DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut RENSTRA Komnas HAM adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran (narasi dan matriks) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Ruang lingkup dari RENSTRA Komnas HAM meliputi:

a.pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan, dan isu strategis Komnas HAM;
b.visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
c.arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan
d.target kinerja dan kerangka pendanaan.

Pasal 5

Setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun Rencana tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024.

Pasal 6

Setiap unit kerja menyampaikan laporan evaluasi, laporan semester dan tahunan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang ditentukan dalam RENSTRA 2020-2024.

Pasal 7

Materi muatan Renstra Komnas HAM yang diatur dalam Peraturan ini telah melalui tahap penelaahan dan persetujuan dari Kementerian Perencanaan/ Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ttd. AHMAD TAUFAN DAMANIK

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
12.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Ruang lingkup dari RENSTRA Komnas HAM meliputi:

a.pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan, dan isu strategis Komnas HAM;
b.visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
c.arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan
d.target kinerja dan kerangka pendanaan.

Pasal 5

Pasal 6

Setiap unit kerja menyampaikan laporan evaluasi, laporan semester dan tahunan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang ditentukan dalam RENSTRA 2020-2024.

Pasal 7

Pasal 8

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2020 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ttd. AHMAD TAUFAN DAMANIK