DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:...

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
3.Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; sebagaimana menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat

(2)huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat dibantu Tenaga Pakar / Ahli; KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PERATURANKOMISI PEMILIHANUMUM NOMOR 1,0 TAHUN2014 TENTANG TENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUM KOMISI PEM!LlHAN UMUM
1. e.bidang ...

Pasal 3

(1)Bidang Tenaga Pakar / Ahli di lingkungan KPU, mencakup:
1. a.bidang perencanaan;
2. b.bidang keuangan;
3. c.bidang media dan hubungan masyarakat;
4. d.bidang teknologi informasi; BABII BIDANGTENAGAPAKAR/AHLIDANPERSYARATAN Pasal 2 Penyediaan Tenaga Pakar / Ahli berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu lancarnya tugas dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
  1. 3.Tenaga Pakar / Ahli adalah seseorang yang memi1iki pengetahuan dan kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman atau penugasan dalam bidang- bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui kegiatan penelaahan, pengkajian dan penyusunan rekomendasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
  2. 2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Menetapkan:

c.Tenaga ... komisioner I anggota KPU;
b.Tenaga Pakar / Ahli untuk Sekretaris Jenderal KPU; masing-rnasinguntuk Pasa17

(1)Komposisi Tenaga Pakar.' Ahli di lingkungan KPU, sebagai beriku t :
1. a.Tenaga Pakar IAhli Pasal 6 Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Jenderal KPU. Pasa15 Tenaga Pakar IAhli berkedudukan di KPU.
2. a.mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
3. b.berpendidikan, paling rendah Strata Satu (S1) dan berpengalaman;
4. c.sehat jasmani dan rohani;
5. d.memiliki pengalaman dengan tugas yang akan dilaksanakan pada bidang terkait;
6. e.tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/ atau anggota partai politik.
7. e.bidang hukum;
8. f.bidang logistik dan distribusi;
9. g.bidang teknis Pemilu; dan
10. h.bidang sumber daya manusia.
(2)Jenis bidang Tenaga Pakar IAhli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. dikeluarkan ...

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS,DANJUMLAHTENAGAPAKARI AHLI Pasal 4 Persyaratan untuk menjadi Tenaga Pakar/ Ahli di lingkungan KPU, an tara lain:

Pasal 8

(1)Seleksi calon Tenaga Pakar j Ahli dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadan barangj jasa pemerintah.
(2)Seleksi calon Tenaga Pakar j Ahli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.mengumumkan pendaftaran calon Tenaga Pakar j Ahli melalui papan pengumuman resmi danjatau website KPU;
2. b.menerima berkas kelengkapan pendaftaran calon Tenaga Pakar j Ahli terhitung sejak pengumurnan;
3. c.melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Pakar j Ahli sejak berkas diterima secara lengkap;
4. d.melakukan wawancara dengan calon Tenaga Pakar j Ahli sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut;
5. e.mernberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis.
(3)Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi :
1. a.surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- ;
2. b.daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
3. c.karya tulis dengan tema sesuai bidarig keahlianj profesi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan sistematika sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
4. d.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
5. e.foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f.foto kopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang
8. c.Tenaga Pakar j Ahli untuk masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat KPU.
(2)Jumlah Tenaga Pakar j Ahli untuk masing-masing peruntukan disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Anggota ...

BAB IV

SELEKSICALONTENAGAPAKARjAHLI

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
(2)Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala BiroIInspektur sesuai dengan bidang Tenaga Pakar IAhli.
(3)Tenaga Pakar IAhli wajib menerapkan prmsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Tenaga Pakar IAhli dan unit-unit kerja di lingkungan KPU.
(4)Tenaga Pakar j Ahli berhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabatj Staf Sekretariat Jenderal KPU. BABVI TATAKERJA

Pasal 10

Tenaga Pakar IAhli berhenti atau diberhentikan, apabila:

a.meninggal dunia;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Pakar IAhli;
c.mendapat 2 (dua) kali sanksi atau teguran dari KPU;
d.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
e.berakhirnya masa tugas sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan. Pasa19 Calon Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Tenaga Pakar I Ahli sesuar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadan barang/ jasa pemerintah. BABV PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
h.surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus darry atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini.
a.mengelola ...

Pasal 14

(1)Sekretaris Jenderal .KPU dapat membentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli.
(2)Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Anggota.
(3)Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut: BAB VIn TIM PENGELOLAADMINISTRASITENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGANKPU Pasal 13
(1)Pernbiayaan seleksi Calon Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.
(2)Remunerasi Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.

Pasal 12

(1)Tenaga Pakar/ Ahli yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Jenderal KPU dapat menetapkan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tenaga Pakar / Ahli dapat menerima penghasilan lain yang sah.
(5)Anggota KPU dan Pejabat / Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tenaga Pakar / Ahli.
(6)Tenaga Pakar / Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris J enderal KPU dan tembusannya kepada unit-unit kerja terkait. Komisi ...

BAB VII

REMUNERASIDANPEMB~YAAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan InI, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga pakar / ahli dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat BABXI KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Pengangkatan Tenaga Pakar / Ahli dan Tenaga Profesional yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Tenaga Pakar / Ahli yang telah berakhir mas a tugasnya, dapat diangkat kembali dengan melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerin tah.

(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenagapenugasane. menghimpun hasil-hasil Pakar/ Ahli; dan
1. f.menyiapkan persyaratan terkait pembayaran remunerasi Tenaga Pakar / Ahli.
2. c.melakukan koordinasi dengan Tenaga Pakar / Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
3. d.menyiapkan surat tugas Tenaga Pakar / Ahli untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU; Tenaga
4. a.mengelola administrasi yang meliputi pencatatan, persuratan dan pengarsipan surat;
5. b.meneliti kelengkapan administrasi Pakar / Ahli; AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2014 NOMOR 390 ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 HUSNI KAMILMANIK ttd. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan KPU ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 18

Peraturan KPU Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan ( ) Yang membuat pemyataan, Materai 6000 . 0' .....• Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga Pakar / Ahli di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Bidang , Sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor .............. Tahun ..... tentang Tenaga Pakar / Ahli Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

11.Penghargaan yang pemah diperoleh (disertai fotocopy bukti- bukti)
12.Sertifikat
13.Lain-lain e . c . d . e .. a .. b ..
10.Pengalaman Organisasi c .. d .. e .. a . b ..
9.Pengalaman Pekerjaan c . d . a . b .
7.Pekerjaan
8.Riwayat Pendidikan

a.Belum / sudah / pemah kawin *)
b.Nama Istri / suami * .
c.Jumlah Anak orang.
1. 1.Nama
2. 2.Jenis Kelamin
3. 3.Tempat Tgl. Lahir /Usia
4. 4.Pekerjaan / Jabatan
5. 5.Alamat
6. 6.Status Perkawinan DAFTAR RIWAYATHIDUP LAMPIRANPERATURANKOMISI PEMILIHANUMUM NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANGTENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHANUMUM DAFTARPUSTAKA
7. 1.PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan II. KERANGKA KONSEPTUAL III. ANALISIS IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran SISTEMATlKA KARYATULIS · . HUSNI KAMILMANIK ttd. Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM, ( ) Yang membuat pemyataan, Materai 6000 . " . Demikian surat pemyataan ini elibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga pakarj'ahli Komisi Pemilihan Umum, Bidang , sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun .... tentang Tenaga pakar zahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus dan I atau Anggota Partai Politik. tahunITempat Tgl. Lahir I Usia Pekerjaan I Jabatan Alamat Jenis Kelamin Nama Yang bertanda tangan elibawah ini : ~==================~========================~========================= SURATPERNYATAAN TIDAKSEDANGMENJADI PENGURUSDANIATAUANGGOTAPARTAIPOLITIK

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:...

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
3.Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; sebagaimana menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat

(2)huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat dibantu Tenaga Pakar / Ahli; KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: PERATURANKOMISI PEMILIHANUMUM NOMOR 1,0 TAHUN2014 TENTANG TENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGANKOMISIPEMILIHANUMUM KOMISI PEM!LlHAN UMUM
1. e.bidang ...

Pasal 3

(1)Bidang Tenaga Pakar / Ahli di lingkungan KPU, mencakup:
1. a.bidang perencanaan;
2. b.bidang keuangan;
3. c.bidang media dan hubungan masyarakat;
4. d.bidang teknologi informasi; BABII BIDANGTENAGAPAKAR/AHLIDANPERSYARATAN Pasal 2 Penyediaan Tenaga Pakar / Ahli berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu lancarnya tugas dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.
  1. 3.Tenaga Pakar / Ahli adalah seseorang yang memi1iki pengetahuan dan kemampuan luas berdasarkan penelitian, pengalaman atau penugasan dalam bidang- bidang tertentu, yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja KPU melalui kegiatan penelaahan, pengkajian dan penyusunan rekomendasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
  2. 2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. Menetapkan:

c.Tenaga ... komisioner I anggota KPU;
b.Tenaga Pakar / Ahli untuk Sekretaris Jenderal KPU; masing-rnasinguntuk Pasa17

(1)Komposisi Tenaga Pakar.' Ahli di lingkungan KPU, sebagai beriku t :
1. a.Tenaga Pakar IAhli Pasal 6 Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU mempunyai tugas memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris Jenderal KPU. Pasa15 Tenaga Pakar IAhli berkedudukan di KPU.
2. a.mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
3. b.berpendidikan, paling rendah Strata Satu (S1) dan berpengalaman;
4. c.sehat jasmani dan rohani;
5. d.memiliki pengalaman dengan tugas yang akan dilaksanakan pada bidang terkait;
6. e.tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan/ atau anggota partai politik.
7. e.bidang hukum;
8. f.bidang logistik dan distribusi;
9. g.bidang teknis Pemilu; dan
10. h.bidang sumber daya manusia.
(2)Jenis bidang Tenaga Pakar IAhli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU. dikeluarkan ...

BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS,DANJUMLAHTENAGAPAKARI AHLI Pasal 4 Persyaratan untuk menjadi Tenaga Pakar/ Ahli di lingkungan KPU, an tara lain:

Pasal 8

(1)Seleksi calon Tenaga Pakar j Ahli dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadan barangj jasa pemerintah.
(2)Seleksi calon Tenaga Pakar j Ahli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.mengumumkan pendaftaran calon Tenaga Pakar j Ahli melalui papan pengumuman resmi danjatau website KPU;
2. b.menerima berkas kelengkapan pendaftaran calon Tenaga Pakar j Ahli terhitung sejak pengumurnan;
3. c.melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Pakar j Ahli sejak berkas diterima secara lengkap;
4. d.melakukan wawancara dengan calon Tenaga Pakar j Ahli sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut;
5. e.mernberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis.
(3)Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi :
1. a.surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- ;
2. b.daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
3. c.karya tulis dengan tema sesuai bidarig keahlianj profesi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan sistematika sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini;
4. d.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm;
5. e.foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f.foto kopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang
8. c.Tenaga Pakar j Ahli untuk masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat KPU.
(2)Jumlah Tenaga Pakar j Ahli untuk masing-masing peruntukan disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Anggota ...

BAB IV

SELEKSICALONTENAGAPAKARjAHLI

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.
(2)Tenaga Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala BiroIInspektur sesuai dengan bidang Tenaga Pakar IAhli.
(3)Tenaga Pakar IAhli wajib menerapkan prmsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Tenaga Pakar IAhli dan unit-unit kerja di lingkungan KPU.
(4)Tenaga Pakar j Ahli berhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabatj Staf Sekretariat Jenderal KPU. BABVI TATAKERJA

Pasal 10

Tenaga Pakar IAhli berhenti atau diberhentikan, apabila:

a.meninggal dunia;
b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Pakar IAhli;
c.mendapat 2 (dua) kali sanksi atau teguran dari KPU;
d.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
e.berakhirnya masa tugas sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan. Pasa19 Calon Tenaga Pakar IAhli di lingkungan KPU yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai Tenaga Pakar I Ahli sesuar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadan barang/ jasa pemerintah. BABV PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
h.surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus darry atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini.
a.mengelola ...

Pasal 14

(1)Sekretaris Jenderal .KPU dapat membentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli.
(2)Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.Anggota.
(3)Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut: BAB VIn TIM PENGELOLAADMINISTRASITENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGANKPU Pasal 13
(1)Pernbiayaan seleksi Calon Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.
(2)Remunerasi Tenaga Pakar / Ahli di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dibebankan pada anggaran KPU.

Pasal 12

(1)Tenaga Pakar/ Ahli yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Jenderal KPU dapat menetapkan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tenaga Pakar / Ahli dapat menerima penghasilan lain yang sah.
(5)Anggota KPU dan Pejabat / Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tenaga Pakar / Ahli.
(6)Tenaga Pakar / Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris J enderal KPU dan tembusannya kepada unit-unit kerja terkait. Komisi ...

BAB VII

REMUNERASIDANPEMB~YAAN

Pasal 17

Pasal 15

(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Pakar / Ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenagapenugasane. menghimpun hasil-hasil Pakar/ Ahli; dan
1. f.menyiapkan persyaratan terkait pembayaran remunerasi Tenaga Pakar / Ahli.
2. c.melakukan koordinasi dengan Tenaga Pakar / Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
3. d.menyiapkan surat tugas Tenaga Pakar / Ahli untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU; Tenaga
4. a.mengelola administrasi yang meliputi pencatatan, persuratan dan pengarsipan surat;
5. b.meneliti kelengkapan administrasi Pakar / Ahli; AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2014 NOMOR 390 ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014 HUSNI KAMILMANIK ttd. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan KPU ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 18

11.Penghargaan yang pemah diperoleh (disertai fotocopy bukti- bukti)
12.Sertifikat
13.Lain-lain e . c . d . e .. a .. b ..
10.Pengalaman Organisasi c .. d .. e .. a . b ..
9.Pengalaman Pekerjaan c . d . a . b .
7.Pekerjaan
8.Riwayat Pendidikan

a.Belum / sudah / pemah kawin *)
b.Nama Istri / suami * .
c.Jumlah Anak orang.
1. 1.Nama
2. 2.Jenis Kelamin
3. 3.Tempat Tgl. Lahir /Usia
4. 4.Pekerjaan / Jabatan
5. 5.Alamat
6. 6.Status Perkawinan DAFTAR RIWAYATHIDUP LAMPIRANPERATURANKOMISI PEMILIHANUMUM NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANGTENAGAPAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHANUMUM DAFTARPUSTAKA
7. 1.PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan II. KERANGKA KONSEPTUAL III. ANALISIS IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran SISTEMATlKA KARYATULIS · . HUSNI KAMILMANIK ttd. Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2014 KETUAKOMISI PEMILIHANUMUM, ( ) Yang membuat pemyataan, Materai 6000 . " . Demikian surat pemyataan ini elibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tenaga pakarj'ahli Komisi Pemilihan Umum, Bidang , sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun .... tentang Tenaga pakar zahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus dan I atau Anggota Partai Politik. tahunITempat Tgl. Lahir I Usia Pekerjaan I Jabatan Alamat Jenis Kelamin Nama Yang bertanda tangan elibawah ini : ~==================~========================~========================= SURATPERNYATAAN TIDAKSEDANGMENJADI PENGURUSDANIATAUANGGOTAPARTAIPOLITIK