DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa operasional entitas bisnis memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak, perempuan, petani, nelayan, buruh, buruh migran, masyarakat adat, pemeluk minoritas agama dan kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, pengungsi internal, dan orang tanpa kewarganegaraan;
c.bahwa penanganan dan penyelesaian terkait dampak operasional entitas bisnis terhadap hak asasi manusia belum optimal, yang mengakibatkan korban pelanggaran hak asasi manusia kesulitan untuk memperoleh pemulihan hak-haknya;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka diperlukan suatu mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis; www.peraturan.go.id 2017, No.856
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis.
(2)Salinan naskah asli Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Lampiran yang www.peraturan.go.id 2017, No.856 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 2

Setelah penetapan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini:

1.setiap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini menjadi peraturan yang mengikat.

Pasal 3

(1)Dalam hal adanya pengaduan atau diketahui adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh entitas bisnis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melakukan penilaian hak asasi manusia terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
(2)Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan berupa kegiatan penilaian kebijakan internal entitas bisnis, uji tuntas hak asasi manusia (due dilligence), menyediakan mekanisme pengaduan korban dan laporan berkala untuk menguji komitmen entitas bisnis dalam penghormatan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.856
(3)Ketentuan lebih lanjut penilaian sebagaimana diatur pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan apresiasi terhadap entitas bisnis yang memiliki komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.856 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ttd NUR KHOLIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id 2017, No.856 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa operasional entitas bisnis memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak, perempuan, petani, nelayan, buruh, buruh migran, masyarakat adat, pemeluk minoritas agama dan kepercayaan, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, pengungsi internal, dan orang tanpa kewarganegaraan;
c.bahwa penanganan dan penyelesaian terkait dampak operasional entitas bisnis terhadap hak asasi manusia belum optimal, yang mengakibatkan korban pelanggaran hak asasi manusia kesulitan untuk memperoleh pemulihan hak-haknya;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka diperlukan suatu mekanisme penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis; www.peraturan.go.id 2017, No.856
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis.
(2)Salinan naskah asli Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Lampiran yang www.peraturan.go.id 2017, No.856 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 2

Setelah penetapan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini:

1.setiap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia ini menjadi peraturan yang mengikat.

Pasal 3

(1)Dalam hal adanya pengaduan atau diketahui adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh entitas bisnis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melakukan penilaian hak asasi manusia terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.
(2)Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan berupa kegiatan penilaian kebijakan internal entitas bisnis, uji tuntas hak asasi manusia (due dilligence), menyediakan mekanisme pengaduan korban dan laporan berkala untuk menguji komitmen entitas bisnis dalam penghormatan hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.856
(3)Ketentuan lebih lanjut penilaian sebagaimana diatur pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan apresiasi terhadap entitas bisnis yang memiliki komitmen penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999