DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2019, No.1740 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 136);
6.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja;
2.Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Komisi ini disebut Setjen Komnas HAM.
3.Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2019, No.1740 (CPNS) dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4.Pelaksana Tugas atau yang disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap; atauPegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
5.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
5.Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja pegawai pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja;
6.Capaian Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan telah mendapat persetujuan atasan langsung setiap akhir minggu;
7.Hari kerja adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti;
8.Jam kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat;
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu; www.peraturan.go.id 2019, No.1740
10.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai.
(2)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai terdiri atas:
1. a.kehadiran; dan
2. b.Capaian Kinerja
(3)Komponen Kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 40% (empat puluh per seratus).
(4)Komponen Capaian Kinerja setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 60% (enam puluh per seratus).
(5)Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif dari komponen kehadiran dan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemotongan sesuai ketentuan www.peraturan.go.id 2019, No.1740 dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dan besaran tunjangan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan Desember 2018.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang menjabat sebagai Anggota Komnas HAM
b.Pegawai yang bukan PNS atau CPNS;
c.Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja di lingkungan Setjen Komnas HAM RI, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI yang tidak berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
d.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
e.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
f.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
g.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
h.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut keBadan Pertimbangan Kepegawaian;
i.Pegawai yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana; dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No.1740
j.Pegawai yang tidak mengumpulkan Daily Report di setiap bulannya.

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan pada minggu pertama setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas dan jabatan.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan memperhitungkan pemotongan tunjangan kinerja pegawai.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi CPNS dibayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pelaksana Tugas diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga menduduki Jabatan Fungsional, pemberian Tunjangan Kinerja yang diberikan adalah berdasarkan nilai Tunjangan Kinerja yang lebih besar.

Pasal 9

(1)Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai. www.peraturan.go.id 2019, No.1740
(2)Jangka waktu untuk pelaksanaan tugas belajar berdasarkan surat perjanjian.
(3)Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan yang didudukinya terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat tugas belajar oleh pejabat yang berwenang.
(4)Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan ke dalam jabatan fungsional umum sebagai berikut:
1. a.Kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-3 (Strata-Tiga) atau S-2 (Strata-Dua);
2. b.Kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-1 (Strata-Satu) atau D-IV (Diploma- Empat); dan
(5)Kelas jabatan 5 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III (Diploma-Tiga),
(6)Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diwajibkan memberikan laporan kinerja tugas belajar kepada pimpinan unit kerjanya.

Pasal 10

Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu, dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d paling lama:
  1. 1.Enam bulan masa perpanjangan tugas belajar untuk D-III (Diploma-Tiga), D-II (Diploma-Dua), dan D-I (Diploma-Satu); dan
  2. 2.Dua belas bulan masa perpanjangan tugas belajar untuk S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) dan www.peraturan.go.id 2019, No.1740 S-2 (Strata- Dua);
2. b.Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Pasal 11

(1)Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah habis masa tugas belajarnya dan/atau setelah habis masa perpanjangan tugas belajarnya dan tidak mengajukan izin belajar lanjutan tugas belajar, Tunjangan Kinerjanya tidak dibayarkan dan harus membuat surat pernyataan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan akan dikembalikan secara bertahap menjadi 100% (seratus perseratus) setelah ada Surat Pengenaan Sanksi Disiplin;
(3)Pengenaan sanksi disiplin diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Izin Belajar.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2019, No.1740 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 136);
6.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja;
2.Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Komisi ini disebut Setjen Komnas HAM.
3.Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil www.peraturan.go.id 2019, No.1740 (CPNS) dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4.Pelaksana Tugas atau yang disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap; atauPegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
5.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
5.Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja pegawai pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja;
6.Capaian Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan telah mendapat persetujuan atasan langsung setiap akhir minggu;
7.Hari kerja adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti;
8.Jam kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat;
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu; www.peraturan.go.id 2019, No.1740
10.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai.
(2)Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai terdiri atas:
1. a.kehadiran; dan
2. b.Capaian Kinerja
(3)Komponen Kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 40% (empat puluh per seratus).
(4)Komponen Capaian Kinerja setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 60% (enam puluh per seratus).
(5)Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif dari komponen kehadiran dan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemotongan sesuai ketentuan www.peraturan.go.id 2019, No.1740 dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dan besaran tunjangan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan Desember 2018.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang menjabat sebagai Anggota Komnas HAM
b.Pegawai yang bukan PNS atau CPNS;
c.Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja di lingkungan Setjen Komnas HAM RI, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI yang tidak berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
d.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
e.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
f.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
g.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
h.Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut keBadan Pertimbangan Kepegawaian;
i.Pegawai yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana; dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No.1740
j.Pegawai yang tidak mengumpulkan Daily Report di setiap bulannya.

Pasal 6

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan pada minggu pertama setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas dan jabatan.
(3)Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan memperhitungkan pemotongan tunjangan kinerja pegawai.

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi CPNS dibayarkan sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas sebagai CPNS yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Kinerja Pegawai bagi Pelaksana Tugas diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kelas Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang didudukinya.
(2)Tunjangan Kinerja bagi Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga menduduki Jabatan Fungsional, pemberian Tunjangan Kinerja yang diberikan adalah berdasarkan nilai Tunjangan Kinerja yang lebih besar.

Pasal 9

(1)Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja Pegawai. www.peraturan.go.id 2019, No.1740
(2)Jangka waktu untuk pelaksanaan tugas belajar berdasarkan surat perjanjian.
(3)Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja Pegawai yang diterima dalam Kelas Jabatan yang didudukinya terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat tugas belajar oleh pejabat yang berwenang.
(4)Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan ke dalam jabatan fungsional umum sebagai berikut:
1. a.Kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-3 (Strata-Tiga) atau S-2 (Strata-Dua);
2. b.Kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S-1 (Strata-Satu) atau D-IV (Diploma- Empat); dan
(5)Kelas jabatan 5 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III (Diploma-Tiga),
(6)Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diwajibkan memberikan laporan kinerja tugas belajar kepada pimpinan unit kerjanya.

Pasal 10

Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(3)tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu, dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d paling lama:
  1. 1.Enam bulan masa perpanjangan tugas belajar untuk D-III (Diploma-Tiga), D-II (Diploma-Dua), dan D-I (Diploma-Satu); dan
  2. 2.Dua belas bulan masa perpanjangan tugas belajar untuk S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) dan www.peraturan.go.id 2019, No.1740 S-2 (Strata- Dua);
2. b.Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d.

Pasal 11

(1)Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah habis masa tugas belajarnya dan/atau setelah habis masa perpanjangan tugas belajarnya dan tidak mengajukan izin belajar lanjutan tugas belajar, Tunjangan Kinerjanya tidak dibayarkan dan harus membuat surat pernyataan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan akan dikembalikan secara bertahap menjadi 100% (seratus perseratus) setelah ada Surat Pengenaan Sanksi Disiplin;
(3)Pengenaan sanksi disiplin diatur dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tugas dan Izin Belajar.