DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi bertujuan untuk memastikan penerima Rekomendasi menindaklanjuti Rekomendasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan berbagai fungsi yang di dalamnya berwenang memberikan atau menyampaikan rekomendasi, saran, laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau pihak terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
c.bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didorong secara aktif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada pihak penerima rekomendasi sebagai upaya nyata peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta mendukung pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
d.bahwa bentuk dorongan aktif atas rekomendasi yang diterbitkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia antara lain berupa pelaksanaan penilaian atas tindak lanjut rekomendasi yang diterima oleh penerima rekomendasi beserta penerbitan penilaiannya;
e.bahwa penilaian tindak lanjut rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beserta penerbitan penilaiannya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan guna mendukung pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap peningkatan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 88);
4.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3.Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
4.Rekomendasi Komnas HAM yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi adalah pendapat tertulis Komnas HAM kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, mediasi dan pemantauan, atau pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka penyelesaian Pelanggaran HAM.
5.Penilaian atas Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM yang selanjutnya disebut Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi adalah rangkaian proses penilaian yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan Keputusan Sidang Peripurna atas tindak lanjut Rekomendasi sampai dengan penyampaiannya kepada penerima Rekomendasi.
6.Dokumen Rekomendasi adalah dokumen tertulis Komnas HAM yang dapat berupa Rekomendasi, saran, keputusan, atau laporan.

Pasal 2

Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi bertujuan untuk memastikan penerima Rekomendasi menindaklanjuti Rekomendasi.

Pasal 3

(1)Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap tindak lanjut atas Rekomendasi yang telah disampaikan kepada penerima Rekomendasi.
(2)Penerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.seseorang;
2. b.kelompok orang; atau
3. c.aparat negara.
(3)Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang perseorangan.
(4)Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari badan usaha, badan hukum, termasuk korporasi.
(5)Aparat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi aparatur pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
(6)Penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

BAB III

REKOMENDASI

Pasal 4

(1)Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penilaian tindak lanjut atas Rekomendasi yang diterbitkan:
1. a.subkomisi; atau
2. b.Komnas HAM.
(2)Rekomendasi yang diterbitkan subkomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Rekomendasi dalam rangka fungsi:
1. a.pengkajian dan penelitian;
2. b.mediasi; atau
3. c.pemantauan;
(3)Rekomendasi yang diterbitkan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Rekomendasi dalam rangka:
1. a.pengawasan diskriminasi ras dan etnis; dan
2. b.penanganan kasus yang diputuskan Komnas HAM.

Pasal 5

Hasil penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri dari:

a.sudah menindaklanjuti;
b.tidak dapat menindaklanjuti; atau
c.tidak menindaklanjuti.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 6

Pelaksanaan penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi meliputi:

a.pembentukan tim teknis;
b.pengumpulan data dan informasi atas tindak lanjut Rekomendasi;
c.analisis data dan informasi;
d.penyusunan rancangan penilaian awal tindak lanjut Rekomendasi; dan
e.pembahasan dan penetapan hasil penilaian akhir tindak lanjut Rekomendasi dalam Sidang Paripurna.

Pasal 7

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas:
1. a.melaksanakan penilaian awal; dan
2. b.menyusun dan menyampaikan penilaian awal atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) kepada Anggota Komnas HAM dan/atau subkomisi.
(2)Susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.koordinator;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(3)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(4)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(5)Tim teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Anggota Komnas HAM dan/atau sub komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Anggota Komnas HAM dengan didukung oleh tim teknis.
(2)Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.dialog;
2. b.tinjauan di tempat;
3. c.penelusuran media; dan/atau
4. d.penelusuran data dan informasi.

Pasal 9

(1)Dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai upaya dan langkah perbaikan dan pemulihan, baik prosedural maupun substansial, dari pihak penerima Rekomendasi dalam melaksanakan Rekomendasi.
(2)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.surat menyurat dengan penerima Rekomendasi; dan/atau
2. b.pertemuan langsung dengan penerima Rekomendasi dan/atau pihak terkait;
(3)Dialog dimulai dengan mengirim surat permintaan dialog paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen Rekomendasi diterima.
(4)Dalam dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Rekomendasi berhak memberikan konfirmasi, klarifikasi dan koreksi terkait penerbitan Rekomendasi.
(5)Dialog membahas tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi, berupa:
1. a.cara dan tahapan pelaksanaan;
2. b.skema waktu;
3. c.capaian cara dan tahapan;
4. d.evaluasi cara dan tahapan;
5. e.kendala;
6. f.mitigasi resiko;
7. g.jangka waktu penyampaian tanggapan penilaian awal; dan
8. h.hasil akhir pelaksanaan Rekomendasi.
(6)Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kesepakatan dengan penerima Rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 10

Tinjauan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

a.peninjauan ke tempat kejadian; dan/atau
b.tempat lainnya yang berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan Rekomendasi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…