Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2/KOMNAS HAM/X/2010 Tahun 2010
- Nomor
- 2/KOMNAS HAM/X/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 58
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5803
07/SP/VI/2010 tanggal 8 -9 Juni 2010 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.580 4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.580 6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini disusun dengan tujuan adalah untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5807 BAB III PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Bagian Pertama Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia
BAB III
Unsur-unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia ialah:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.580 8
(10)Tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ialah seseorang atau kelompok orang yang telah dikurangi, dihalangi, dibatasi, dan atau dicabut hak asasi manusia secara melawan hukum tersebut tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh proses penyelesaian hukum yang adil dan benar dengan mengikuti hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian hukumnya. Bagian Kedua Klasifikasi Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.5809
BAB IV ALUR PENANGANAN PENGADUAN Bagian Pertama Jenis Pengaduan
BAB IV
Bagian Kedua Pencatatan Pengaduan
Membuka PDF…