DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, No.159 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat, dan formulir syarat calon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 2020, No.159 Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a.Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); dan
b.Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), diubah sebagai berikut: 2020, No.159
1. 1.Ketentuan angka 10, angka 11, dan angka 20 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil 2020, No.159 Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud 2020, No.159 dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
11.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 2020, No.159 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15.Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16.Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
17.Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18.Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau 2020, No.159 KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
19.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20.Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
21.Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia. 22a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 22b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23.Hari adalah hari kalender. 2020, No.159
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3A diubah, dan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, dan huruf w ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan setelah ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2020, No.159
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. e.mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. f.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  1. 1.terpidana karena kealpaan; atau
  2. 2.terpidana karena alasan politik;
  3. 3.dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
7. g.bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; 2020, No.159 g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
8. h.bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. k.menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
12. l.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
13. m.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. n.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
15. o.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
  1. 1.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; 2020, No.159
  2. 2.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
  3. 3.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  4. 4.perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
  5. 5.ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk: a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau 2020, No.159 b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
16. p.belum pernah menjabat sebagai:
  1. 1.Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  2. 2.Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  3. 3.Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
17. q.berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
  1. 1.Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
  2. 2.Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
  3. 3.Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
18. r.menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
19. s.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota; 2020, No.159
20. t.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
21. u.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
22. v.berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
23. w.berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
(2)Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
(2a)Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2b)Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang 2020, No.159 bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
1. a.latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
2. b.jenis tindak pidananya; dan
3. c.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.
(2c)Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
2. b.paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
3. c.iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tempat tanggal lahir;
  3. 3.jenis kelamin;
  4. 4.alamat;
  5. 5.pendidikan; dan
  6. 6.pekerjaan.
4. d.iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
  1. 1.jenis tindak pidana;
  2. 2.nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  3. 3.nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam 2020, No.159 penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;
  4. 4.nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. 5.nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
(2d)Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
(2e)Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi:
1. a.pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
2. b.mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
3. c.mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
(2f)Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan 2020, No.159 kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.

4.Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat
(2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus: 2020, No.159
1. a.syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. b.syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
3. c.dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
(5)Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada:
1. a.Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
2. b.Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6)Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(7)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan: 2020, No.159
1. a.dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan
2. b.dihapus.
(2)Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3)Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
1. a.hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. b.hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
  1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (6) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2)Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
1. a.formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. b.1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh 2020, No.159 Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
3. c.1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
(3)Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
(5)KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
(6)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disaksikan oleh:
1. a.Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota.
  1. 7.Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
1. a.menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan 2020, No.159 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
2. b.menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
3. c.mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
(2)Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
(3)Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
(4)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan. 2020, No.159
(5)Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8.Ketentuan ayat (2) dan huruf d ayat (13) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.
(2)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. b.memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. c.memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. d.memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. e.memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. f.memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; 2020, No.159
7. g.memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. h.memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
(3)Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(4)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
(6)Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(7)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya 2020, No.159 pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
(8)Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
(9)Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
1. a.data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
2. b.data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
3. c.tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(10)Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
(11)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
(12)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan. 2020, No.159
(13)Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
1. a.1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. b.1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. c.1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. d.1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
5. e.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(14)Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membubuhkan paraf.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terjadi apabila:
1. a.1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. b.dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
  1. 1.kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
  2. 2.kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau 2020, No.159
3. c.1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
(2)Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
(3)Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
(5)Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
1. a.Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. b.KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
3. c.PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
(6)Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
1. a.Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
2. b.PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
  1. 10.Ketentuan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah 2020, No.159 menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
(2)Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. c.PPK.
(3)Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
(4)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
(5)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

11.Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, No.159 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat, dan formulir syarat calon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 2020, No.159 Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a.Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); dan
b.Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), diubah sebagai berikut: 2020, No.159
1. 1.Ketentuan angka 10, angka 11, dan angka 20 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil 2020, No.159 Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud 2020, No.159 dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
11.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 2020, No.159 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15.Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16.Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
17.Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18.Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau 2020, No.159 KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
19.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20.Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
21.Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia. 22a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 22b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23.Hari adalah hari kalender. 2020, No.159
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3A diubah, dan Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan huruf f, huruf f1, huruf g, huruf h, dan huruf w ayat (1) Pasal 4 diubah, di antara huruf g dan huruf h ayat (1) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan setelah ayat (2) Pasal 4 ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), dan ayat (2f) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2020, No.159
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
5. e.mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
6. f.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  1. 1.terpidana karena kealpaan; atau
  2. 2.terpidana karena alasan politik;
  3. 3.dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
7. g.bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; 2020, No.159 g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
8. h.bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
9. i.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
11. k.menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
12. l.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
13. m.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. n.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
15. o.belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
  1. 1.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; 2020, No.159
  2. 2.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
  3. 3.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  4. 4.perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
  5. 5.ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk: a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau 2020, No.159 b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
16. p.belum pernah menjabat sebagai:
  1. 1.Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  2. 2.Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  3. 3.Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
17. q.berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
  1. 1.Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
  2. 2.Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
  3. 3.Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
18. r.menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
19. s.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota; 2020, No.159
20. t.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
21. u.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
22. v.berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
23. w.berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
(2)Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
(2a)Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2b)Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang 2020, No.159 bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
1. a.latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
2. b.jenis tindak pidananya; dan
3. c.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.
(2c)Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
2. b.paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
3. c.iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tempat tanggal lahir;
  3. 3.jenis kelamin;
  4. 4.alamat;
  5. 5.pendidikan; dan
  6. 6.pekerjaan.
4. d.iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
  1. 1.jenis tindak pidana;
  2. 2.nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  3. 3.nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam 2020, No.159 penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;
  4. 4.nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. 5.nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
(2d)Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
(2e)Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi:
1. a.pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
2. b.mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
3. c.mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
(2f)Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan 2020, No.159 kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.

4.Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah dan Pasal 5 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat
(2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus: 2020, No.159
1. a.syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. b.syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
3. c.dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
(5)Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), didasarkan pada:
1. a.Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
2. b.Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6)Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(7)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan: 2020, No.159
1. a.dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan
2. b.dihapus.
(2)Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3)Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
1. a.hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. b.hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
  1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf b ayat (6) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2)Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
1. a.formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
2. b.1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh 2020, No.159 Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
3. c.1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
(3)Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
(5)KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
(6)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disaksikan oleh:
1. a.Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota.
  1. 7.Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
1. a.menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan 2020, No.159 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
2. b.menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan
3. c.mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
(2)Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
(3)Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
(4)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan. 2020, No.159
(5)Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8.Ketentuan ayat (2) dan huruf d ayat (13) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi.
(2)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
2. b.memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
3. c.memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. d.memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. e.memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
6. f.memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; 2020, No.159
7. g.memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. h.memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
(3)Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(4)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5)Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
(6)Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(7)Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya 2020, No.159 pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
(8)Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
(9)Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
1. a.data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
2. b.data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
3. c.tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
(10)Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
(11)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
(12)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan. 2020, No.159
(13)Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
1. a.1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. b.1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. c.1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
4. d.1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
5. e.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(14)Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (9) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib membubuhkan paraf.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terjadi apabila:
1. a.1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. b.dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
  1. 1.kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
  2. 2.kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau 2020, No.159
3. c.1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
(2)Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
(3)Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
(5)Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
1. a.Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. b.KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
3. c.PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
(6)Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
1. a.Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
2. b.PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
  1. 10.Ketentuan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah 2020, No.159 menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
(2)Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
1. a.Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. c.PPK.
(3)Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
(4)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
(5)Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

11.Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: