DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; www.peraturan.go.id 2019, No.1778
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2019, No.1778

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat JDIH Komnas HAM adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

Komnas HAM memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan dokumen dan informasi hukum di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.1778

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH Komnas HAM terdiri atas:

a.Pembina JDIH Komnas HAM; dan
b.Pelaksana JDIH Komnas HAM.

Pasal 4

Pembina JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

a.Pimpinan Komnas HAM;
b.Anggota Komnas HAM; dan
c.Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Pasal 5

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Biro yang membidangi dan/atau membawahi bidang Hukum

Pasal 6

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bekerjasama dengan biro lainnya di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 7

Dokumen dan Informasi Hukum Komnas HAM paling sedikit memuat:

a.instrumen Hak Asasi Manusia Internasional;
b.instrumen Hak Asasi Manusia Nasional;
c.produk hukum Komnas HAM;
d.rancangan produk hukum Komnas HAM;
e.buku, artikel, majalah terkait hukum; dan
f.informasi hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2019, No.1778

Pasal 8

Dokumen dan Informasi Hukum Komnas HAM tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama mendapatkan persetujuan Pembina JDIH Komnas HAM.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Pembina JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a.bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH Komnas HAM;
b.memberikan bimbingan dan pembinaan pengelolaan JDIH Komnas HAM;
c.menyediakan sarana dan prasarana JDIH Komnas HAM; dan
d.melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan sistem penataan, serta evaluasi dokumentasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 10

Tugas dan fungsi pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.menjamin kesediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b.melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum di lingkungan Komnas HAM;
c.melakukan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
d.mengelola sarana dan prasarana JDIH Komnas HAM;
e.melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan www.peraturan.go.id 2019, No.1778 Komnas HAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan JDIH setiap tahun kepada Pembina JDIH Komnas HAM dan Pusat JDIH Nasional.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; www.peraturan.go.id 2019, No.1778
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. www.peraturan.go.id 2019, No.1778

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat JDIH Komnas HAM adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelola JDIH Komnas HAM terdiri atas:

a.Pembina JDIH Komnas HAM; dan
b.Pelaksana JDIH Komnas HAM.

Pasal 4

Pembina JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

a.Pimpinan Komnas HAM;
b.Anggota Komnas HAM; dan
c.Sekretaris Jenderal Komnas HAM

Pasal 5

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Biro yang membidangi dan/atau membawahi bidang Hukum

Pasal 6

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bekerjasama dengan biro lainnya di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 7

Dokumen dan Informasi Hukum Komnas HAM paling sedikit memuat:

a.instrumen Hak Asasi Manusia Internasional;
b.instrumen Hak Asasi Manusia Nasional;
c.produk hukum Komnas HAM;
d.rancangan produk hukum Komnas HAM;
e.buku, artikel, majalah terkait hukum; dan
f.informasi hukum dan Hak Asasi Manusia. www.peraturan.go.id 2019, No.1778

Pasal 8

Dokumen dan Informasi Hukum Komnas HAM tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama mendapatkan persetujuan Pembina JDIH Komnas HAM.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Pembina JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a.bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH Komnas HAM;
b.memberikan bimbingan dan pembinaan pengelolaan JDIH Komnas HAM;
c.menyediakan sarana dan prasarana JDIH Komnas HAM; dan
d.melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan sistem penataan, serta evaluasi dokumentasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 10

Tugas dan fungsi pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.menjamin kesediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b.melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum di lingkungan Komnas HAM;
c.melakukan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional;
d.mengelola sarana dan prasarana JDIH Komnas HAM;
e.melaksanakan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan www.peraturan.go.id 2019, No.1778 Komnas HAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
f.menyampaikan laporan pelaksanaan JDIH setiap tahun kepada Pembina JDIH Komnas HAM dan Pusat JDIH Nasional.