DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); www.peraturan.go.id 2016, No.1483
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1378); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.1483
3.Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
4.Komisioner adalah anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5.Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik khususnya yang terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia.
6.Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk dan diberi mandat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh sidang paripurna untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komnas HAM.
7.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
8.Sekretariat Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim yang dibentuk untuk membantu dan memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas panitia seleksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Komnas HAM ini dimaksudkan untuk:

a.menjadi aturan umum dalam pembentukan panitia seleksi; dan
b.menjadi aturan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi yang diberikan mandat oleh Sidang Paripurna. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 3

Peraturan Komnas HAM ini bertujuan untuk menghasilkan Panitia Seleksi yang kompeten dan mampu menyelenggarakan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PANITIA SELEKSI

Pasal 4

Dalam menjalankan mandatnya, panitia seleksi memegang teguh prinsip:

a.independen, yang berarti mandiri dan bebas dari konflik kepentingan;
b.imparsial, yang berarti berlaku adil dan bebas dari bias dan praduga;
c.transparan, yang berarti terbuka dan jujur kepada publik;
d.akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakan dan keputusan; dan
e.integritas, yang berarti berlaku jujur dan menjunjung budaya kebenaran.

BAB IV

KODE ETIK PANITIA SELEKSI

Pasal 5

(1)Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna untuk memilih dan menentukan calon Anggota Komnas HAM.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM. www.peraturan.go.id 2016, No.1483
(3)Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi anggota Panitia Seleksi.
(4)Panitia Seleksi melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(5)Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada sidang paripurna Komnas HAM.
(6)Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebuah sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang terdiri dari unsur biro dan unsur pihak luar.

Pasal 6

(1)Panitia seleksi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keseimbangan gender.
(2)Susunan organisasi panitia seleksi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dipilih dari dan oleh anggota panitia seleksi.
(4)Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota terpilih selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna Komnas HAM guna mendapatkan pengesahan.
(5)Syarat menjadi Panitia Seleksi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berpengalaman dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
4. d.mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM, penggiat HAM, tokoh masyarakat atau akademisi. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 7

(1)Setiap anggota Komnas HAM dapat mengusulkan nama Calon Anggota Panitia Seleksi sejumlah Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan secara aklamasi.
(3)Dalam hal pemilihan tidak dapat dilakukan secara aklamasi, maka mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(4)Hasil pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dibuat secara berurutan sesuai dengan kesepakatan dan/atau perolehan hasil suara.

Pasal 8

(1)Pimpinan Komnas HAM menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi.
(2)Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali, anggota yang tidak mendaftar didelegasikan untuk menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi.
(3)Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih bersedia, akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat secara tertulis dan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi panitia seleksi tercantum dalam formulir Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komnas HAM ini.
(4)Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih tidak bersedia, nomor urutan calon berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang akan www.peraturan.go.id 2016, No.1483 dimintakan kesediaan untuk menjadi Anggota Panitia Seleksi.
(5)Anggota Panitia Seleksi terpilih selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM tentang Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas:
1. a.menyusun syarat dan tata cara seleksi calon Anggota Komnas HAM untuk mendapat pengesahan dalam sidang paripurna;
2. b.melakukan seluruh tahapan seleksi calon Anggota Komnas HAM mulai dari penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon Anggota Komnas HAM;
3. c.memastikan partisipasi publik dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM, antara lain meliputi:
  1. 1.mengumumkan pendaftaran calon Anggota Komnas HAM melalui media massa guna memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  2. 2.mengumumkan nama-nama calon Anggota Komnas HAM yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi melalui media massa untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai rekam jejak calon Anggota Komnas HAM; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1483
  3. 3.memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan proses seleksi.
4. d.memilih dan menetapkan calon terpilih paling banyak 70 (tujuh puluh) orang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
5. e.melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
(2)Pemberian keterangan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi atau juru bicara yang disepakati oleh Panitia Seleksi;

Pasal 10

(1)Pimpinan Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses pemilihan calon Anggota Komnas HAM yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
(2)Upaya pengawasan oleh Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebebasan, netralitas, objektivitas, dan independensi Panitia Seleksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Dalam hal ada pimpinan yang mendaftar kembali maka pengawasan dilakukan oleh pimpinan yang tidak mendaftar.
(4)Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali maka pengawasan didelegasikan kepada Anggota Komnas HAM yang tidak mendaftar, mewakili unsur pimpinan. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 11

Panitia Seleksi merumuskan Kode Etik yang menjadi pedoman panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); www.peraturan.go.id 2016, No.1483
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1378); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. www.peraturan.go.id 2016, No.1483
3.Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
4.Komisioner adalah anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5.Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik khususnya yang terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia.
6.Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk dan diberi mandat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh sidang paripurna untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komnas HAM.
7.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
8.Sekretariat Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim yang dibentuk untuk membantu dan memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas panitia seleksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Komnas HAM ini dimaksudkan untuk:

a.menjadi aturan umum dalam pembentukan panitia seleksi; dan
b.menjadi aturan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi yang diberikan mandat oleh Sidang Paripurna. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 3

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PANITIA SELEKSI

Pasal 4

Dalam menjalankan mandatnya, panitia seleksi memegang teguh prinsip:

a.independen, yang berarti mandiri dan bebas dari konflik kepentingan;
b.imparsial, yang berarti berlaku adil dan bebas dari bias dan praduga;
c.transparan, yang berarti terbuka dan jujur kepada publik;
d.akuntabilitas, yang berarti mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakan dan keputusan; dan
e.integritas, yang berarti berlaku jujur dan menjunjung budaya kebenaran.

BAB IV

KODE ETIK PANITIA SELEKSI

Pasal 5

(1)Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna untuk memilih dan menentukan calon Anggota Komnas HAM.
(2)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM. www.peraturan.go.id 2016, No.1483
(3)Anggota Komnas HAM tidak dapat menjadi anggota Panitia Seleksi.
(4)Panitia Seleksi melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(5)Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada sidang paripurna Komnas HAM.
(6)Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sebuah sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang terdiri dari unsur biro dan unsur pihak luar.

Pasal 6

(1)Panitia seleksi berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keseimbangan gender.
(2)Susunan organisasi panitia seleksi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(3)Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota dipilih dari dan oleh anggota panitia seleksi.
(4)Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota terpilih selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna Komnas HAM guna mendapatkan pengesahan.
(5)Syarat menjadi Panitia Seleksi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berpengalaman dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
4. d.mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM, penggiat HAM, tokoh masyarakat atau akademisi. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 7

(1)Setiap anggota Komnas HAM dapat mengusulkan nama Calon Anggota Panitia Seleksi sejumlah Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan secara aklamasi.
(3)Dalam hal pemilihan tidak dapat dilakukan secara aklamasi, maka mekanisme pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(4)Hasil pemilihan Calon Anggota Panitia Seleksi dibuat secara berurutan sesuai dengan kesepakatan dan/atau perolehan hasil suara.

Pasal 8

(1)Pimpinan Komnas HAM menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi.
(2)Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali, anggota yang tidak mendaftar didelegasikan untuk menghubungi Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih guna diminta kesediaannya untuk duduk sebagai Anggota Panitia Seleksi.
(3)Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih bersedia, akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat secara tertulis dan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi panitia seleksi tercantum dalam formulir Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komnas HAM ini.
(4)Dalam hal Calon Anggota Panitia Seleksi terpilih tidak bersedia, nomor urutan calon berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yang akan www.peraturan.go.id 2016, No.1483 dimintakan kesediaan untuk menjadi Anggota Panitia Seleksi.
(5)Anggota Panitia Seleksi terpilih selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM tentang Pengangkatan Anggota Panitia Seleksi.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas:
1. a.menyusun syarat dan tata cara seleksi calon Anggota Komnas HAM untuk mendapat pengesahan dalam sidang paripurna;
2. b.melakukan seluruh tahapan seleksi calon Anggota Komnas HAM mulai dari penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan penetapan calon Anggota Komnas HAM;
3. c.memastikan partisipasi publik dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses seleksi calon Anggota Komnas HAM, antara lain meliputi:
  1. 1.mengumumkan pendaftaran calon Anggota Komnas HAM melalui media massa guna memberi kesempatan secara terbuka kepada setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komnas HAM sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  2. 2.mengumumkan nama-nama calon Anggota Komnas HAM yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi melalui media massa untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari masyarakat mengenai rekam jejak calon Anggota Komnas HAM; dan www.peraturan.go.id 2016, No.1483
  3. 3.memberikan keterangan pers terkait penyelenggaraan proses seleksi.
4. d.memilih dan menetapkan calon terpilih paling banyak 70 (tujuh puluh) orang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
5. e.melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir dari pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
(2)Pemberian keterangan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi atau juru bicara yang disepakati oleh Panitia Seleksi;

Pasal 10

(1)Pimpinan Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap perkembangan proses pemilihan calon Anggota Komnas HAM yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
(2)Upaya pengawasan oleh Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kebebasan, netralitas, objektivitas, dan independensi Panitia Seleksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Dalam hal ada pimpinan yang mendaftar kembali maka pengawasan dilakukan oleh pimpinan yang tidak mendaftar.
(4)Dalam hal semua pimpinan Komnas HAM mendaftar kembali maka pengawasan didelegasikan kepada Anggota Komnas HAM yang tidak mendaftar, mewakili unsur pimpinan. www.peraturan.go.id 2016, No.1483

Pasal 11

Panitia Seleksi merumuskan Kode Etik yang menjadi pedoman panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.