DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Ringkasan

Peraturan Komnas HAM ini mengatur mengenai Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup Kerja Sama terdiri atas: a. Kerja Sama dalam rangka fungsi lembaga Komnas HAM; dan b. Kerja Sama dalam rangka fungsi Setjen.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Ketua Komisi Nasioanal Hak Asasi Manusia Nomor 003/PER.KOMNASHAM/VII/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan kerja sama, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2.Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang selanjutnya disebut Setjen adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM.
3.Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Komnas HAM atau Setjen dengan mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
4.Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Komnas HAM atau Sekjen baik di dalam negeri atau luar negeri.
5.Nota Kesepahaman adalah naskah dinas pokok yang memuat pemahaman awal dan menjadi dasar penyusunan perjanjian kerja sama.
6.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah yang memuat ketentuan pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan oleh para pihak.
7.Naskah Kerja Sama adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Komnas HAM atau Setjen dan Mitra Kerja Sama.

Pasal 2

Peraturan Komisi ini bertujuan:

a.sebagai pedoman bagi setiap Anggota, Sekretaris Jenderal, dan unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam melakukan Kerja Sama dengan pihak lain; dan
b.memastikan rangkaian proses Kerja Sama berjalan dengan efektif dan efisien sesuai visi dan misi Komnas HAM.

Pasal 3

Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.kesetaraan;
b.independensi;
c.imparsialitas; dan
d.asas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama terdiri atas:

a.Kerja Sama dalam rangka fungsi lembaga Komnas HAM; dan
b.Kerja Sama dalam rangka fungsi Setjen.

Pasal 5

(1)Kerja Sama dalam rangka fungsi lembaga Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.Kerja Sama yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
2. b.Kerja Sama yang dilakukan Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi penyuluhan dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia; atau
3. c.Kerja Sama atas dasar keanggotaan Komnas HAM dalam berbagai forum regional dan internasional.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan:
1. a.dukungan teknis operasional dan administratif untuk pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.dukungan kesekretariatan atas dasar keanggotan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilakukan oleh Setjen.

Pasal 6

Kerja Sama dalam rangka fungsi Setjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.penguatan kesekretariatan; dan
b.pengembangan sumber daya manusia melalui pendanaan, atau bentuk kerja sama program dan kegiatan; dan
c.penguatan lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB II

WEWENANG DAN PENGELOLA KERJA SAMA

Pasal 7

Kerja Sama dalam rangka fungsi lembaga Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus melalui mekanisme Sidang Paripurna.

Pasal 8

(1)Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki wewenang:
1. a.menentukan Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama yang akan dilakukan oleh Komnas HAM; dan
2. b.menentukan keterlibatan Komnas HAM dalam keanggotaan forum regional dan internasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
3. c.menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mendukung pengelolaan Kerja Sama.
(2)Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka Kerja Sama kelembagaan dengan organisasi, Lembaga, atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pasal 9

Kerja Sama yang ditentukan pada sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh subkomisi berdasarkan keputusan Sidang Paripurna.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penugasan untuk mendukung pengelolaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan subkomisi.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…