DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Ringkasan

Peraturan Komnas HAM mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menerapkan kebijakan dan dasar dalam pengambilan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Komnas HAM dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pegawai dan anggota Komnas Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berinteraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menyusun suatu peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual guna memberikan kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pekerjaan dengan aman dan optimal.
2.Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3.Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4.Pencegahan Kekerasan Seksual adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
5.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
6.Pengaduan Kekerasan Seksual adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang dugaan telah atau sedang terjadi Kekerasan Seksual.
7.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan f atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
8.Terlapor adalah Anggota Komnas HAM atau pegawai Komnas HAM yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
9.Pemeriksaan adalah tindakan, cara, dan proses yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Anggota Komnas HAM melalui sidang paripurna atau oleh Sekretariat Jenderal Komnas HAM terhadap Pegawai dalam menindaklanjuti pengaduan Kekerasan Seksual.
10.Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk Komnas HAM yang berfungsi sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
11.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
12.Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Pegawai adalah ASN atau pegawai lainnya yang bekerja di Komnas HAM sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menerapkan kebijakan dan dasar dalam pengambilan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Komnas HAM dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

a.mencegah Kekerasan Seksual;
b.menangani Korban akibat Kekerasan Seksual;
c.melaksanakan penegakan Kekerasan Seksual sesuai dengan kewenangan;
d.mewujudkan kebijakan di lingkungan kerja tanpa Kekerasan Seksual; dan
e.menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

a.penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b.nondiskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Korban;
d.keadilan dan kesetaraan gender;
e.kemanfaatan;
f.kepastian hukum; dan
g.aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

Pasal 5

(1)Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM meliputi:
1. a.pengarusutamaan HAM dan gende;
2. b.penguatan tata kelola; dan
3. c.penguatan budaya kerja Pegawai.
(2)Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Komnas HAM meliputi:
1. a.layanan pengaduan;
2. b.layanan kesehatan;
3. c.rehabilitasi sosial;
4. d.penegakan hukum di bidang etik, tata negara, dan administrasi;
5. e.layanan hukum melalui bantuan hukum;
6. f.pemulangan;
7. g.reintegrasi sosial;
8. h.pelindungan; dan
9. i.pemulihan.

Pasal 6

(1)Tindakan Kekerasan Seksual terdiri dari:
1. a.nonfisik;
2. b.fisik;
3. c.pemaksaan kontrasepsi;
4. d.pemaksaan sterilisasi;
5. e.pemaksaan perkawinan;
6. f.penyiksaan seksual;
7. g.eksploitasi seksual;
8. h.perbudakan seksual; dan
9. i.Kekerasan Seksual berbasis elektronik.
(2)Selain Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kekerasan Seksual juga meliputi Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana Kekerasan Seksual.
(3)Tindakan Kekerasan Seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.
(4)Tindakan Kekerasan Seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
2. b.perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan; atau
3. c.menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.
(5)Tindakan Kekerasan Seksual Pemaksaan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.
(6)Tindakan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.perkawinan anak;
2. b.pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
3. c.pemaksaan perkawinan Korban dengan Terlapor perkosaan.
(7)Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf I mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Sasaran Pencegahan atau Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:
1. a.Anggota;
2. b.Pegawai; dan
3. c.pihak lain.
(2)Sasaran Pencegahan atau Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tergolong sebagai:
1. a.korban yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Kekerasan Seksual; atau
2. b.pelaku yang diduga melakukan Kekerasan Seksual yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial.
(3)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang atau sekelompok orang yang berinteraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 8

(1)Komnas HAM melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
1. a.pengarusutamaan HAM dan gender;
2. b.penguatan tata kelola;
3. c.penguatan budaya kerja Anggota dan Pegawai; dan
4. d.teknologi informatika.
(2)Pengarustamaan HAM dan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai:
1. a.sensitivitas gender;
2. b.kesetaraan disabilitas; dan
3. c.kesehatan seksual dan reproduksi.
(3)Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan Kekerasan Seksual di Komnas HAM;
2. b.membentuk Satuan Tugas;
3. c.menyediakan layanan pengaduan Kekerasan Seksual;
4. d.melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual kepada Anggota dan Pegawai;
5. e.mencantumkan beragam informasi yang berisi layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan tidak menoleransi Kekerasan Seksual di tempat strategis di lingkungan Komnas HAM;
6. f.menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk pencegahan kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menciptakan lingkungan, tata ruang, dan suasana kerja yang kondusif untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual; dan
8. h.melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan Kekerasan Seksual.
(4)Penguatan budaya kerja Anggota dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
1. a.pengenalan kehidupan kerja bagi Anggota dan Pegawai; dan
2. b.jaringan komunikasi yang mewadahi penyampaian informasi bagi Anggota dan Pegawai.
(5)Teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilakukan dengan menyampaikan informasi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui sarana informasi digital di Komnas HAM.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 9

(1)Penerimaan pengaduan Kekerasan Seksual dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
(2)Dalam menerima pengaduan, Satuan Tugas melakukan:
1. a.identifikasi Korban atau saksi pelapor;
2. b.penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
3. c.Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
4. d.inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
5. e.pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
(3)Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan pengaduan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)Penerimaan pengaduan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM yang beranggotakan lintas unit.
(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melibatkan Perwakilan Komnas HAM di daerah dalam menerima pengaduan Kekerasan Seksual.
(3)Penetapan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Komnas HAM berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…