DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah dalam pemberkasan, penataan dan pengelolaan arsip secara sistematis dan terpadu agar dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan benar, perlu diatur klasifikasi arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Klasifikasi Arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara 2020, No.1723 Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; 2020, No.1723
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan/atau diterima oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Komnas HAM selaku pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip Komnas HAM merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam pengelolaan arsip dinamis.
(2)Klasifikasi Arsip Komnas HAM menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(3)Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip Komnas HAM terdiri atas:

a.Arsip Fungsi Fasilitatif; dan
b.Arsip Fungsi Substantif. 2020, No.1723

Pasal 4

Arsip Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.perencanaan;
b.hubungan masyarakat;
c.ketatausahaan;
d.hukum;
e.kepegawaian;
f.organisasi dan ketatalaksanaan;
g.perlengkapan dan inventaris;
h.kerumahtanggaan;
i.keuangan;
j.kearsipan;
k.pengawasan;
l.kerjasama antar lembaga;
m.kepustakaan; dan
n.teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Arsip Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.penyuluhan HAM;
b.pengkajian dan penelitian;
c.pelayanan pengaduan;
d.pemantauan dan penyelidikan;
e.mediasi HAM; dan
f.persidangan.

Pasal 6

Kode Klasifikasi Arsip Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.1723 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020 KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ttd. AHMAD TAUFAN DAMANIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempermudah dalam pemberkasan, penataan dan pengelolaan arsip secara sistematis dan terpadu agar dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan benar, perlu diatur klasifikasi arsip Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; 2020, No.1723
2.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan/atau diterima oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Komnas HAM selaku pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip Komnas HAM merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Komnas HAM dalam pengelolaan arsip dinamis.
(2)Klasifikasi Arsip Komnas HAM menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(3)Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 3

Klasifikasi Arsip Komnas HAM terdiri atas:

a.Arsip Fungsi Fasilitatif; dan
b.Arsip Fungsi Substantif. 2020, No.1723

Pasal 4

Arsip Fungsi Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.perencanaan;
b.hubungan masyarakat;
c.ketatausahaan;
d.hukum;
e.kepegawaian;
f.organisasi dan ketatalaksanaan;
g.perlengkapan dan inventaris;
h.kerumahtanggaan;
i.keuangan;
j.kearsipan;
k.pengawasan;
l.kerjasama antar lembaga;
m.kepustakaan; dan
n.teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Arsip Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.penyuluhan HAM;
b.pengkajian dan penelitian;
c.pelayanan pengaduan;
d.pemantauan dan penyelidikan;
e.mediasi HAM; dan
f.persidangan.

Pasal 6

Kode Klasifikasi Arsip Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.