DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2011

Nomor: 1
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 Februari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan partai politik pcserta Pemilu Tahun 2009 yang mempcroleh kursi berdasarkan hasil pcnataan perhitungan pcrolehan kurst anggota DPRD kabupaten induk dan hasil pcrhirungan perolchan kursi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 11

Masa jabatan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupateolkota pcmekaran. berakhir bersama- S111J1a dengan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk basil Pernilu Tahun 2009. yaitu pada saat anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk basil Pemilu Tahun 2009 mengucapkan sumpah/janji, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (4) dan Pasal 348 ayat

(4)Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 10

Untuk penama kali dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggoraan DPRD provmsi atau DPRD kabupatenlkota pemekaran, calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn dalam OCT DPRD provinsi atau OCT DPRD kabupaten induk Pemilu Tahun 2009. dapat diajukan menjadi calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran.

Pasal 9

(I) Penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada provinsi yang dibemuk setelah Pcmilu Tahun 2009, dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan scbelum pclak:sanaan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

(2)Penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pcngisian keanggotaan DPRD kabupatenlkota pemekaran bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, dilakukan sampai dcngan 12 (dua belas) bulan sebelum pclaksanaan Pernilu Tahun 2014. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 8

Penataan keanggotaan DPRD provmsi atau DPRD kabupaten tnduk dan pcngisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimaaa dimaksud dalarn Pasal 4 dan Pasal 5. dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten induk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 7

. 8.

a.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan l 00.000 (scrams nbu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi:

(2)Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).didasarkao pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketcnruan: (I) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 50 (hma puluh) kursi.

Pasal 14

e.Provinsi dengan jumlab penduduk lebib dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dcngan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lirna) kursi;
f.Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleb alokasi 85 (delapan pulub lima) kursi; dan g, Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa mernperoleh alokasi 100 (seratus) lcursi.
d.Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dcngan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi:
a.Provinsi dengan jurnlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (saru juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi:
b.Provinsi dengan jurnlab penduduk lebib dari 1.000.000 (saru juta) sampai dengan 3.000.000 (iiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
c.Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima pulub lima) kursi;

(2)Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk provmsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (I) Jumlah kursi DPRO provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.

Pasal 13

(I) Dacrah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupatenlkota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pcmilihan.

(2)Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten!kota adalab kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pcmtlihan.

Pasal 12

(4)Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhirungan perolehan kursi aoggota DPRD kabupaten induk dan hasil perhitungan perolehan lcursi anggoia DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbak mcngajukan calon anggota DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD kabupatenlkota pemekaran. ()) KPU menerima dan mengolah data wilayah adrninistrasi pemenntahan kabupaten/ kecarnatan/desalkelurahan dan KPU provinst dan KPU kabupaten mduk dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mduk dan penetapan daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran.
(2)KPU melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten induk dalam pelaksanaan penataan keanggoiaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran,
(3)KPU mcngoordinasikan dan memantau pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabuparcn/koia pcmekaran.
(4)KPU melakuko.n koordinasi dengan mstansi terkait di tingkar pusar untuk kelancaran pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn/kota pcmekaran.
(5)KPU menetapkan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam penaiaan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupo.tcn/kota pemekaran dengan Keputusan KPU.

Pasal 15

g.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lirna puluh) kursi.
f.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan t.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (dclapan puluh lima) kursi; dan
e.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dan 400.000 (empat raus ribu) sarnpai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi:
c.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (riga rarus ribu) jiwa mcrnpcroleh alokasi 30 (uga puluh) kursi;
d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (riga rams ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursr;
b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dcngan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
b.mcnyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupaten. dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi aiau DPRD kabupaten tnduk Tahun 2009;
a.melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mdu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk sctiap daerah pemilihan berdasarkan Kepurusan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5):

(2)Dalarn tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b. KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
1. d.menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan/ desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan KPU temang penetapan daerah pemilihan, dan jumlah kursi anggota OPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
2. c.menyusun dan menetapkan rencana kcbutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD provmsi arau OPRD kabupaten induk dan pengisian kcanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran:
3. b.menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupatenlkota pemekaran: (!) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a. KPU provmsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
4. a.melakukan koordinasi dcngan pemcrintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;

BAB II

PENYELENG-GARA

Pasal 17

(I) KPU provinsi dan KPU kabupatcn induk melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provmsi atau DPRD kabupatcnlkota pemekaran,

(2)Pelaksanaan penaraan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam tiga tahap. yaitu:
1. a.tahap persiapan;
2. b.tahap pelaksanaantdan
3. c.tahap penyelcsaian.

Pasal 16

a.menyusun dan mcnyampaikan laporan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten indulc dan pengisian keanggotaan DPRD proviosi atau DPRD kabupaten/kota pemckaran kepada KPU dan KPU provinsi;
b.mcnyusun dan menyampaikan Japoran pertanggungjawaban keuangan kepada pemcrintah daerah.

(3)Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c. KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas: I. mengurnumkan nama-narna calon terpilih anggota DPRO provinsi atau DPRD kabupaten induk dan narna-nama calon terpilih anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
1. k.menyampaikan nama-nama ealon terpihh anggota DPRD kabupaten induk basil penataan keanggotaan OPRD kabupatcn mduk dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran kepada gubemur melalui bupati kabupaten induk dan melalui pejabat bupati/walikota di kabupaten/kota pemekaran;
2. j.menyampaikan nama-nama ealon terpilih anggota DPRD provinsi induk basil penataan keanggotaan DPRD provmsi induk dan calon terpilih anggota OPRD provinsi pemekaran kepada Mentcri Dalam Negen Republik Indonesia melalui gubemur di provinsi induk dan melalui pejabat gubemur provinsi pernekaran:
  1. 1.menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk basil penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pemekaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan panai politik;
3. h.menetapkan OCT DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk Pemilu Tahun 2009 sebagai OCT DPRD provinsi atau OPRD kabupaten induk dan DCT DPRD provinsi atau DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagai satu kesatuan;
4. c.menetapkan basil penghuungan perolehan suara uap partai politik, perolchan suara anggoia DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan suara calon aaggota DPRD provinsr atau DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan berdasarkan nasil Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Tahun 2009;
5. d.menenrukan BPP untuk nap daerah pernilihan anggota DPRD provmsi erau DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaien/kota pemckaran;
6. e.menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRO provinsi atau DPRD kabupaten induk:
7. f.menetapkan perolehan kursi partai politik dan caloo terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran;
8. g.meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran; Sekretanat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten induk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18. menyelenggarakan fungsi :
9. a.penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran:
10. b.fasilirasi teknis pcnataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
11. c.pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan:
12. d.fasilitasr penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum:
13. e.fasilitasi pelayanan infonnasi, partisipasi masyarakat, dan pcnyelenggaraan hubungan masyarakat:
14. f.pengelola dan pcmelihara data penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan peogisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran:
15. g.pengelola dan pendistribusian kebutuhan logistik keperluan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggoraan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
16. h.fasilitasi kerjasarna antar lernbaga:
17. i.penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU provinsi Dttm JO>U b,bup~ten indulc.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

(4)Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 10

Pasal 9

(2)Penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pcngisian keanggotaan DPRD kabupatenlkota pemekaran bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, dilakukan sampai dcngan 12 (dua belas) bulan sebelum pclaksanaan Pernilu Tahun 2014. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Pasal 8

Pasal 7

. 8.

a.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan l 00.000 (scrams nbu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi:

(2)Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).didasarkao pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketcnruan: (I) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi dan sebanyak-banyaknya 50 (hma puluh) kursi.

Pasal 14

e.Provinsi dengan jumlab penduduk lebib dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dcngan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lirna) kursi;
f.Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleb alokasi 85 (delapan pulub lima) kursi; dan g, Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa mernperoleh alokasi 100 (seratus) lcursi.
d.Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dcngan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi:
a.Provinsi dengan jurnlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (saru juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi:
b.Provinsi dengan jurnlab penduduk lebib dari 1.000.000 (saru juta) sampai dengan 3.000.000 (iiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
c.Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima pulub lima) kursi;

(2)Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah penduduk provmsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (I) Jumlah kursi DPRO provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi.

Pasal 13

(I) Dacrah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupatenlkota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pcmilihan.

(2)Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten!kota adalab kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pcmtlihan.

Pasal 12

(4)Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhirungan perolehan kursi aoggota DPRD kabupaten induk dan hasil perhitungan perolehan lcursi anggoia DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbak mcngajukan calon anggota DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD kabupatenlkota pemekaran. ()) KPU menerima dan mengolah data wilayah adrninistrasi pemenntahan kabupaten/ kecarnatan/desalkelurahan dan KPU provinst dan KPU kabupaten mduk dalam penataan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mduk dan penetapan daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran.
(2)KPU melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten induk dalam pelaksanaan penataan keanggoiaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran,
(3)KPU mcngoordinasikan dan memantau pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabuparcn/koia pcmekaran.
(4)KPU melakuko.n koordinasi dengan mstansi terkait di tingkar pusar untuk kelancaran pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn/kota pcmekaran.
(5)KPU menetapkan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam penaiaan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupo.tcn/kota pemekaran dengan Keputusan KPU.

Pasal 15

g.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lirna puluh) kursi.
f.provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan t.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (dclapan puluh lima) kursi; dan
e.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dan 400.000 (empat raus ribu) sarnpai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi:
c.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (riga rarus ribu) jiwa mcrnpcroleh alokasi 30 (uga puluh) kursi;
d.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (riga rams ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursr;
b.kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dcngan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
b.mcnyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupaten. dan suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi aiau DPRD kabupaten tnduk Tahun 2009;
a.melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mdu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk sctiap daerah pemilihan berdasarkan Kepurusan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5):

(2)Dalarn tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b. KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
1. d.menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan/ desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan KPU temang penetapan daerah pemilihan, dan jumlah kursi anggota OPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
2. c.menyusun dan menetapkan rencana kcbutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD provmsi arau OPRD kabupaten induk dan pengisian kcanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran:
3. b.menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD kabupatenlkota pemekaran: (!) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a. KPU provmsi dan KPU kabupaten induk bertugas:
4. a.melakukan koordinasi dcngan pemcrintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;

BAB II

PENYELENG-GARA

Pasal 17

(I) KPU provinsi dan KPU kabupatcn induk melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provmsi atau DPRD kabupatcnlkota pemekaran,

(2)Pelaksanaan penaraan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam tiga tahap. yaitu:
1. a.tahap persiapan;
2. b.tahap pelaksanaantdan
3. c.tahap penyelcsaian.

Pasal 16

a.menyusun dan mcnyampaikan laporan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten indulc dan pengisian keanggotaan DPRD proviosi atau DPRD kabupaten/kota pemckaran kepada KPU dan KPU provinsi;
b.mcnyusun dan menyampaikan Japoran pertanggungjawaban keuangan kepada pemcrintah daerah.

(3)Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c. KPU provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas: I. mengurnumkan nama-narna calon terpilih anggota DPRO provinsi atau DPRD kabupaten induk dan narna-nama calon terpilih anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau masyarakat.
1. k.menyampaikan nama-nama ealon terpihh anggota DPRD kabupaten induk basil penataan keanggotaan OPRD kabupatcn mduk dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran kepada gubemur melalui bupati kabupaten induk dan melalui pejabat bupati/walikota di kabupaten/kota pemekaran;
2. j.menyampaikan nama-nama ealon terpilih anggota DPRD provinsi induk basil penataan keanggotaan DPRD provmsi induk dan calon terpilih anggota OPRD provinsi pemekaran kepada Mentcri Dalam Negen Republik Indonesia melalui gubemur di provinsi induk dan melalui pejabat gubemur provinsi pernekaran:
  1. 1.menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk basil penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pemekaran kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan panai politik;
3. h.menetapkan OCT DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk Pemilu Tahun 2009 sebagai OCT DPRD provinsi atau OPRD kabupaten induk dan DCT DPRD provinsi atau DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagai satu kesatuan;
4. c.menetapkan basil penghuungan perolehan suara uap partai politik, perolchan suara anggoia DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan suara calon aaggota DPRD provinsr atau DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan berdasarkan nasil Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Tahun 2009;
5. d.menenrukan BPP untuk nap daerah pernilihan anggota DPRD provmsi erau DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaien/kota pemckaran;
6. e.menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRO provinsi atau DPRD kabupaten induk:
7. f.menetapkan perolehan kursi partai politik dan caloo terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran;
8. g.meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD provmsi atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran; Sekretanat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten induk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18. menyelenggarakan fungsi :
9. a.penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran:
10. b.fasilirasi teknis pcnataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
11. c.pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan:
12. d.fasilitasr penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum:
13. e.fasilitasi pelayanan infonnasi, partisipasi masyarakat, dan pcnyelenggaraan hubungan masyarakat:
14. f.pengelola dan pcmelihara data penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan peogisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran:
15. g.pengelola dan pendistribusian kebutuhan logistik keperluan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggoraan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran;
16. h.fasilitasi kerjasarna antar lernbaga:
17. i.penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU provinsi Dttm JO>U b,bup~ten indulc.