DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas.

Pasal 2

Tata naskah dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi:

a.Jenis dan Format Naskah Dinas;
b.Penyusunan Naskah Dinas;
c.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;
d.Perangkat Naskah Dinas;
e.Pembuatan, Perbaikan, dan Pembatalan Naskah Dinas;
f.Pengamanan Naskah Dinas; dan
g.Pengendalian Naskah Dinas.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. TATA NASKAH DINAS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Dalam perkembangan menjalankan fungsi lembagaan pada tahun 2019 Komnas HAM telah menetapkan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Tata tertib merupakan salah satu hasil penetapan dari Sidang Peripurna berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya di tahun 2020 melalui Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2020, Komnas HAM telah menetapkan ... menetapkan Rencana Strategis Komnas HAM dengan mengusung visi ”terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab” dan misi: mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara; membangun keadaban HAM masyarakat; dan memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dapat terlaksana dengan baik, cermat, rapi, tersusun dalam suatu sistem administrasi umum yang akuntabel dan transparan, perlu didukung dengan tata kelola administrasi yang baik. Di antara tata kelola administrasi yang baik, Komnas HAM diwajibkan mempunyai tata naskah dinas yang menjadi pedoman dan acuan dalam penulisan naskah dinas di lingkungan Komnas HAM agar autentik dan reliabel. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan tentang jenis, penyusunan, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, penyimpanan naskah dinas, dan penggunaan lambang negara, logo, cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan di lingkungan Komnas HAM. Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Komnas HAM sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis dalam penyelenggaraan administrasi umum guna mendukung fungsi Komnas HAM untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Ketentuan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Komnas HAM selama ini berpedoman pada Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Agar Tata Naskah Dinas Komnas HAM sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka Pedoman Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diatur kembali. B. Maksud ... B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman TND Komnas HAM dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai dalam melaksanakan pembuatan tata naskah dinas yang bersifat umum di lingkungan Komnas HAM. Adapun untuk tata naskah dinas yang bersifat substantif terkait dengan empat fungsi Komnas HAM: (i) Pemantauan dan Penyelidikan (ii) Mediasi, (iii) Pendidikan dan Penyuluhan HAM, (iv) Pengkajian dan Penelitian HAM diatur dalam ketentuan tersendiri. Demikian pula halnya dengan kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta pengawasan terhadap diskriminasi ras dan etnis.
2.Tujuan Pedoman TND Komnas HAM bertujuan:

a.Menetapkan standarisasi prosedur yang dilakukan dalam tata naskah dinas;
b.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tata naskah dinas;
c.Memberikan cara konkrit perbaikan kinerja tata naskah dinas; dan
d.Membantu kemandirian pejabat dan/atau pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan tata naskah dinas. C. Asas
1. 1.Asas Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang, atau lembar naskah dinas dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2. 2.Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3. 3.Asas ...
4. 3.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
5. 4.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum yang lain.
6. 5.Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian, dan distribusi.
7. 6.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansial, mulai dari jenis dan format naskah dinas hingga penyampaian kepada yang berhak menerimanya. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang efektif dan efisien, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. D. Ruang Lingkup Pedoman TND Komnas HAM mencakup pedoman tata naskah dinas umum yang dibentuk di lingkungan Komnas HAM. Sistematika TND Komnas HAM sebagai berikut: E. Pengertian Umum Dalam TND Komnas HAM, yang dimaksud dengan:
8. 1.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Komnas HAM.
9. 2.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
10. 3.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
11. 4.Komunikasi Internal adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan Komnas HAM.
12. 5.Komunikasi Eksternal adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan pihak lain di luar lingkungan Komnas HAM.
13. 6.Jenis naskah dinas adalah penggolongan naskah dinas yang didasarkan atas muatan informasi dan bentuk redaksional.
14. 7.Format naskah dinas adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, dan cap dinas.
15. 8.Penyusunan naskah dinas adalah proses dan cara menyusun naskah dinas yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. 9.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat di lingkungan Komnas HAM untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan yang melekat pada jabatannya.
17. 10.Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
18. 11.Logo adalah sebuah gambar dan/atau huruf sebagai identitas Kesekretariatan Komnas HAM.
19. 1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas pengaturan terdiri dari Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, dan Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum.
a.Peraturan 1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berlaku secara internal dan/atau eksternal Komnas HAM dan bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Ada dua jenis peraturan yang ada di Komnas HAM yaitu: a) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk dan dibahas dalam sidang paripurna serta ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM yang berlaku dan mengikat secara internal dan eksternal Komnas HAM. b) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang berisi pengaturan secara umum dalam bidang teknis operasional, administratif, dan pembinaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani peraturan Komnas HAM adalah Ketua Komnas HAM, sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan... 3) Susunan a) Kepala Kepala peraturan terdiri dari:

(1)Kop naskah dinas;
(2)Lambang negara berwarna emas dan dibawahnya bertuliskan “KOMISI NASIONAL HAK ASASI REPUBLIK INDONESIA” untuk Peraturan Komnas HAM dan Logo Komnas HAM yang dibawahnya bertuliskan “SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
(3)Judul peraturan memuat hal-hal sebagai berikut: (a) Kata PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA atau PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. (b) NOMOR peraturan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. (c) Kata penghubung TENTANG seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. (d) Judul peraturan yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. (e) Jika peraturan merupakan peraturan perubahan, maka pada judul peraturan ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS disertai dengan nama peraturan yang diubah. (f) Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata PERUBAHAN dan ATAS disisipkan keterangan yang menyatakan berapa kali perubahan tersebut dilakukan. b) Pembukaaan... b) Pembukaan Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
(1)Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
(2)Frasa “KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” (untuk Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), atau “SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” (untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM) ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
(3)Konsiderans (a) Konsiderans diawali dengan kata ‘Menimbang’. (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. (c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. (d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan. (e) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (f) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(4)Dasar...
(4)Dasar Hukum (a) Dasar hukum memuat dasar hukum diawali dengan kata ‘mengingat’. (b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan. (c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (d) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. (e) Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. (g) Tiap-tiap konsiderans mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(5)Diktum Diktum terdiri dari: (a) Kata “MEMUTUSKAN”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanda spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin; dan (b) Kata “Menetapkan” yang dicantumkan sesudah kata “Memutuskan”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). c) Batang ... c) Batang Tubuh Batang Tubuh peraturan terdiri dari:
(1)Semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam bab dan pasal jika peraturan memuat banyak substansi yang diatur. Jika peraturan hanya memuat sedikit substansi yang diatur, maka substansi peraturan dirumuskan dalam pasal;
(2)Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: (a) Ketentuan Umum; (b) Materi Pokok yang diatur; (c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); (d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan (e) Ketentuan Penutup. d) Kaki Kaki peraturan terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal penetapan peraturan;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran peraturan terdiri dari: XX : nomor urut peraturan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : Nomor 1 Tahun 2020 5) Pengabsahan a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, peraturan tersebut telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh unit yang menangani hukum. b) Pengabsahan... b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “salinan sesuai dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap Komnas HAM. 6) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Komnas HAM perlu diundangkan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 7) Hal yang perlu diperhatikan Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf, proses pembentukan peraturan seperti naskah akademik, naskah urgensi risalah penyusunan peraturan, dan naskah lainnya harus disimpan sebagai arsip. Contoh 1.a... Contoh 1.a Format Peraturan Komnas HAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa……………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………..;
1. b.bahwa………..………………………………………………………… ……………………………………….……………….………………...; Mengingat : 1. Undang-Undang……………………….…………......................; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor...,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
  1. 2.Undang-Undang…………………………….………...................; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor...,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
  2. 3.dst ....................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG …………………………………………

BAB II

PROSEDUR A. …………………………………………………………………………………………………….

Pasal 1

……………………………………………………….................…………… Pasal .... ................................................................................................... Pasal ... Peraturan Komisi ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………… KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Lambang Negara dan dibawahnya bertuliskan Komnas HAM RI Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul peraturan ditulis huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 1.b... Contoh 1.b Format Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM BAB I... (LOGO KOMNAS HAM) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ......………………………………………………..………………. ……………………………………………………………………………….;

b.bahwa .....…………………………………………………………………. ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……… …………………………………

Pasal 1

………………………………………………………………………………………

Pasal 2

………………………………………………………………………………………. Pasal .... Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ……………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan ditulis huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 1.c... Contoh 1.c Format Peraturan Perubahan Komnas HAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .............. TENTANG ............................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa.....………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………….;

b.bahwa....…………………………………………………………………… ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR ..... TAHUN.... TENTANG .………………………… …………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. 2.Dst. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan yang telah diubah ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Contoh 1.d... Contoh 1.d Format Perubahan Peraturan Komnas HAM yang diubah lebih dari satu kali PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA HAK ASASI MANUSIA NOMOR .... TAHUN ........... TENTANG................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa………………………………………………..……………. ..………….………………………………………………………...;
b.bahwa……………………………………………………………… ……………………………………….……………….…………….; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………..............; 2 ..……………………………………………….…………............; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……………………………… …………………………………………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. 2.Dst. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA , Tanda tangan NAMA LENGKAP Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan yang telah diubah lebih dari satu kali yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 1.e... Contoh 1.e Format Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM BAB I... b. Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan ditulis huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .............. TENTANG ............................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ......………………………………………………..………………. ……………………………………………………………………………….;
b.bahwa .....…………………………………………………………………... ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……… ………………………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ……………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP (LOGO KOMNAS HAM) Pedoman... Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum dan perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional atau teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Komnas HAM. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan berikut dengan lampiran peraturan tersebut. Pedoman dibuat untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan Komnas HAM atau Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani pedoman adalah Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Pedoman terdiri dari:

(1)Tulisan “PEDOMAN” yang dicantumkan di tengah atas dan ditulis dengan huruf kapital;
(2)Rumusan judul pedoman ditulis secara simetris dengan huruf kapital. b) Batang Tubuh Batang Tubuh pedoman terdiri dari:
(1)Pendahuluan, berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2)Materi pedoman; dan
(3)Penutup. c) Kaki Bagian Kaki Pedoman terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)Tanda...
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap dinas; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Contoh 2.a ... Contoh 2.a Format Pedoman Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ……. PEDOMAN ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………................ B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ C. Ruang lingkup …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ D. Pengertian …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ A. …………………………………………………………………………………………................ B. …… dan seterusnya. A. …………………………………………………………………………………………................ B. ……dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP memuat alasan tentang ditetapkannya pedoman memuat konsepsi dasar/pokok- pokok pedoman Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 2.b ... Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Keterangan Lampiran Peraturan Contoh 2.b Format Pedoman Sekretariat Jenderal Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ……. (LOGO KOMNAS HAM) PEDOMAN ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………................ B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ C. Ruang lingkup …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ D. Pengertian …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ A. ………………………………………………………………………………………………………. B. …… dan seterusnya. A. …………………………………………………………………………………………................ B. ……dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP memuat alasan tentang ditetapkannya pedoman memuat konsepsi dasar/pokok- pokok pedoman Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
1. c.Petunjuk... Keterangan Lampiran dari Peraturan
2. c.Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan suatu kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan Susunan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis: a) Kepala Kepala Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis terdiri dari:
(1)Tulisan “PETUNJUK PELAKSANAAN” atau “PETUNJUK TEKNIS” yang dicantumkan ditengah atas ditulis dengan huruf kapital; dan
(2)Rumusan judul petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Batang Tubuh Batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan hal lain yang dianggap perlu;
(2)Materi petunjuk perlaksanaan atau petunjuk teknis memuat urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
(3)Penutup yang terdiri atas hal-hal teknis yang harus diperhatikan penjabaran lebih lanjut, dan permintaan saran penyempurnaan. c) Kaki... c) Kaki Kaki petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta cap dinas; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani dan ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Contoh 3. ... Contoh 3. Format Petunjuk Pelaksanaan LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN … TENTANG ……… (LOGO KOMNAS HAM) PETUNJUK PELAKSANAAN ……………………………………… A. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… B. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal……………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Judul petunjuk pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Memuat urutan tindakan, pengorganisasian koordinasi, pengendalian dan lainnya. Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar yang ditulis dengan huruf kapital
1. d.Instruksi ... Logo yang ditetapkan Komnas HAM
2. d.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas pengaturan yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani instruksi adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Instruksi terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)Kata “INSTRUKSI” dan nama pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(3)Nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)kata “tentang”, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(5)judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(6)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yang diletakkan di kanan margin. b) Konsiderans Konsiderans Instruksi terdiri dari:
(1)kata “Menimbang”, yang memuat latar belakang penetapan instruksi;
(2)kata “Mengingat”, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. c) Batang Tubuh Batang Tubuh Instruksi terdiri dari:
(1)Batang tubuh dimulai dengan kata “MENGINSTRUKSIKAN” seluruhnya ditulis dengan huruf... huruf kapital, diikuti kata “kepada” di tepi kiri. Huruf awal kata “Kepada” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
(2)Kepada ditujukan bagi pihak yang diinstruksikan untuk melakukan sesuatu atau daftar pejabat yang menerima instruksi.
(3)Di bawah “Kepada” ditulis “Untuk”. Huruf awal kata “Untuk” ditulis dengan huruf kapital.
(4)Kemudian substansi arahan yang diinstruksikan, dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya. Kata “KESATU” dan seterusnya, seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
(5)Setelah kata pertama dan seterusnya dituangkan substansi-substansi arahan yang diinstruksikan. Contohnya deskripsi kegiatan untuk melaksanakan pendidikan, jangka waktu, dan biaya. d) Kaki Kaki Instruksi terdiri dari:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi;
(2)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran instruksi terdiri dari: XX : Nomor urut instruksi dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh: NOMOR 3 TAHUN 2020 5) Hal... 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan. b) Naskah asli instruksi yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal. c) Meskipun kata instruksi mengandung arti perintah, namun instruksi yang dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan ini bukan perintah, melainkan suatu petunjuk/arahan pelaksanaan suatu keputusan; dan d) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Contoh 4. ... Contoh 4. Format Instruksi Sekretaris Jenderal Komnas HAM INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : a. bahwa………………………………………………………………… ………………………………………………………………..……….;
1. b.bahwa………………………………………………………………… ………………………………………………………………..……….; Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………………..
  1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………………….. MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Nama Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama Jabatan Pegawai;
  3. 3.dan seterusnya Untuk : KESATU : …………………………………………………………………………….. KEDUA : …………………………………………………………………………….. KETIGA : …………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul instruksi ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat daftar pegawai yang menerima instruksi Memuat substansi arahan yang diinstruksikan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dngan huruf kapital
2. e.Standar... (LOGO KOMNAS HAM)
3. e.Standar Operasional Prosedur 1) Pengertian Standar Operasional Prosedur adalah naskah dinas pengaturan yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kerja atau kegiatan tertentu. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Standar Operasional Prosedur adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta Kepala Unit Kerja (khusus untuk Standar Operasional Prosedur pada tingkat unit). 3) Susunan a) Kepala Kepala Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)Kata “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR” yang dicantumkan di bawah lambang garuda atau logo instansi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(3)“NOMOR” yang dicantumkan di bawah kata Standar Operasional Prosedur ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)kata “TENTANG”, yang dicantumkan di bawah “nomor” ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin; dan
(5)judul Standar Operasional Prosedur ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin di bawah kata “tentang”. b) Batang Tubuh Batang tubuh Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Dasar penetapan Standar Operasional Prosedur;
(2)Pertimbangan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur; dan
(3)Prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan. c) Kaki... c) Kaki Kaki Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Standar Operasional Prosedur;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan Standar Operasional Prosedur, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan Standar Operasional Prosedur; dan
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani Standar Operasional Prosedur, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran Standar Operasional Prosedur terdiri dari: XX : nomor urut prosedur tetap dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit. Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 Contoh 5.a... Contoh 5.a Format Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …TAHUN … TENTANG ……………………………………. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. B. Maksud dan tujuan ………………………………………………………………………………………………….. C. Ruang lingkup ………………………………………………………………………………………………….. D. Dasar ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. B. ………………………. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama Komnas HAM RI Penomoran dan judul prosedur tetap ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan perlunya ditetapkan standar operasional prosedur Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkan standar operasional prosedur Memuat urutan tindakan pengorganisasian koordinasi pengendalian dan lainnya Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Keterangan Lampiran peraturan Contoh 5.b ... Contoh 5.b Format Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN … TENTANG …………………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. B. Maksud dan tujuan ……………………………………………………………………………………………………. C. Ruang lingkup ……………………………………………………………………………………………………. D. Dasar ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. B. ………………………. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran dan judul standar operasional prosedur ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan perlunya ditetapkan standar operasional prosedur Memuat urutan tindakan pengorganisasian koordinasi pengendalian dan lainnya Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital
1. f.Surat... (LOGO KOMNAS HAM) Logo Komnas HAM RI
2. f.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat edaran adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Edaran terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)“Yang Terhormat” yang diikuti dengan nama pejabat dan atau pegawai yang menerima surat edaran yang diletakkan di kiri atas;
(3)Frasa “SURAT EDARAN” yang dicantumkan di bawah logo instansi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)“Nomor” surat edaran yang dicantumkan di bawah frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(5)Kata “TENTANG” yang dicantumkan di bawah nomor surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin; dan
(6)Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin di bawah kata “tentang”. b) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Edaran terdiri dari:
(1)Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
(3)Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. c) Kaki .... c) Kaki Kaki Surat Edaran terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan surat edaran;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan surat edaran;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)Cap dinas. 4) Penomoran Susunan penomoran surat edaran terdiri dari: XX : Nomor surat edaran dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 Contoh 6. ... Contoh 6. Format Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komnas HAM Yang Terhormat

1.…….…………
2.……………….
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. A. Umum ……………………………………………………………………………………….. B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………….............. C. Ruang lingkup ……………………………………………………………………………………….. D. Dasar ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. E. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………… SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
1.………………….
2........................
3.dan seterusnya Logo yang ditetapkan Komnas HAM Daftar pegawai atau pejabat yang menerima surat edaran Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan ditetapkannya surat edaran Memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar penetapan surat edaran Memuat substansi yang berisi pemberitahuan yang penting dan mendesak Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital (LOGO KOMNAS HAM)

g.Jenis …
g.Jenis naskah dinas Surat Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum. a) Pengertian Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum adalah naskah dinas yang mengandung norma umum yang dikeluarkan oleh Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum yang ada di lingkungan Komnas HAM terdiri dari: 1) Keputusan Ketua Komnas HAM; dan 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM b) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani keputusan adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM. c) Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari: (a) kop naskah dinas; (b) kata “KEPUTUSAN” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan atau nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital; (c) “NOMOR” keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (d) kata penghubung “TENTANG” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (e) judul keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah tanpa diakhiri tanda baca; dan (f) nama pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans Konsiderans keputusan terdiri dari: (a) konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”; (b) konsiderans.. (b) konsiderans memuat alasan atau tujuan atau kepentingan atau pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; (c) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; (d) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); dan (e) apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata “Memperhatikan” yang diletakkan setelah dasar hukum “Mengingat”. 3) Dasar Hukum Dasar hukum Keputusan terdiri dari: (a) dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”; (b) dasar hukum memuat dasar peraturan perundang- undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang- undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jika tingkatannya sama, peraturan perundang-undangan secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 4) Diktum Diktum keputusan terdiri dari: (a) Diktum memuat kata “Memutuskan”, kata “Menetapkan” dan judul keputusan; (b) Kata “Memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata “Menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal ... awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); (c) “Judul Keputusan” yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “Menetapkan” dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5) Batang Tubuh Batang tubuh keputusan terdiri dari: (a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan; (b) Materi keputusan dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan seterusnya, yang keseluruhan diktum ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Diktum diisi dengan materi keputusan yang berupa susunan keanggotaan, tugas, masa kerja tim, pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain yang merupakan materi keputusan. 6) Kaki Kaki keputusan terdiri dari: (a) Tempat dan tanggal penetapan keputusan; (b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. d) Penomoran Susunan penomoran keputusan terdiri dari: XX : Nomor urut keputusan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 e) Pengabsahan ... e) Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, keputusan telah diteliti dan dicatat sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas frasa “Salinan sesuai dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap dinas Sekretariat Jenderal Komnas HAM. f) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. Contoh 7.a... Contoh 7.a Format Keputusan Ketua Komnas HAM yang bersifat pengaturan umum KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ………………………………………......... KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................;
b.bahwa ..……………………………………….……........ ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang ………………………………………..;
1. 2.Instruksi Presiden …………………………………..... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ……………………………………………….. KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. KETUA, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 7.b... Contoh 7.b Format Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang merupakan pengaturan yang bersifat umum KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
b.bahwa………………………………………….…………… ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………
1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………… KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya
5. 2.Naskah... Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim (LOGO KOMNAS HAM)
6. 2.Naskah Dinas Penetapan Jenis naskah dinas penetapan berupa keputusan.
a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; dan 3) menetapkan pelimpahan wewenang. Keputusan yang ada di lingkungan Komnas HAM terdiri dari: 1) Keputusan Ketua Komnas HAM; dan 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani keputusan adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari: (a) kop naskah dinas; (b) kata “KEPUTUSAN” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan atau nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital; (c) “NOMOR” keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (d) kata penghubung “TENTANG” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (e) judul keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah tanpa diakhiri tanda baca; dan (f) nama pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans Konsiderans keputusan terdiri dari: (a) konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”; (b) konsiderans... (b) konsiderans memuat alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan (c) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (d) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); (e) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata “Memperhatikan” yang diletakkan setelah dasar hukum “Mengingat”. 3) Dasar Hukum Dasar hukum keputusan terdiri dari: (a) dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”; (b) dasar hukum memuat dasar peraturan perundang- undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; (c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang- undangan. Jika tingkatannya sama, peraturan perundang- undangan secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 4) Diktum Diktum keputusan terdiri dari: (a) Diktum memuat kata “Memutuskan”, kata “Menetapkan” dan judul keputusan; (b) Kata “Memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata “Menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); (c) “judul... (c) “Judul Keputusan” yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “Menetapkan” dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5) Batang Tubuh Batang tubuh keputusan terdiri dari: (a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan; (b) Materi keputusan dituangkan dalam diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya, yang keseluruhan diktum ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Diktum diisi dengan materi keputusan yang berupa susunan keanggotaan, tugas, masa kerja tim, pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain yang merupakan materi keputusan. 6) Kaki Kaki keputusan terdiri dari: (a) Tempat dan tanggal penetapan keputusan; (b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) Nama lengkap pejabat yang menandatangai keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d.Penomoran Susunan penomoran keputusan terdiri dari: XX : Nomor urut keputusan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020
e.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, keputusan telah diteliti dan dicatat. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas frasa “Salinan sesuai dengan ... dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. Contoh 8.a... Contoh 8.a Format Keputusan Ketua Komnas HAM KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ………………………………………......... KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
c.bahwa ..……………………………………….……........ ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang ………………………………………..
1. 2.Instruksi Presiden …………………………………..... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………………………………………........ KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. KETUA, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 8.b... Contoh 8.b Format Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
b.bahwa………………………………………….…………… ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………...
1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………...… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………...........… KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim
5. 3.Naskah... (LOGO KOMNAS HAM)
6. 3.Naskah Dinas Penugasan Jenis naskah dinas penugasan hanya ada satu macam, yaitu surat tugas.
a.Pengertian Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan. Surat Tugas yang dimaksud mencangkup Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Harian di bidang kepegawaian.
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Ketua Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Surat Tugas terdiri dari: a) Kop naskah; b) Kata “SURAT TUGAS” dicantumkan di bawah lambang negara atau logo Komnas HAM ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, dan c) Nomor dicantumkan di bawah kata “SURAT TUGAS” ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. 2) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Tugas terdiri dari: a) Konsiderans meliputi Menimbang dan dasar menimbang memuat latar belakang penetapan surat tugas, sedangkan dasar memuat dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat sebagai landasan dikeluarkannya surat tugas; dan b) Diktum dimulai dengan kata memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris, dibawahnya diikuti kata kepada yang diletakkan di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Dibawah kata kepada dituliskan kata untuk disertai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 3) Kaki ... 3) Kaki Kaki surat tugas terdiri dari: a) Tempat dan tanggal penetapan surat tugas; b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan surat tugas; d) Nama lengkap pejabat yang menandatangi surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan e) Cap dinas.
d.Penomoran Susunan penomoran surat tugas terdiri atas: XX : nomor surat tugas (nomor urut dalam satu tahun takwim); XXXX : kode klasifikasi arsip; XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: NOMOR 9/KA.01.01/V/2020
e.Distribusi 1) Surat tugas disampaikan kepada pejabat dan atau pegawai yang diberi tugas. 2) Tembusan surat tugas disampaikan kepada unit kerja atau lembaga terkait.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Jika tugas yang diberikan merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diberi tugas dicantumkan dalam lembar lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, dan jabatan. 2) Surat tugas tidak berlaku lagi, jika tugas yang diberikan sudah dilaksanakan. 3) Khusus untuk format Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Harian mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian Contoh 9.a ... Contoh 9.a Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
b.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 1. ………………………………………………………............…;
1. 2.……………………………………………………............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Ketua, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.b... Contoh 9.b. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : c. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………................;
d.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………….............……...; Mengingat : 1. ……………………………………………………..…............…;
1. 2.……………………………………………………..............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo Komnas HAM RI Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.c... (LOGO KOMNAS HAM) Contoh 9.c. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KEPALA BIRO ........................................................ Menimbang : e. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
f.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 4. ………………………………………………………............…;
1. 5.……………………………………………………............……;
2. 6.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 4. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 5.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 6.………………….. dst Untuk : 4. ………………………………………………………............….
5. 5.……………………………………………………............…….
6. 6.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Kepala Biro ………………..., Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo yang ditetapkan Komnas HAM Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.d... (LOGO KOMNAS HAM) Contoh 9.d. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI .................................... Menimbang : a. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
b.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 1. ………………………………………………………............…;
1. 2.……………………………………………………............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Kota, tanggal bulan tahun Kepala Sekretariat Perwakilan ........................................., Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo yang ditetapkan Komnas HAM Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital B. NASKAH ... (LOGO KOMNAS HAM) B. NASKAH DINAS KORESPONDENSI
7. 1.Naskah Dinas Korespondensi Internal:
a.Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat kepada pegawai atau pejabat dibawahnya di lingkungan Komnas HAM untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringkatan, saran, dan pendapat lain. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani memorandum adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Memorandum terdiri dari:

(1)Kop naskah;
(2)kata “MEMORANDUM” ditulis tebal dengan huruf kapital diletakkan ditengah margin;
(3)kata “NOMOR” ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(4)Frasa ‘Kepada Yth.’, ditulis dengan huruf awal capital dan diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata ‘dari’, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata ‘hal’, ditulis dengan huruf awal kapital sifat; dan
(7)kata ‘tanggal’, yang ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang Tubuh Memorandum terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup. c) Kaki Kaki memorandum terdiri atas:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda ...
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat/penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(4)NIP;
(5)tembusan (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran memorandum terdiri atas: XX : nomor memorandum (nomor urut dalam satu tahun takwim); XXX : kode klasifikasi arsip; dan XX : bulan terbit (ditulis dalam huruf romawi); dan XXXX : tahun terbit Contoh: NOMOR 9/TU.01/I/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan memorandum hanya ditujukan kepada pejabat di lingkungan Komnas HAM. Contoh 10.a ..... Contoh 10.a. Format Memorandum Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.dst Kop Memorandum Anggota Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 10.b ... Contoh 10.b Format Memorandum Sekretaris Jenderal Kop Memorandum Sekretaris Jenderal Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Contoh 10.c ... Contoh 10.c Format Memorandum Pejabat Eselon II Kop Memorandum Pejabat Eselon II SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO ………………………… MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 10.d ... Contoh 10.d Format Memorandum Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Kop Memorandum Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI ………………………… MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital

b.Nota ...
b.Nota Dinas 1) Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh seorang pejabat kepada pejabat lebih tinggi atau pejabat setingkat di lingkungan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan informasi kedinasan berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian dokumen/barang, atau hal kedinasan lainnya. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan menggunakan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, atau Pejabat Eselon IV sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Nota Dinas terdiri dari:

(1)kop nota dinas terdiri dari frasa KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dan dibawahnya ditulis nama unit kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas;
(2)kata NOTA DINAS dan Unit kerja ditulis tebal dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(3)kata NOMOR ditulis yang ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(4)frasa ‘Kepada Yth.’ ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik (.);
(5)kata ‘Dari’ ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata ‘Perihal’ ditulis dengan huruf awal kapital sifat; dan
(7)kata ‘Tanggal’ ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang ... b) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup yang ketiganya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Kaki Nota Dinas terdiri dari:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat atau penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(4)NIP; dan
(5)tembusan yang memuat nama jabatan penerima (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran nota dinas terdiri dari: XX : nomor urut nota dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim) XXX : kode klasifikasi arsip XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: NOMOR 1/TU.01/01/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; b) Tembusan nota dinas hanya ditujukan kepada pejabat di lingkungan Komnas HAM; c) Format Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV menyesuaikan dengan format Nota Dinas yang sudah ada. Contoh 11.a.. ... Contoh 11.a Format Nota Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komnas KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : ............................................... Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Contoh 11.b.. Contoh 11.b Format Nota Dinas Sekretaris Jenderal SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : .............................................. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 4.……………………………… 5.……………………………… 6.… dst Kop Nota Dinas Sekretaris Jenderal Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP Contoh 11.c ... Contoh. 11.c Format Nota Dinas Pejabat Eselon II Contoh 11.d ... SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO .................................. NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : ............................................... Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop Nota Dinas Pejabat Eselon II Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP Contoh. 11.d Format Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI .................................. NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan, Khusus untuk Nota Dinas Eselon III dan Eselon IV menyesuaikan Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP

c.Disposisi...
c.Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat masuk. Disposisi ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. Contoh 12.a... Contoh 12.a Lembar Kontrol Surat Tata Usaha Persuratan Contoh 12. b... Contoh 12.b Lembar Disposisi Ketua Komnas HAM Contoh 12. c ... Contoh 12. c Lembar Disposisi Wakil Ketua Intern Komnas HAM Contoh 12. d ... Contoh 12. d Lembar Disposisi Subkomisi Komnas HAM No.Ag Tanggal DIKLUH MEDIASI PEMANTAUAN PENGKAJIAN Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode No. Surat : Tanggal Perihal : Lampiran : Asal Surat
1. 1.BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 1. UNTUK DISELESAIKAN
2. 2.BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2. SARAN/ PERTIMBANGAN
3. 3.BIRO RENWASKES 3. UNTUK DIKETAHUI
4. 4.BIRO UMUM 4.................................................................. KONSULTASI DENGAN
5. 1.SEKRETARIS JENDERAL CATATAN : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : ISI DISPOSISI SUBKOMISI Sifat Derajat : : : : LEMBAR DISPOSISI : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : KOORDINATOR SUBKOMISI : Contoh 12. e... Contoh 12. e Lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Komnas HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode No. Surat : Tanggal Perihal : Lampiran : Asal Surat
6. 1.KARO. DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 1. UNTUK DISELESAIKAN
7. 2.KARO. DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2. SARAN/ PERTIMBANGAN
8. 3.KARO. PERENCANAAN, PENGAWASAN 3. UNTUK DIKETAHUI INTERNAL DAN KERJASAMA
9. 4.KARO. UMUM 4................................................................. KONSULTASI DENGAN
10. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
11. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : : : : SESJEN : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Sifat Derajat ISI DISPOSISI : Contoh 12.f... Contoh 12.f Lembar Disposisi Kepala Biro Umum No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
12. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
13. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
14. 2.……………………………………….
15. 3.UNTUK DIKETAHUI
16. 3.………………………………………. 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
17. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
18. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : KARO UMUM Sifat Derajat ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : : : : LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO UMUM Contoh 12.g... Contoh 12.g Lembar Disposisi Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
19. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
20. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
21. 2.……………………………………….
22. 3.UNTUK DIKETAHUI 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
23. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
24. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : : : KARO DUKUNGAN RENWASKES LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA Sifat Derajat ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : Contoh 12. h... Contoh 12.h Lembar Disposisi Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
25. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
26. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
27. 2.……………………………………….
28. 3.UNTUK DIKETAHUI 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
29. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
30. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Sifat Derajat KARO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : : : : Contoh 12. i... Contoh 12.i Lembar Disposisi Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
31. 1.……………………………………… 1. UNTUK DISELESAIKAN
32. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
33. 2.………………………………………
34. 3.UNTUK DIKETAHUI
35. 3.……………………………………… 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
36. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
37. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : LEMBAR DISPOSISI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM : Sifat Derajat KARO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM : : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : ISI DISPOSISI
d.Surat...
d.Surat Undangan Intern 1) Pengertian Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai di dalam lembaga tersebut untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat undangan intern adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Undangan Intern terdiri dari:

(1)kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh pimpinan dan Anggota Komnas HAM menggunakan lambang negara, yang disertai nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon II, dan Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi menggunakan logo Komnas HAM, yang disertai tulisan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dengan huruf kapital secara simetris;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan perihal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Intern;
(4)tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar atau sebaris dengan nomor; dan
(5)kata ‘Yang Terhormat’, yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi Surat Undangan Intern (jika diperlukan). b) Batang... b) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri dari:
(1)alinea pembuka;
(2)isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Kaki Surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Format Surat Undangan Intern sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan Intern dapat ditulis pada lampiran. Contoh 13.a ... Contoh 13.a Format Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Contoh 13.b ... KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop Undangan Internal Pimpinan Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.b Format Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.c... Kop Undangan Internal Sesjen dan Pejabat Eselon II Contoh 13.c Format Surat Undangan Internal yang Ditandangani oleh Eselon II dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO………………………………. Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Undangan Internal Eselon II Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.d... Contoh 13.d Format Surat Undangan Internal yang Ditandangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI………………………………. Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Undangan Internal Sekretariat Perwakilan Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital
2.Naskah...
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a.Surat Dinas 1) Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, undangan, penyampaian dokumen atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala surat dinas terdiri atas:

(1)kop surat dinas;
(2)nomor, lampiran, sifat, dan hal di sebelah kiri atas sejajar dengan tanggal pembuatan dan ditulis dengan huruf awal kapital;
(3)tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas yang sejajar dengan nomor surat dinas;
(4)kata ‘Yang Terhormat’ ditulis di sebelah kiri atas yang sebaris dengan ‘hal’, dan diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat dinas; dan
(5)‘alamat’ ditulis di bawah ‘nama jabatan’. b) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup. c) Kaki Kaki Surat Dinas terdiri atas:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama ...
(3)nama lengkap pejabat atau penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar digunakan bila perlu;
(4)cap dinas yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
(5)tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima surat (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran surat dinas terdiri atas: XX : nomor urut surat dinas dalam satu tahun takwim; XX.XX : kode klasifikasi arsip; XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: 1/PR.08/I/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama. b) Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran disebutkan jumlah lampirannya. c) Jumlah lampiran yang menunjukkan bilangan dengan satu atau dua kata, dituliskan dengan huruf, misalnya: satu berkas, dua eksemplar. Akan tetapi jika jumlah lampiran menunjukkan bilangan lebih dari dua kata, maka dituliskan dengan angka, misalnya: 25 berkas, 73 eksemplar, 120 lembar. Jika Surat Dinas tidak ada lampirannya, maka “lampiran” tidak perlu dicantumkan. Contoh 14.a... Contoh 14.a Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ……………………………………… Yang Terhormat ……………………........... …………………………..... di ……………………….... …………………………(alinea pembuka) ………………................................................... …………………………………………………………………………………………......................... ......................................................................................... …………………………(alinea isi) …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………….. …………………………(alinea penutup) ………………….................................................. …………………………………………………………………………………………………………... .................. .......................................................................................... Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:

1..………………………………
2......................................
3.dst Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 14.b... Nama jabatan, dan alamat tujuan Contoh 14.b Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon II Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ..........(bila perlu) Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ………………………………… Yang Terhormat ……………………................ ………………………….......... di ………………………......... …………………………………… (alinea pembuka) ………............................................ …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea isi) ………………...................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea penutup) ………....................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Kop surat dinas Sekretaris Jenderal (Pejabat Eselon II menyesuaik an ) Nama jabatan, dan alamat tujuan Contoh 14.c... Contoh 14.c Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : .......................(jika perlu) Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ………………………………… Yang Terhormat ……………………................ ………………………….......... di ………………………......... …………………………………… (alinea pembuka) ………............................................ …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea isi) ………………...................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea penutup) ………....................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi .........., tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst

b.Surat... Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Kop surat dinas Kantor sekretariat Perwakilan Komnas HAM (nomenklatur menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Komnas HAM Nama jabatan, dan alamat tujuan SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI ACEH
b.Surat Undangan Ekstern 1) Pengertian Surat undangan eksternal adalah naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai atau seseorang atau sekelompok orang diluar lingkungan Komnas HAM untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, atau pertemuan kedinasan lainnya. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan eksternal adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Undangan Ektern terdiri dari:

(1)kop naskah dinas;
(2)kop naskah dinas diletakkan di tengah margin;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan hal di sebelah kiri atas sejajar dengan tanggal pembuatan yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(4)tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor surat dinas;
(5)tulisan ‘Yang Terhormat’ ditulis di sebelah kiri atas sebaris dengan ‘Perihal’, yang diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat undangan eksternal; dan
(6)‘alamat’ ditulis di bawah ‘Yang Terhormat’; b) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Undangan Ektern terdiri dari:
(1)alinea pembuka;
(2)isi undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Kaki Surat Undangan Ektern terdiri dari:
(1)nama...
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat/penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(4)cap dinas;
(5)tembusan (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran surat undangan terdiri atas: XXX : nomor surat undangan dalam satu tahun takwim; XX.XX : kode klasifikasi arsip XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit Contoh: 1/HP.01.00/I/2020 5) Hal yang Perlu Diperhatikan: a) Jika pihak yang diundang dalam jumlah yang banyak dapat ditulis dalam lembar lampiran. b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh 15.a... Contoh 15.a Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM dan Kepala Biro Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ............................ Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) ………………….......................... …………………………………………………………................................................................... Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) …………….................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Nama jabatan dan alamat tujuan Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.b... Contoh 15.b Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan Pejabat Eselon II Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ............................ Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : Undangan Yang Terhormat ……………………...... ………………………… ………………………... (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ ………………………………………………………… Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... ……………………………………………………………………………………….………………….... ………………… nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI atau Pejabat Eselon II Nama jabatan, dan alamat tujuan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.c... Contoh 15.c Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Nomor : …. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ................................................... Hal : Undangan Lampiran : …………………… (bila ada) Yang Terhormat ……………………...... ………………………… ………………………... (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ ………………………………………………………… Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... ……………………………………………………………………………………….………………….... ………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Nama jabatan, dan alamat tujuan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.d... Contoh 15.d Format Lampiran Surat Undangan Lampiran Surat Nomor : …./kode klasifikasi/bulan/tahun Tanggal :…........................................... DAFTAR UNDANGAN:

1.……………………………………………………
2.……………………………………………………
3.……………………………………………………
4.……………………………………………………
5.……………………………………………………
6.……………………………………………………
7.……………………………………………………
8.dst Nama jabatan, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP C. NASKAH ... C. NASKAH DINAS KHUSUS
1.Nota Kesepahaman

a.Pengertian Nota Kesepahaman adalah naskah dinas pendahuluan dari penyusunan perjanjian dikemudian hari yang didasarkan pada persetujuan para pihak.
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangi Nota Kesepahaman adalah Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Nota Kesepahaman terdiri dari: a) Lambang Negara diletakkan di atas dengan margin di tengah (untuk Ketua Komnas HAM), atau Logo Komnas HAM diletakkan di sebelah kiri simetris dengan logo instansi yang bersangkutan (untuk Sekretaris Jenderal Komnas HAM); b) Judul Nota Kesepahaman ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik (.); c) Nomor Nota Kesepahaman; d) Pembukaan Nota Kesepahaman meliputi:

(1)tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan;
(2)Identitas dan kedudukan para pihak yang terikat dalam Nota Kesepahaman, yang kemudian disebut Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan seterusnya;
(3)Pertimbangan, dengan memperhatikan: (a) pertimbangan memuat tentang uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau alasan dibuatnya Nota Kesepahaman; (b) jika pertimbangan memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam satu kalimatyang diawali dengan kata “Bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(4)Dasar ...
(4)Dasar hukum, dengan memperhatikan: (a) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman; (b) jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka urutan pencantuman disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Kesepahaman memuat substansi yang telah disetujui para pihak dan dirumuskan dalam bentuk pasal per pasal. Batang tubuh paling sedikit memuat substansi sebagai berikut: a) maksud dan tujuan; b) ruang lingkup; c) pelaksanaan; d) jangka waktu; e) penyelesaian perselisihan; f) ketentuan lain; dan g) penutup. Bila diperlukan, dapat ditambahkan ketentuan mengenai pembiayaan, monitoring, evaluasi dan ketentuan lainnya. 3) Kaki Kaki Nota Kesepahaman memuat ketentuan mengenai jabatan dan nama para pihak serta tanda tangan para pihak yang melakukan perjanjian dan dibubuhi materai, serta cap dinas para pihak. Contoh 16.a .... Contoh 16.a Format Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN ………………………………………………………………………………………. TENTANG ............................................................... NOMOR : .................................... NOMOR : .................................... Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ............ tahun ............, bertempat di ....................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.............................. : ........................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.............................. : ........................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia yang berkedudukan di ibukota negara.
b.Bahwa PIHAK KEDUA adalah …………………………………………...........................................………… Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang ............................................, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN …………………….................................................……………………................................................. …………………….................................................…………………….................................................

Pasal 2

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a............................................................................................;
b...........................................................................................;
c.kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1)Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasiitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK
(2)Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Berbasis Teknologi Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas.

Pasal 2

Tata naskah dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi:

a.Jenis dan Format Naskah Dinas;
b.Penyusunan Naskah Dinas;
c.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;
d.Perangkat Naskah Dinas;
e.Pembuatan, Perbaikan, dan Pembatalan Naskah Dinas;
f.Pengamanan Naskah Dinas; dan
g.Pengendalian Naskah Dinas.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

1.Maksud Tata Naskah Dinas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman TND Komnas HAM dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai dalam melaksanakan pembuatan tata naskah dinas yang bersifat umum di lingkungan Komnas HAM. Adapun untuk tata naskah dinas yang bersifat substantif terkait dengan empat fungsi Komnas HAM: (i) Pemantauan dan Penyelidikan (ii) Mediasi, (iii) Pendidikan dan Penyuluhan HAM, (iv) Pengkajian dan Penelitian HAM diatur dalam ketentuan tersendiri. Demikian pula halnya dengan kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta pengawasan terhadap diskriminasi ras dan etnis.
2.Tujuan Pedoman TND Komnas HAM bertujuan:

a.Menetapkan standarisasi prosedur yang dilakukan dalam tata naskah dinas;
b.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tata naskah dinas;
c.Memberikan cara konkrit perbaikan kinerja tata naskah dinas; dan
d.Membantu kemandirian pejabat dan/atau pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan tata naskah dinas. C. Asas
1. 1.Asas Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang, atau lembar naskah dinas dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2. 2.Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
3. 3.Asas ...
4. 3.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
5. 4.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum yang lain.
6. 5.Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian, dan distribusi.
7. 6.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansial, mulai dari jenis dan format naskah dinas hingga penyampaian kepada yang berhak menerimanya. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang efektif dan efisien, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. D. Ruang Lingkup Pedoman TND Komnas HAM mencakup pedoman tata naskah dinas umum yang dibentuk di lingkungan Komnas HAM. Sistematika TND Komnas HAM sebagai berikut: E. Pengertian Umum Dalam TND Komnas HAM, yang dimaksud dengan:
8. 1.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Komnas HAM.
9. 2.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
10. 3.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
11. 4.Komunikasi Internal adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan Komnas HAM.
12. 5.Komunikasi Eksternal adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan pihak lain di luar lingkungan Komnas HAM.
13. 6.Jenis naskah dinas adalah penggolongan naskah dinas yang didasarkan atas muatan informasi dan bentuk redaksional.
14. 7.Format naskah dinas adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, dan cap dinas.
15. 8.Penyusunan naskah dinas adalah proses dan cara menyusun naskah dinas yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
16. 9.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat di lingkungan Komnas HAM untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan yang melekat pada jabatannya.
17. 10.Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
18. 11.Logo adalah sebuah gambar dan/atau huruf sebagai identitas Kesekretariatan Komnas HAM.
19. 1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas pengaturan terdiri dari Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, dan Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum.
a.Peraturan 1) Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berlaku secara internal dan/atau eksternal Komnas HAM dan bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Ada dua jenis peraturan yang ada di Komnas HAM yaitu: a) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, dibentuk dan dibahas dalam sidang paripurna serta ditetapkan oleh Ketua Komnas HAM yang berlaku dan mengikat secara internal dan eksternal Komnas HAM. b) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah peraturan tertulis yang mengikat, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang berisi pengaturan secara umum dalam bidang teknis operasional, administratif, dan pembinaan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani peraturan Komnas HAM adalah Ketua Komnas HAM, sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan... 3) Susunan a) Kepala Kepala peraturan terdiri dari:

(1)Kop naskah dinas;
(2)Lambang negara berwarna emas dan dibawahnya bertuliskan “KOMISI NASIONAL HAK ASASI REPUBLIK INDONESIA” untuk Peraturan Komnas HAM dan Logo Komnas HAM yang dibawahnya bertuliskan “SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
(3)Judul peraturan memuat hal-hal sebagai berikut: (a) Kata PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA atau PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. (b) NOMOR peraturan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. (c) Kata penghubung TENTANG seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. (d) Judul peraturan yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. (e) Jika peraturan merupakan peraturan perubahan, maka pada judul peraturan ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS disertai dengan nama peraturan yang diubah. (f) Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata PERUBAHAN dan ATAS disisipkan keterangan yang menyatakan berapa kali perubahan tersebut dilakukan. b) Pembukaaan... b) Pembukaan Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
(1)Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
(2)Frasa “KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” (untuk Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), atau “SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA” (untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM) ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
(3)Konsiderans (a) Konsiderans diawali dengan kata ‘Menimbang’. (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. (c) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. (d) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan. (e) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (f) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(4)Dasar...
(4)Dasar Hukum (a) Dasar hukum memuat dasar hukum diawali dengan kata ‘mengingat’. (b) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan. (c) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (d) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. (e) Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. (g) Tiap-tiap konsiderans mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(5)Diktum Diktum terdiri dari: (a) Kata “MEMUTUSKAN”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanda spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin; dan (b) Kata “Menetapkan” yang dicantumkan sesudah kata “Memutuskan”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). c) Batang ... c) Batang Tubuh Batang Tubuh peraturan terdiri dari:
(1)Semua substansi peraturan yang dirumuskan dalam bab dan pasal jika peraturan memuat banyak substansi yang diatur. Jika peraturan hanya memuat sedikit substansi yang diatur, maka substansi peraturan dirumuskan dalam pasal;
(2)Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari: (a) Ketentuan Umum; (b) Materi Pokok yang diatur; (c) Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); (d) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan (e) Ketentuan Penutup. d) Kaki Kaki peraturan terdiri dari:
(1)Tempat dan tanggal penetapan peraturan;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan; dan
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran peraturan terdiri dari: XX : nomor urut peraturan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : Nomor 1 Tahun 2020 5) Pengabsahan a) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, peraturan tersebut telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh unit yang menangani hukum. b) Pengabsahan... b) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata “salinan sesuai dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap Komnas HAM. 6) Pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Komnas HAM perlu diundangkan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 7) Hal yang perlu diperhatikan Naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf, proses pembentukan peraturan seperti naskah akademik, naskah urgensi risalah penyusunan peraturan, dan naskah lainnya harus disimpan sebagai arsip. Contoh 1.a... Contoh 1.a Format Peraturan Komnas HAM PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa……………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………..;
1. b.bahwa………..………………………………………………………… ……………………………………….……………….………………...; Mengingat : 1. Undang-Undang……………………….…………......................; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor...,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
  1. 2.Undang-Undang…………………………….………...................; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor...,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
  2. 3.dst ....................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG …………………………………………

BAB II

PROSEDUR A. …………………………………………………………………………………………………….

Pasal 1

b.bahwa .....…………………………………………………………………. ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……… …………………………………

Pasal 1

………………………………………………………………………………………

Pasal 2

b.bahwa....…………………………………………………………………… ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR ..... TAHUN.... TENTANG .………………………… …………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. 2.Dst. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan yang telah diubah ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Contoh 1.d... Contoh 1.d Format Perubahan Peraturan Komnas HAM yang diubah lebih dari satu kali PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA HAK ASASI MANUSIA NOMOR .... TAHUN ........... TENTANG................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa………………………………………………..……………. ..………….………………………………………………………...;
b.bahwa……………………………………………………………… ……………………………………….……………….…………….; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………..............; 2 ..……………………………………………….…………............; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……………………………… …………………………………………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. 2.Dst. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA , Tanda tangan NAMA LENGKAP Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan yang telah diubah lebih dari satu kali yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 1.e... Contoh 1.e Format Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM BAB I... b. Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul peraturan ditulis huruf kapital Memuat alasan tentang perlunya ditetapkannya peraturan Memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .... TAHUN .............. TENTANG ............................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ......………………………………………………..………………. ……………………………………………………………………………….;
b.bahwa .....…………………………………………………………………... ……………………………………….……………….……………………..; Mengingat : 1. ……………………………………………….…………........................;
1. 2.……………………………………………….…………........................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ……… ………………………………… Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ................................. diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ... .................................................................................................. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ……………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP (LOGO KOMNAS HAM) Pedoman... Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum dan perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional atau teknis dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Komnas HAM. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan berikut dengan lampiran peraturan tersebut. Pedoman dibuat untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Peraturan Komnas HAM atau Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani pedoman adalah Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Pedoman terdiri dari:

(1)Tulisan “PEDOMAN” yang dicantumkan di tengah atas dan ditulis dengan huruf kapital;
(2)Rumusan judul pedoman ditulis secara simetris dengan huruf kapital. b) Batang Tubuh Batang Tubuh pedoman terdiri dari:
(1)Pendahuluan, berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2)Materi pedoman; dan
(3)Penutup. c) Kaki Bagian Kaki Pedoman terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)Tanda...
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap dinas; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Contoh 2.a ... Contoh 2.a Format Pedoman Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ……. PEDOMAN ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………................ B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ C. Ruang lingkup …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ D. Pengertian …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ A. …………………………………………………………………………………………................ B. …… dan seterusnya. A. …………………………………………………………………………………………................ B. ……dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP memuat alasan tentang ditetapkannya pedoman memuat konsepsi dasar/pokok- pokok pedoman Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 2.b ... Lambang Negara dan tulisan KOMNAS HAM RI Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital Keterangan Lampiran Peraturan Contoh 2.b Format Pedoman Sekretariat Jenderal Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ……. (LOGO KOMNAS HAM) PEDOMAN ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………................ B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ C. Ruang lingkup …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ D. Pengertian …………………………………………………………………………………………................ …………………………………………………………………………………………................ A. ………………………………………………………………………………………………………. B. …… dan seterusnya. A. …………………………………………………………………………………………................ B. ……dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP memuat alasan tentang ditetapkannya pedoman memuat konsepsi dasar/pokok- pokok pedoman Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Judul pedoman yang ditulis dengan huruf kapital
1. c.Petunjuk... Keterangan Lampiran dari Peraturan
2. c.Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara pelaksanaan suatu kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Petunjuk Pelaksanaan dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan Susunan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis: a) Kepala Kepala Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis terdiri dari:
(1)Tulisan “PETUNJUK PELAKSANAAN” atau “PETUNJUK TEKNIS” yang dicantumkan ditengah atas ditulis dengan huruf kapital; dan
(2)Rumusan judul petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) Batang Tubuh Batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan hal lain yang dianggap perlu;
(2)Materi petunjuk perlaksanaan atau petunjuk teknis memuat urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
(3)Penutup yang terdiri atas hal-hal teknis yang harus diperhatikan penjabaran lebih lanjut, dan permintaan saran penyempurnaan. c) Kaki... c) Kaki Kaki petunjuk pelaksanaan terdiri dari:
(1)Nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta cap dinas; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani dan ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Contoh 3. ... Contoh 3. Format Petunjuk Pelaksanaan LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN … TENTANG ……… (LOGO KOMNAS HAM) PETUNJUK PELAKSANAAN ……………………………………… A. ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… B. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal……………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Judul petunjuk pelaksanaan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Memuat urutan tindakan, pengorganisasian koordinasi, pengendalian dan lainnya. Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar yang ditulis dengan huruf kapital
1. d.Instruksi ... Logo yang ditetapkan Komnas HAM
2. d.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas pengaturan yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani instruksi adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Instruksi terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)Kata “INSTRUKSI” dan nama pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(3)Nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)kata “tentang”, yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(5)judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(6)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yang diletakkan di kanan margin. b) Konsiderans Konsiderans Instruksi terdiri dari:
(1)kata “Menimbang”, yang memuat latar belakang penetapan instruksi;
(2)kata “Mengingat”, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. c) Batang Tubuh Batang Tubuh Instruksi terdiri dari:
(1)Batang tubuh dimulai dengan kata “MENGINSTRUKSIKAN” seluruhnya ditulis dengan huruf... huruf kapital, diikuti kata “kepada” di tepi kiri. Huruf awal kata “Kepada” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
(2)Kepada ditujukan bagi pihak yang diinstruksikan untuk melakukan sesuatu atau daftar pejabat yang menerima instruksi.
(3)Di bawah “Kepada” ditulis “Untuk”. Huruf awal kata “Untuk” ditulis dengan huruf kapital.
(4)Kemudian substansi arahan yang diinstruksikan, dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya. Kata “KESATU” dan seterusnya, seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
(5)Setelah kata pertama dan seterusnya dituangkan substansi-substansi arahan yang diinstruksikan. Contohnya deskripsi kegiatan untuk melaksanakan pendidikan, jangka waktu, dan biaya. d) Kaki Kaki Instruksi terdiri dari:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi;
(2)nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran instruksi terdiri dari: XX : Nomor urut instruksi dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh: NOMOR 3 TAHUN 2020 5) Hal... 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan. b) Naskah asli instruksi yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal. c) Meskipun kata instruksi mengandung arti perintah, namun instruksi yang dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan ini bukan perintah, melainkan suatu petunjuk/arahan pelaksanaan suatu keputusan; dan d) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Contoh 4. ... Contoh 4. Format Instruksi Sekretaris Jenderal Komnas HAM INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, Menimbang : a. bahwa………………………………………………………………… ………………………………………………………………..……….;
1. b.bahwa………………………………………………………………… ………………………………………………………………..……….; Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………………..
  1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………………….. MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Nama Jabatan Pegawai;
  2. 2.Nama Jabatan Pegawai;
  3. 3.dan seterusnya Untuk : KESATU : …………………………………………………………………………….. KEDUA : …………………………………………………………………………….. KETIGA : …………………………………………………………………………….. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ……………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan NAMA LENGKAP Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul instruksi ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat daftar pegawai yang menerima instruksi Memuat substansi arahan yang diinstruksikan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dngan huruf kapital
2. e.Standar... (LOGO KOMNAS HAM)
3. e.Standar Operasional Prosedur 1) Pengertian Standar Operasional Prosedur adalah naskah dinas pengaturan yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kerja atau kegiatan tertentu. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Standar Operasional Prosedur adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM serta Kepala Unit Kerja (khusus untuk Standar Operasional Prosedur pada tingkat unit). 3) Susunan a) Kepala Kepala Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)Kata “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR” yang dicantumkan di bawah lambang garuda atau logo instansi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(3)“NOMOR” yang dicantumkan di bawah kata Standar Operasional Prosedur ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)kata “TENTANG”, yang dicantumkan di bawah “nomor” ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin; dan
(5)judul Standar Operasional Prosedur ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin di bawah kata “tentang”. b) Batang Tubuh Batang tubuh Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Dasar penetapan Standar Operasional Prosedur;
(2)Pertimbangan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur; dan
(3)Prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan. c) Kaki... c) Kaki Kaki Standar Operasional Prosedur terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Standar Operasional Prosedur;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan Standar Operasional Prosedur, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan Standar Operasional Prosedur; dan
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani Standar Operasional Prosedur, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Penomoran Susunan penomoran Standar Operasional Prosedur terdiri dari: XX : nomor urut prosedur tetap dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit. Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 Contoh 5.a... Contoh 5.a Format Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …TAHUN … TENTANG ……………………………………. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. B. Maksud dan tujuan ………………………………………………………………………………………………….. C. Ruang lingkup ………………………………………………………………………………………………….. D. Dasar ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. B. ………………………. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………….. KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama Komnas HAM RI Penomoran dan judul prosedur tetap ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan perlunya ditetapkan standar operasional prosedur Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkan standar operasional prosedur Memuat urutan tindakan pengorganisasian koordinasi pengendalian dan lainnya Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Keterangan Lampiran peraturan Contoh 5.b ... Contoh 5.b Format Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR …. TAHUN … TENTANG …………………… SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. B. Maksud dan tujuan ……………………………………………………………………………………………………. C. Ruang lingkup ……………………………………………………………………………………………………. D. Dasar ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. B. ………………………. dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran dan judul standar operasional prosedur ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan perlunya ditetapkan standar operasional prosedur Memuat urutan tindakan pengorganisasian koordinasi pengendalian dan lainnya Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital
1. f.Surat... (LOGO KOMNAS HAM) Logo Komnas HAM RI
2. f.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat edaran adalah Sekretaris Jenderal Komnas HAM. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Edaran terdiri dari:
(1)Kop naskah dinas;
(2)“Yang Terhormat” yang diikuti dengan nama pejabat dan atau pegawai yang menerima surat edaran yang diletakkan di kiri atas;
(3)Frasa “SURAT EDARAN” yang dicantumkan di bawah logo instansi ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(4)“Nomor” surat edaran yang dicantumkan di bawah frasa surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin;
(5)Kata “TENTANG” yang dicantumkan di bawah nomor surat edaran ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin; dan
(6)Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin di bawah kata “tentang”. b) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Edaran terdiri dari:
(1)Alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;
(2)Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
(3)Pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. c) Kaki .... c) Kaki Kaki Surat Edaran terdiri dari:
(1)Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan surat edaran;
(2)Nama jabatan pejabat yang menetapkan surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)Tanda tangan pejabat yang menetapkan surat edaran;
(4)Nama lengkap pejabat yang menandatangani surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)Cap dinas. 4) Penomoran Susunan penomoran surat edaran terdiri dari: XX : Nomor surat edaran dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 Contoh 6. ... Contoh 6. Format Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komnas HAM Yang Terhormat

1.…….…………
2.……………….
3.dan seterusnya SURAT EDARAN NOMOR ….. TAHUN ….. TENTANG ……………………………………………………. A. Umum ……………………………………………………………………………………….. B. Maksud dan tujuan …………………………………………………………………………….............. C. Ruang lingkup ……………………………………………………………………………………….. D. Dasar ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. E. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………… SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
1.………………….
2........................
3.dan seterusnya Logo yang ditetapkan Komnas HAM Daftar pegawai atau pejabat yang menerima surat edaran Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul surat edaran ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan ditetapkannya surat edaran Memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar penetapan surat edaran Memuat substansi yang berisi pemberitahuan yang penting dan mendesak Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital (LOGO KOMNAS HAM)

g.Jenis …
g.Jenis naskah dinas Surat Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum. a) Pengertian Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum adalah naskah dinas yang mengandung norma umum yang dikeluarkan oleh Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang merupakan pengaturan bersifat umum yang ada di lingkungan Komnas HAM terdiri dari: 1) Keputusan Ketua Komnas HAM; dan 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM b) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani keputusan adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM. c) Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari: (a) kop naskah dinas; (b) kata “KEPUTUSAN” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan atau nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital; (c) “NOMOR” keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (d) kata penghubung “TENTANG” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (e) judul keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah tanpa diakhiri tanda baca; dan (f) nama pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans Konsiderans keputusan terdiri dari: (a) konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”; (b) konsiderans.. (b) konsiderans memuat alasan atau tujuan atau kepentingan atau pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; (c) jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian; (d) tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); dan (e) apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata “Memperhatikan” yang diletakkan setelah dasar hukum “Mengingat”. 3) Dasar Hukum Dasar hukum Keputusan terdiri dari: (a) dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”; (b) dasar hukum memuat dasar peraturan perundang- undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang- undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jika tingkatannya sama, peraturan perundang-undangan secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 4) Diktum Diktum keputusan terdiri dari: (a) Diktum memuat kata “Memutuskan”, kata “Menetapkan” dan judul keputusan; (b) Kata “Memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata “Menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal ... awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); (c) “Judul Keputusan” yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “Menetapkan” dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5) Batang Tubuh Batang tubuh keputusan terdiri dari: (a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan; (b) Materi keputusan dituangkan dalam Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan seterusnya, yang keseluruhan diktum ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Diktum diisi dengan materi keputusan yang berupa susunan keanggotaan, tugas, masa kerja tim, pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain yang merupakan materi keputusan. 6) Kaki Kaki keputusan terdiri dari: (a) Tempat dan tanggal penetapan keputusan; (b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. d) Penomoran Susunan penomoran keputusan terdiri dari: XX : Nomor urut keputusan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020 e) Pengabsahan ... e) Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, keputusan telah diteliti dan dicatat sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang administrasi umum. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas frasa “Salinan sesuai dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap dinas Sekretariat Jenderal Komnas HAM. f) Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. Contoh 7.a... Contoh 7.a Format Keputusan Ketua Komnas HAM yang bersifat pengaturan umum KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ………………………………………......... KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................;
b.bahwa ..……………………………………….……........ ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang ………………………………………..;
1. 2.Instruksi Presiden …………………………………..... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ……………………………………………….. KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. KETUA, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 7.b... Contoh 7.b Format Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang merupakan pengaturan yang bersifat umum KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
b.bahwa………………………………………….…………… ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………
1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………… KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya
5. 2.Naskah... Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim (LOGO KOMNAS HAM)
6. 2.Naskah Dinas Penetapan Jenis naskah dinas penetapan berupa keputusan.
a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/ keanggotaan/material/peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/ tim; dan 3) menetapkan pelimpahan wewenang. Keputusan yang ada di lingkungan Komnas HAM terdiri dari: 1) Keputusan Ketua Komnas HAM; dan 2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani keputusan adalah Ketua atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari: (a) kop naskah dinas; (b) kata “KEPUTUSAN” dan nama jabatan pejabat yang menetapkan atau nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital; (c) “NOMOR” keputusan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (d) kata penghubung “TENTANG” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah; (e) judul keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan menggunakan margin tengah tanpa diakhiri tanda baca; dan (f) nama pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans Konsiderans keputusan terdiri dari: (a) konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”; (b) konsiderans... (b) konsiderans memuat alasan/tujuan/kepentingan/ pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan (c) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. (d) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;); (e) Apabila diperlukan, dalam konsiderans dapat dimuat pertimbangan-pertimbangan lain yang diawali dengan kata “Memperhatikan” yang diletakkan setelah dasar hukum “Mengingat”. 3) Dasar Hukum Dasar hukum keputusan terdiri dari: (a) dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”; (b) dasar hukum memuat dasar peraturan perundang- undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi; (c) jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang- undangan. Jika tingkatannya sama, peraturan perundang- undangan secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 4) Diktum Diktum keputusan terdiri dari: (a) Diktum memuat kata “Memutuskan”, kata “Menetapkan” dan judul keputusan; (b) Kata “Memutuskan” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata “Menetapkan” di tepi kiri. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:); (c) “judul... (c) “Judul Keputusan” yang ditetapkan dicantumkan setelah kata “Menetapkan” dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 5) Batang Tubuh Batang tubuh keputusan terdiri dari: (a) Batang tubuh memuat semua materi keputusan; (b) Materi keputusan dituangkan dalam diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya, yang keseluruhan diktum ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Diktum diisi dengan materi keputusan yang berupa susunan keanggotaan, tugas, masa kerja tim, pembebanan biaya, mulai berlaku keputusan, dan lain-lain yang merupakan materi keputusan. 6) Kaki Kaki keputusan terdiri dari: (a) Tempat dan tanggal penetapan keputusan; (b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) Nama lengkap pejabat yang menandatangai keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
d.Penomoran Susunan penomoran keputusan terdiri dari: XX : Nomor urut keputusan dalam satu tahun takwim; XXXX : tahun terbit Contoh : NOMOR 5 TAHUN 2020
e.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, keputusan telah diteliti dan dicatat. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri atas frasa “Salinan sesuai dengan ... dengan aslinya”, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. Contoh 8.a... Contoh 8.a Format Keputusan Ketua Komnas HAM KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ………………………………………......... KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
c.bahwa ..……………………………………….……........ ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang ………………………………………..
1. 2.Instruksi Presiden …………………………………..... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………………………………………........ KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. KETUA, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu tahun takwim Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Contoh 8.b... Contoh 8.b Format Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …. TENTANG ……………………………………….. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa ….…………………………………………………. .........................................................................
b.bahwa………………………………………….…………… ......................................................................... Mengingat : 1. Undang-Undang …………………………………………...
1. 2.Instruksi Presiden ……………………………………...… MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI TENTANG ………………...........… KESATU : ………………………………………………………………………. KEDUA : ………………………………………………………………………. KETIGA : ………………………………………………………………………. dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………….. SEKRETARIS JENDERAL, Tanda tangan dan cap dinas NAMA LENGKAP Tembusan:
2. 1.………………….
3. 2........................
4. 3.dan seterusnya Judul keputusan ditulis dengan huruf kapital Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya peraturan Memuat substansi kebijakan yang ditetapkan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf kapital Logo yang ditetapkan Komnas HAM Penomoran berurut dalam satu tahun takwim
5. 3.Naskah... (LOGO KOMNAS HAM)
6. 3.Naskah Dinas Penugasan Jenis naskah dinas penugasan hanya ada satu macam, yaitu surat tugas.
a.Pengertian Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas yang memuat apa yang harus dilakukan. Surat Tugas yang dimaksud mencangkup Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Harian di bidang kepegawaian.
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Ketua Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Surat Tugas terdiri dari: a) Kop naskah; b) Kata “SURAT TUGAS” dicantumkan di bawah lambang negara atau logo Komnas HAM ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, dan c) Nomor dicantumkan di bawah kata “SURAT TUGAS” ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin. 2) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Tugas terdiri dari: a) Konsiderans meliputi Menimbang dan dasar menimbang memuat latar belakang penetapan surat tugas, sedangkan dasar memuat dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat sebagai landasan dikeluarkannya surat tugas; dan b) Diktum dimulai dengan kata memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris, dibawahnya diikuti kata kepada yang diletakkan di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Dibawah kata kepada dituliskan kata untuk disertai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 3) Kaki ... 3) Kaki Kaki surat tugas terdiri dari: a) Tempat dan tanggal penetapan surat tugas; b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma; c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan surat tugas; d) Nama lengkap pejabat yang menandatangi surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan e) Cap dinas.
d.Penomoran Susunan penomoran surat tugas terdiri atas: XX : nomor surat tugas (nomor urut dalam satu tahun takwim); XXXX : kode klasifikasi arsip; XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: NOMOR 9/KA.01.01/V/2020
e.Distribusi 1) Surat tugas disampaikan kepada pejabat dan atau pegawai yang diberi tugas. 2) Tembusan surat tugas disampaikan kepada unit kerja atau lembaga terkait.
f.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Jika tugas yang diberikan merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang diberi tugas dicantumkan dalam lembar lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, dan jabatan. 2) Surat tugas tidak berlaku lagi, jika tugas yang diberikan sudah dilaksanakan. 3) Khusus untuk format Surat Perintah Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Harian mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian Contoh 9.a ... Contoh 9.a Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : a. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
b.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 1. ………………………………………………………............…;
1. 2.……………………………………………………............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Ketua, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.b... Contoh 9.b. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Menimbang : c. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………................;
d.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………….............……...; Mengingat : 1. ……………………………………………………..…............…;
1. 2.……………………………………………………..............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Sekretaris Jenderal, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo Komnas HAM RI Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.c... (LOGO KOMNAS HAM) Contoh 9.c. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KEPALA BIRO ........................................................ Menimbang : e. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
f.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 4. ………………………………………………………............…;
1. 5.……………………………………………………............……;
2. 6.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 4. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 5.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 6.………………….. dst Untuk : 4. ………………………………………………………............….
5. 5.……………………………………………………............…….
6. 6.………… dst. . Jakarta, tanggal ..................... Kepala Biro ………………..., Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo yang ditetapkan Komnas HAM Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 9.d... (LOGO KOMNAS HAM) Contoh 9.d. Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SURAT TUGAS NOMOR : ….... /kode klasifikasi/bulan/tahun KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI .................................... Menimbang : a. bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...;
b.bahwa……………….............................................................. ............………………………………………………...; Mengingat : 1. ………………………………………………………............…;
1. 2.……………………………………………………............……;
2. 3.………… dst. Memberi Tugas Kepada : 1. Nama dan Jabatan Pegawai
3. 2.Nama dan Jabatan Pegawai
4. 3.………………….. dst Untuk : 1. ………………………………………………………............….
5. 2.……………………………………………………............…….
6. 3.………… dst. . Kota, tanggal bulan tahun Kepala Sekretariat Perwakilan ........................................., Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Logo yang ditetapkan Komnas HAM Memuat alasan ditetapkannya surat tugas Memuat peraturan perundang- undangan sebagai dasar ditetapkannya surat tugas Memuat daftar pegawai yang menerima surat tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital B. NASKAH ... (LOGO KOMNAS HAM) B. NASKAH DINAS KORESPONDENSI
7. 1.Naskah Dinas Korespondensi Internal:
a.Memorandum 1) Pengertian Memorandum adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat kepada pegawai atau pejabat dibawahnya di lingkungan Komnas HAM untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringkatan, saran, dan pendapat lain. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani memorandum adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Memorandum terdiri dari:

(1)Kop naskah;
(2)kata “MEMORANDUM” ditulis tebal dengan huruf kapital diletakkan ditengah margin;
(3)kata “NOMOR” ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(4)Frasa ‘Kepada Yth.’, ditulis dengan huruf awal capital dan diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata ‘dari’, ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata ‘hal’, ditulis dengan huruf awal kapital sifat; dan
(7)kata ‘tanggal’, yang ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang Tubuh Memorandum terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup. c) Kaki Kaki memorandum terdiri atas:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda ...
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat/penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(4)NIP;
(5)tembusan (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran memorandum terdiri atas: XX : nomor memorandum (nomor urut dalam satu tahun takwim); XXX : kode klasifikasi arsip; dan XX : bulan terbit (ditulis dalam huruf romawi); dan XXXX : tahun terbit Contoh: NOMOR 9/TU.01/I/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan memorandum hanya ditujukan kepada pejabat di lingkungan Komnas HAM. Contoh 10.a ..... Contoh 10.a. Format Memorandum Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.dst Kop Memorandum Anggota Komnas HAM RI Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 10.b ... Contoh 10.b Format Memorandum Sekretaris Jenderal Kop Memorandum Sekretaris Jenderal Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Contoh 10.c ... Contoh 10.c Format Memorandum Pejabat Eselon II Kop Memorandum Pejabat Eselon II SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO ………………………… MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 10.d ... Contoh 10.d Format Memorandum Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Kop Memorandum Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI ………………………… MEMORANDUM Nomor: ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. ………………………… (alinea pembuka) ..................................................................... ...........................................................…………………............................................................ …………………………………………………………………… ………………………………………… (alinea isi) ...……………………….......................... ………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………............ …………………………………………(alinea penutup) …………………………………....... ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………........... Nama jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.dst Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital

b.Nota ...
b.Nota Dinas 1) Pengertian Nota dinas adalah naskah dinas internal yang dibuat oleh seorang pejabat kepada pejabat lebih tinggi atau pejabat setingkat di lingkungan Komnas HAM dalam melaksanakan tugas untuk menyampaikan informasi kedinasan berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian dokumen/barang, atau hal kedinasan lainnya. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan menggunakan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani nota dinas adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, atau Pejabat Eselon IV sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Nota Dinas terdiri dari:

(1)kop nota dinas terdiri dari frasa KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dan dibawahnya ditulis nama unit kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas;
(2)kata NOTA DINAS dan Unit kerja ditulis tebal dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(3)kata NOMOR ditulis yang ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin;
(4)frasa ‘Kepada Yth.’ ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda baca titik (.);
(5)kata ‘Dari’ ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata ‘Perihal’ ditulis dengan huruf awal kapital sifat; dan
(7)kata ‘Tanggal’ ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang ... b) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup yang ketiganya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Kaki Nota Dinas terdiri dari:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat atau penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(4)NIP; dan
(5)tembusan yang memuat nama jabatan penerima (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran nota dinas terdiri dari: XX : nomor urut nota dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim) XXX : kode klasifikasi arsip XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: NOMOR 1/TU.01/01/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; b) Tembusan nota dinas hanya ditujukan kepada pejabat di lingkungan Komnas HAM; c) Format Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV menyesuaikan dengan format Nota Dinas yang sudah ada. Contoh 11.a.. ... Contoh 11.a Format Nota Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komnas KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : ............................................... Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Contoh 11.b.. Contoh 11.b Format Nota Dinas Sekretaris Jenderal SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : .............................................. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 4.……………………………… 5.……………………………… 6.… dst Kop Nota Dinas Sekretaris Jenderal Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP Contoh 11.c ... Contoh. 11.c Format Nota Dinas Pejabat Eselon II Contoh 11.d ... SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO .................................. NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : ............................................... Dari : ............................................... Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop Nota Dinas Pejabat Eselon II Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP Contoh. 11.d Format Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI .................................. NOTA DINAS Nomor : ….. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kepada Yth. : …………………………………. Dari : …………………………………. Hal : …………………………………. Tanggal : …………………………………. …………………………(alinea pembuka) ................................................................ .………….............................................................................................................………… ………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………… (alinea isi) ...…………..……………................ …………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………...... …………………………………………(alinea penutup) ……………………................. …………………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………...... Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap NIP Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Nota Dinas Kepala Sekretariat Perwakilan, Khusus untuk Nota Dinas Eselon III dan Eselon IV menyesuaikan Penomoran berurut dalam satu takwim Memuat laporan, pemberitahuan pernyataan dan hal kedinasan lainnya Nama jabatan, nama lengkap, tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP

c.Disposisi...
c.Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat masuk. Disposisi ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. Contoh 12.a... Contoh 12.a Lembar Kontrol Surat Tata Usaha Persuratan Contoh 12. b... Contoh 12.b Lembar Disposisi Ketua Komnas HAM Contoh 12. c ... Contoh 12. c Lembar Disposisi Wakil Ketua Intern Komnas HAM Contoh 12. d ... Contoh 12. d Lembar Disposisi Subkomisi Komnas HAM No.Ag Tanggal DIKLUH MEDIASI PEMANTAUAN PENGKAJIAN Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode No. Surat : Tanggal Perihal : Lampiran : Asal Surat
1. 1.BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 1. UNTUK DISELESAIKAN
2. 2.BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 2. SARAN/ PERTIMBANGAN
3. 3.BIRO RENWASKES 3. UNTUK DIKETAHUI
4. 4.BIRO UMUM 4.................................................................. KONSULTASI DENGAN
5. 1.SEKRETARIS JENDERAL CATATAN : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : ISI DISPOSISI SUBKOMISI Sifat Derajat : : : : LEMBAR DISPOSISI : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : KOORDINATOR SUBKOMISI : Contoh 12. e... Contoh 12. e Lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Komnas HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode No. Surat : Tanggal Perihal : Lampiran : Asal Surat
6. 1.KARO. DUKUNGAN PENEGAKAN HAM 1. UNTUK DISELESAIKAN
7. 2.KARO. DUKUNGAN PEMAJUAN HAM 2. SARAN/ PERTIMBANGAN
8. 3.KARO. PERENCANAAN, PENGAWASAN 3. UNTUK DIKETAHUI INTERNAL DAN KERJASAMA
9. 4.KARO. UMUM 4................................................................. KONSULTASI DENGAN
10. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
11. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : : : : SESJEN : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Sifat Derajat ISI DISPOSISI : Contoh 12.f... Contoh 12.f Lembar Disposisi Kepala Biro Umum No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
12. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
13. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
14. 2.……………………………………….
15. 3.UNTUK DIKETAHUI
16. 3.………………………………………. 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
17. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
18. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : KARO UMUM Sifat Derajat ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : : : : LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO UMUM Contoh 12.g... Contoh 12.g Lembar Disposisi Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Pengawasan Internal No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
19. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
20. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
21. 2.……………………………………….
22. 3.UNTUK DIKETAHUI 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
23. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
24. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : : : KARO DUKUNGAN RENWASKES LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO PERENCANAAN, PENGAWASAN INTERNAL DAN KERJASAMA Sifat Derajat ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : Contoh 12. h... Contoh 12.h Lembar Disposisi Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
25. 1.………………………………………. 1. UNTUK DISELESAIKAN
26. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
27. 2.……………………………………….
28. 3.UNTUK DIKETAHUI 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
29. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
30. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : : LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Sifat Derajat KARO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM ISI DISPOSISI : DITUJUKAN KEPADA YTH. : : : : Contoh 12. i... Contoh 12.i Lembar Disposisi Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM No.Ag Tanggal Batas Waktu Penyelesaian : Biasa Penting Rahasia Biasa Segera Kilat Kelompok Asal Surat Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat
31. 1.……………………………………… 1. UNTUK DISELESAIKAN
32. 2.SARAN/ PERTIMBANGAN
33. 2.………………………………………
34. 3.UNTUK DIKETAHUI
35. 3.……………………………………… 4.................................................. KONSULTASI DENGAN
36. 1.Sdr. .................................................................... 3. Sdr. ....................................................................
37. 2.Sdr. .................................................................... 4. Sdr. .................................................................... CATATAN : LEMBAR DISPOSISI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA : KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM : Sifat Derajat KARO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM : : : DITUJUKAN KEPADA YTH. : ISI DISPOSISI
d.Surat...
d.Surat Undangan Intern 1) Pengertian Surat undangan intern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai di dalam lembaga tersebut untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat undangan intern adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Undangan Intern terdiri dari:

(1)kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh pimpinan dan Anggota Komnas HAM menggunakan lambang negara, yang disertai nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kop Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Pejabat Eselon II, dan Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi menggunakan logo Komnas HAM, yang disertai tulisan KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dengan huruf kapital secara simetris;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan perihal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Intern;
(4)tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar atau sebaris dengan nomor; dan
(5)kata ‘Yang Terhormat’, yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi Surat Undangan Intern (jika diperlukan). b) Batang... b) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri dari:
(1)alinea pembuka;
(2)isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Kaki Surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Format Surat Undangan Intern sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan Intern dapat ditulis pada lampiran. Contoh 13.a ... Contoh 13.a Format Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Contoh 13.b ... KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop Undangan Internal Pimpinan Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.b Format Surat Undangan Intern yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:

1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.c... Kop Undangan Internal Sesjen dan Pejabat Eselon II Contoh 13.c Format Surat Undangan Internal yang Ditandangani oleh Eselon II dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BIRO………………………………. Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Undangan Internal Eselon II Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 13.d... Contoh 13.d Format Surat Undangan Internal yang Ditandangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi dan Kepala Biro SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PERWAKILAN PROVINSI………………………………. Kota, tanggal bulan tahun Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Sifat : .............................. Lampiran : …………………… (bila ada) Perihal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ …………………………………………………………..................................................................... ........................................................ Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………. Tempat : …………………………………………………………….. Acara : …………………………………………………………….. ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Kop Undangan Internal Sekretariat Perwakilan Nama jabatan/ nama pegawai yang diundang Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital
2.Naskah...
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a.Surat Dinas 1) Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, undangan, penyampaian dokumen atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Komnas HAM. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas adalah Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II, atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala surat dinas terdiri atas:

(1)kop surat dinas;
(2)nomor, lampiran, sifat, dan hal di sebelah kiri atas sejajar dengan tanggal pembuatan dan ditulis dengan huruf awal kapital;
(3)tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas yang sejajar dengan nomor surat dinas;
(4)kata ‘Yang Terhormat’ ditulis di sebelah kiri atas yang sebaris dengan ‘hal’, dan diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat dinas; dan
(5)‘alamat’ ditulis di bawah ‘nama jabatan’. b) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup. c) Kaki Kaki Surat Dinas terdiri atas:
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama ...
(3)nama lengkap pejabat atau penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar digunakan bila perlu;
(4)cap dinas yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
(5)tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima surat (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran surat dinas terdiri atas: XX : nomor urut surat dinas dalam satu tahun takwim; XX.XX : kode klasifikasi arsip; XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit. Contoh: 1/PR.08/I/2020 5) Hal Yang Perlu Diperhatikan: a) Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama. b) Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran disebutkan jumlah lampirannya. c) Jumlah lampiran yang menunjukkan bilangan dengan satu atau dua kata, dituliskan dengan huruf, misalnya: satu berkas, dua eksemplar. Akan tetapi jika jumlah lampiran menunjukkan bilangan lebih dari dua kata, maka dituliskan dengan angka, misalnya: 25 berkas, 73 eksemplar, 120 lembar. Jika Surat Dinas tidak ada lampirannya, maka “lampiran” tidak perlu dicantumkan. Contoh 14.a... Contoh 14.a Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ……………………………………… Yang Terhormat ……………………........... …………………………..... di ……………………….... …………………………(alinea pembuka) ………………................................................... …………………………………………………………………………………………......................... ......................................................................................... …………………………(alinea isi) …………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………….. …………………………(alinea penutup) ………………….................................................. …………………………………………………………………………………………………………... .................. .......................................................................................... Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:

1..………………………………
2......................................
3.dst Lambang negara dan tulisan Komnas HAM RI Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 14.b... Nama jabatan, dan alamat tujuan Contoh 14.b Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon II Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ..........(bila perlu) Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ………………………………… Yang Terhormat ……………………................ ………………………….......... di ………………………......... …………………………………… (alinea pembuka) ………............................................ …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea isi) ………………...................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea penutup) ………....................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Kop surat dinas Sekretaris Jenderal (Pejabat Eselon II menyesuaik an ) Nama jabatan, dan alamat tujuan Contoh 14.c... Contoh 14.c Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : .......................(jika perlu) Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : ………………………………… Yang Terhormat ……………………................ ………………………….......... di ………………………......... …………………………………… (alinea pembuka) ………............................................ …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea isi) ………………...................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… ……………………………………………………. (alinea penutup) ………....................... …………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………… Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi .........., tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan:
1.………………………………
2.………………………………
3.… dst

b.Surat... Nama jabatan dan nama lengkap tanpa gelar ditulis dengan huruf awal kapital Kop surat dinas Kantor sekretariat Perwakilan Komnas HAM (nomenklatur menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Komnas HAM Nama jabatan, dan alamat tujuan SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI ACEH
b.Surat Undangan Ekstern 1) Pengertian Surat undangan eksternal adalah naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat atau pegawai atau seseorang atau sekelompok orang diluar lingkungan Komnas HAM untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, atau pertemuan kedinasan lainnya. 2) Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani surat undangan eksternal adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Pejabat Eselon II atau Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Undangan Ektern terdiri dari:

(1)kop naskah dinas;
(2)kop naskah dinas diletakkan di tengah margin;
(3)nomor, sifat, lampiran, dan hal di sebelah kiri atas sejajar dengan tanggal pembuatan yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(4)tanggal pembuatan surat di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor surat dinas;
(5)tulisan ‘Yang Terhormat’ ditulis di sebelah kiri atas sebaris dengan ‘Perihal’, yang diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat undangan eksternal; dan
(6)‘alamat’ ditulis di bawah ‘Yang Terhormat’; b) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Undangan Ektern terdiri dari:
(1)alinea pembuka;
(2)isi undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat dan acara; dan
(3)alinea penutup. c) Kaki Kaki Surat Undangan Ektern terdiri dari:
(1)nama...
(1)nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)tanda tangan pejabat;
(3)nama lengkap pejabat/penanda tangan tanpa gelar yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(4)cap dinas;
(5)tembusan (jika ada). 4) Penomoran Susunan penomoran surat undangan terdiri atas: XXX : nomor surat undangan dalam satu tahun takwim; XX.XX : kode klasifikasi arsip XX : bulan terbit (ditulis dalam dua digit); dan XXXX : tahun terbit Contoh: 1/HP.01.00/I/2020 5) Hal yang Perlu Diperhatikan: a) Jika pihak yang diundang dalam jumlah yang banyak dapat ditulis dalam lembar lampiran. b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh 15.a... Contoh 15.a Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM dan Kepala Biro Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ............................ Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : Undangan Yang Terhormat ………………………… ………………………… ………………………… (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) ………………….......................... …………………………………………………………................................................................... Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) …………….................... …………………………………………………………………………………………………......…….. ………………………………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM Nama jabatan dan alamat tujuan Nama jabatan, dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.b... Contoh 15.b Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan Pejabat Eselon II Nomor : … /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ............................ Lampiran : …………………… (bila ada) Hal : Undangan Yang Terhormat ……………………...... ………………………… ………………………... (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ ………………………………………………………… Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... ……………………………………………………………………………………….………………….... ………………… nama jabatan, tanda tangan dan cap dinas nama lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI atau Pejabat Eselon II Nama jabatan, dan alamat tujuan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.c... Contoh 15.c Format Surat Undangan Eksternal yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Nomor : …. /kode klasifikasi/bulan/tahun Kota, tanggal bulan tahun Sifat : ................................................... Hal : Undangan Lampiran : …………………… (bila ada) Yang Terhormat ……………………...... ………………………… ………………………... (enam ketukan) …………………………… (alinea pembuka) …………………............................ ………………………………………………………… Hari/Tanggal : …………………………………………………………….. Waktu : Pukul ……………………………………………………... Tempat : ……………………………………………………………... Acara : ……………………………………………………………... ……………………………………………………. (alinea penutup) ……………..................... ……………………………………………………………………………………….………………….... ………………… Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap Tembusan: 1.……………………………… 2.……………………………… 3.… dst Kop surat dinas untuk Kepala Sekretariat Perwakilan di Provinsi Nama jabatan, dan alamat tujuan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Contoh 15.d... Contoh 15.d Format Lampiran Surat Undangan Lampiran Surat Nomor : …./kode klasifikasi/bulan/tahun Tanggal :…........................................... DAFTAR UNDANGAN:

1.……………………………………………………
2.……………………………………………………
3.……………………………………………………
4.……………………………………………………
5.……………………………………………………
6.……………………………………………………
7.……………………………………………………
8.dst Nama jabatan, Tanda tangan dan cap dinas Nama Lengkap NIP C. NASKAH ... C. NASKAH DINAS KHUSUS
1.Nota Kesepahaman

a.Pengertian Nota Kesepahaman adalah naskah dinas pendahuluan dari penyusunan perjanjian dikemudian hari yang didasarkan pada persetujuan para pihak.
b.Kewenangan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangi Nota Kesepahaman adalah Ketua Komnas HAM atau Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Nota Kesepahaman terdiri dari: a) Lambang Negara diletakkan di atas dengan margin di tengah (untuk Ketua Komnas HAM), atau Logo Komnas HAM diletakkan di sebelah kiri simetris dengan logo instansi yang bersangkutan (untuk Sekretaris Jenderal Komnas HAM); b) Judul Nota Kesepahaman ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca titik (.); c) Nomor Nota Kesepahaman; d) Pembukaan Nota Kesepahaman meliputi:

(1)tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan;
(2)Identitas dan kedudukan para pihak yang terikat dalam Nota Kesepahaman, yang kemudian disebut Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan seterusnya;
(3)Pertimbangan, dengan memperhatikan: (a) pertimbangan memuat tentang uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan/atau alasan dibuatnya Nota Kesepahaman; (b) jika pertimbangan memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap pokok pikiran dirumuskan dalam satu kalimatyang diawali dengan kata “Bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(4)Dasar ...
(4)Dasar hukum, dengan memperhatikan: (a) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman; (b) jika jumlah peraturan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka urutan pencantuman disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Kesepahaman memuat substansi yang telah disetujui para pihak dan dirumuskan dalam bentuk pasal per pasal. Batang tubuh paling sedikit memuat substansi sebagai berikut: a) maksud dan tujuan; b) ruang lingkup; c) pelaksanaan; d) jangka waktu; e) penyelesaian perselisihan; f) ketentuan lain; dan g) penutup. Bila diperlukan, dapat ditambahkan ketentuan mengenai pembiayaan, monitoring, evaluasi dan ketentuan lainnya. 3) Kaki Kaki Nota Kesepahaman memuat ketentuan mengenai jabatan dan nama para pihak serta tanda tangan para pihak yang melakukan perjanjian dan dibubuhi materai, serta cap dinas para pihak. Contoh 16.a .... Contoh 16.a Format Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN ………………………………………………………………………………………. TENTANG ............................................................... NOMOR : .................................... NOMOR : .................................... Pada hari ini ........... tanggal ........... bulan ............ tahun ............, bertempat di ....................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.............................. : ........................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.............................. : ........................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ......................., berkedudukan di ......................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia yang berkedudukan di ibukota negara.
b.Bahwa PIHAK KEDUA adalah …………………………………………...........................................………… Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang ............................................, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a............................................................................................;
b...........................................................................................;
c.kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1)Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasiitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK
(2)Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR A. …………………………………………………………………………………………………….

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PROSEDUR A. …………………………………………………………………………………………………….

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016