kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan: Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak secara luas, diantaranya KPU dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, partai politik, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lain-lain. Tujuannya untuk bekerja sama melakukan pengawasan pemilu dan mengefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan pengawas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. 1) Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu 2) Biro Hukum dan Humas
b.Metode Pemberian Suara
melalui pengiriman pos surat suara mengalami keterlambatan, rusak karena cuaca ekstrem, Mencatat dan mengklarifikasi temuan, memberikan saran agar diupayakan pengiriman ulang namun jika waktu sudah tidak memungkinkan merekomendasikan pindah metode ke memilih langsung di TPSLN atau Kotak Suara Keliling (KSK), sebagai upaya perbaikan mendorong PPLN/KPPSLN 1) Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - 35 - No. Sasaran Strategis Identifikasi Risiko Perlakuan Risiko Unit Kerja Penanggungjawab dan perpindahan alamat WNI tanpa melapor ke KBRI sehingga Pemilih tidak menerima surat suara dan tidak dapat memilih langsung di TPS. menjadwalkan kirim surat suara lebih awal sehingga perubahan alamat dapat diketahui lebih dini, serta menindaklanjuti jika terdapat dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.Keterbatasan
ketersediaan SDM yang mendaftar sebagai Panawaslu LN pada sebagian besar negara maju. Dengan pertimbangan satuan standar biaya honorarium yang kecil, selain itu kesulitan muncul ketika harus merekrut SDM dari luar kota karena biaya transpor yang tinggi dan diperlukan penyediaan akomodasi/penginapan maka Bawaslu memanfaatkan relawan lokal, pemetaan lokasi WNI, dan secara aktif berkoordinasi dengan komunitas diaspora setempat. 1) Biro SDM dan Umum 2) Biro Perencanaan dan Organisasi 3 Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas
a.Dukungan Infrastruktur
masih belum memadai, diantaranya kantor sekretariat dan peralatan kantor pada kelembagaan Pengawas Pemilu di daerah-daerah terpencil. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi Aset Idle sehingga dapat diusulkan pinjam pakai gedung kantor Bawaslu. 1) Biro Keuangan dan BMN
b.Keterbatasan jumlah
SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja (workload exceeds the limit). Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN-Reformasi Birokrasi dalam hal pemberdayaan staf Pemerintah Daerah selama masa Tahapan Pengawasan Pemilu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN yang berlaku, serta Bawaslu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada diperkuat dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang pengawasan pemilu. 1) Puslitbangdiklat 2) Biro SDM dan Umum - 36 - B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029 Visi Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis
1.Meningkatkan kualitas
Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
a.Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
b.Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.
c.Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3). - 37 - Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis
2.Memperkuat kemitraan
Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil
a.Tingkat partisipasi
masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu
b.Tingkat kepuasan
layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
c.Tingkat kolaborasi
pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L) Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif
a.Persentase
program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif.
b.Persentase Pemantau
Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
c.Persentase kerja sama
dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama. - 38 - Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis
3.Membangun tata kelola
birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas a) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c) Nilai Indeks Sistem Merit; d) Nilai Indeks BerAKHLAK; e) Nilai Indeks Reformasi Hukum; f) Opini BPK; g) Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j) Nilai SAKIP Bawaslu; k) Nilai Capaian IKU; l) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP); n) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan - 39 - Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis p) Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q) Nilai Indeks SPBE; r) Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s) Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu. - 40 - BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial. Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:
1.PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM);
2.PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan
mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; - 41 -
6.PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:
1.Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan
Nasional;
2.Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3.Penguatan Lembaga Demokrasi;
4.Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5.Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.
Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik. Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:
1.Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2.Reformasi Hukum;
3.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU);
4.Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5.Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General.
- 42 - Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan ldentitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel. 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAWASLU Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:
1.PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu
a.PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP)
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel. Target KP: Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 0% (2024) 0 0 90% 95% 100%
b.PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan
Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik. Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif. Target KP: Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 900 orang (2024) 16.590 orang 19.355 orang 22.120 orang 24.885 orang 27.650 orang - 43 -
2.PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu: PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:
a.Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.
Indikator KP3: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Target KP: Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 76,96 (2024) 0 0 77 80 83
b.Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.
Indikator KP4: Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. Target KP: Baseline 2025 2026 2027 2028 2029 - (2024) 80% 85% 90% 92% 95% Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas. Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif , IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) berbasis kinerja. 3.3 KERANGKA REGULASI Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya terkhusus sebagai ikhtiar mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu, diperlukan Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi sebagaimana matriks Kerangka Regulasi berikut: - 44 - Tabel 18 Kerangka Regulasi No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung- jawab Target Penyelesaian
1.Peraturan
Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sudah terdapat Perbawaslu Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, namun perlu disusun untuk mengakomodir pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan) 2027
2.Peraturan
Bawaslu Mengenai Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Perlunya Peraturan Bawaslu tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan Pencegahan, dll. Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Pencegahan) 2027
3.Peraturan
Bawaslu Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Perlunya perbaikan/penguatan khususnya untuk memberikan kepastian hukum dan kesamaan pola tindak pengawas pemilu dalam melakukan setiap upaya pengawasan tahapan pemilu secara makro, dll. Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu 2027
4.Peraturan
Bawaslu Mengenai Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, TNI/Polri Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dan tidak lanjut hasil penanganan pelanggaran serta pola hubungan dengan institusi terkait, dll. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2027 - 45 - No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung- jawab Target Penyelesaian
5.Peraturan
Bawaslu Mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Perlunya perbaikan regulasi yang mengatur tentang keterpenuhan syarat formil dan material serta penjelasan status penanganan pelanggaran, dll. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2027
6.Peraturan
Bawaslu Mengenai Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Perlunya penyusunan Peraturan Bawaslu Tentang Investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Pemilu dan menghindari adanya kekosongan hukum dalam investigasi penanganan pelanggaran Pemilu, dll. Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2027
7.Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Belum pernah diajukan usulan Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2027
8.Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan dan Rekomendasi Bawaslu, DKPP dan Pengadilan terkait Pemilihan dan Pemilihan Umum Belum pernah diajukan usulan Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2027
9.Peraturan
Bawaslu Mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Perlunya perbaikan/penguatan khususnya dalam aspek objek sengketa penyelesaian sengketa proses pemilu atau sengketa antar peserta pemilu, dll. Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2027 - 46 - No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung- jawab Target Penyelesaian
10.Peraturan
Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sudah terdapat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta untuk melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan struktur organisasi perlu dilakukan penggantian Biro Perencanaan dan Organisasi 2026
11.Peraturan
Bawaslu tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Belum pernah disusun dan bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan pengawasan pemilihan umum Biro Perencanaan dan Organisasi 2025
12.Peraturan
Bawaslu tentang Tata Naskah Dinas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 perlu diganti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tata naskah dinas Biro Perencanaan dan Organisasi 2025
13.Peraturan
Bawaslu tentang Klasifikasi Arsip Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan klasifikasi arsip sehingga perlu diganti Biro Perencanaan dan Organisasi 2025
14.Peraturan
Bawaslu Mengenai Organisasi dan Perlunya penyesuaian struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan agar Biro Perencanaan dan Organisasi 2026 - 47 - No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung- jawab Target Penyelesaian Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan relevan dengan kebutuhan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu serta selaras dengan Peraturan Bawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, dll.
15.Peraturan
Bawaslu tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Bahwa perlu dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Peraturan Bawaslu terkait agar memudahkan pengawas pemilu dalam membaca dan menerapkan aturan- aturan yang ada dalam keempat perbawaslu tersebu Biro SDM dan Umum 2026
16.Peraturan
Bawaslu tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan sehingga perlu diubah Biro SDM dan Umum 2026 - 48 - No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggung- jawab Target Penyelesaian Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
17.Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Perumusan Strategi Kebijakan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sudah pernah disusun Tahun 2023 namun dihentikan karena masih perlu penyesuaian sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025 Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan 2025
18.Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sudah pernah disusun tahun 2023 namun masih belum sempat dilanjutkan karena masih perlu dilakukan pembahasan dari pemrakarsa sehingga diajukan kembali untuk Prosun Tahun 2025 Inspektorat Wilayah II 2025 - 49 - 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2024- 2029 mengacu pada struktur organisasi dan mekanisme kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu: A. Profil Kelembagaan Bawaslu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan transformasi eksistensi kelembagaan Bawaslu yang selaras dengan maksud pengaturan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, deskripsi struktur organisasi Bawaslu sebagai berikut: Gambar 4 Struktur Organisasi Bawaslu B. Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu Ruang Lingkup Struktur Organisasi Bawaslu terdiri dari:
1.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara
pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Bawaslu terdiri atas ketua yang merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Setiap anggota Bawaslu mempunyai hak suara yang sama. Ketua Bawaslu berkedudukan sebagai ketua lembaga dan Anggota Bawaslu berkedudukan sebagai wakil ketua lembaga membidangi divisi;
2.Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagai unit kerja yang bertugas
memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal berdasarkan SK Presiden dan dilantik oleh Ketua Bawaslu; Tenaga Ahli Bawaslu Sekretariat Jenderal Kedeputian Bidang Administrasi Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan, dan Persuratan Biro Keuangan dan BMN Biro Hukum dan Humas Biro SDM dan Umum Bagian Layanan Umum dan Pengadaan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Subbagian Protokol Bagian Fasilitasi Administrasi Jabatan Fungsional Kedeputian Bidang Teknis Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Inspektorat Wilayah I Inspektorat Wilayah II Inspektorat Wilayah III Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian, Pengembanga n, Pendidikan, dan Pelatihan Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Subbagian Tata Usaha - 50 -
3.Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di
tingkat provinsi;
4.Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
5.Panitia Pengawas Ad-hoc:
a.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
b.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu
Kelurahan/Desa) adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa;
c.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) adalah
petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
d.Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) adalah
petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa. C. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi
1.Evaluasi Struktur Organisasi Kelembagaan
a.Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan kurang selaras dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
b.Pelaksanaan tugas dan fungsi kurang maksimal karena
rentang kendali struktur organisasi terlalu jauh; dan
c.Unit Kerja eselon II yang ada saat ini kurang maksimal dalam
menjawab tantangan baru dalam pengawasan Pemilu.
2.Dasar Hukum
a.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
b.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional; dan
d.Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. - 51 -
3.Usulan Kebijakan Alternatif 1
Usulan kebijakan Versi 1 atau v1 ini dilandaskan pada perubahan struktur organisasi yang memisahkan fungsi dukungan administrasi ke Sekretariat Jenderal dan dukungan Teknis ke Kedeputian.
a.Struktur Organisasi Level 1
Penjelasan: 1) Ditambahkan jabatan staf ahli yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu; 2) Unit kerja yang menjalankan fungsi dukungan administrasi berada langsung dibawah Sekretaris Jenderal; 3) Kedeputian dibentuk berdasarkan core business Bawaslu untuk menjalankan fungsi pencegahan sengketa dan pelanggaran pemilu serta penindakan pelanggaran pemilu; 4) Kedeputian sebagaimana dimaksud poin 2 adalah Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Penindakan; 5) Deputi Bidang Pencegahan membawahi Asisten Deputi yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan Pemilu dan Asisten Deputi yang menyelenggarakan fungsi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat; 6) Deputi Bidang Penindakan membawahi Asisten Deputi yang menyelenggarakan fungsi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Asisten Deputi yang menyelenggarakan fungsi Penanganan Pelanggaran Pemilu; 7) Inspektorat Utama memiliki struktur dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; 8) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan berubah menjadi Pusat Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Inovasi Pengawasan Pemilu; 9) Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; 10) Tenaga Ahli bertugas memberikan dukungan keahlian sesuai tugas dan fungsi Bawaslu. Pengaturan mengenai Tenaga Ahli akan diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tenaga Ahli. - 52 -
b.Sekretaris Jenderal
c.Biro Perencanaan dan Organisasi
Penjelasan: 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2) Biro Perencanaan dan Organisasi secara garis besar menyelanggarakan fungsi perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, layanan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan tata usaha pimpinan, persuratan, dan kearsipan; 3) Bagian Perencanaan program dan anggaran menyelenggarakan urusan penyusunan rencana strategis Bawaslu, rencana kerja dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh subbagian sistem perencanaan. Penyusunan program dan anggaran - 53 - tahunan, reviu program dan anggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi program dan anggaran; 4) Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan urusan monev kinerja yang dilaksanakan oleh subbagian sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Penyusunan dokumen LAKIP dan SAKIP yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 5) Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi menyelenggarakan urusan penyusunan, pemantauan dan evaluasi proses bisnis, evaluasi kelembagaan, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh subbagian organisasi dan tata laksana. Sistem pengawasan intern pemerintah, pelaporan LHKAN, dan fasilitasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh sub bagian fasilitasi reformasi birokrasi. Urusan rumah tangga dan tata usaha biro yang dilaksanakan subbagian tata usaha biro; 6) Bagian Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Kearsipan menyelenggarakan urusan rumah tangga dan tata usaha Ketua dan Anggota Bawaslu yang dilaksanakan oleh subbagian tata usaha Ketua dan Anggota. Urusan rumah tangga dan tata usaha Sekretaris Jenderal yang dilaksanakan subbagian tata usaha sekretaris jenderal. Urusan persuratan dan tata kelola kearsipan yang dilaksanakan sub bagian persuratan dan kearsipan.
d.Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Penjelasan: 1) Unit Kerja eselon III dan eselon IV harus memperhatikan kebijakan penyederhanaan birokrasi; 2) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum secara umum menyelenggarakan urusan manajemen aparatur sipil negara, aparatur pengawas pemilu, administrasi jabatan fungsional, layanan pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan pengamanan dalam; - 54 - 3) Bagian Administrasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan urusan perencanaan dan rekrutmen ASN yang dilaksanakan subbagian perencanaan dan rekrutmen ASN. Urusan mutasi, promosi, pensiun, pengembangan karir, dan manajemen talenta ASN yang dilaksanakan sub bagian mutasi dan pengembangan karir. Urusan disiplin dan penghargaan ASN yang dilaksanakan subbagian pensiun dan penghargaan; 4) Bagian Administrasi Aparatur Pengawas Pemilu menyelenggarakan urusan perencanaan dan rekrutmen aparatur pengawas pemilu yang dilaksanakan sub bagian fasilitasi rekrutmen pengawas pemilu. Urusan perencanaan p