Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 jdih.kpu.go.id tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:
jdih.kpu.go.id
jdih.kpu.go.id
jdih.kpu.go.id
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
b) angka 6 huruf a ayat (1) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c), di antara angka 10 dan angka 11 huruf a ayat (1) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan ayat (1), angka 10 huruf a ayat (1), angka 11 huruf a ayat (1), huruf d ayat (1), dan huruf e ayat (1) Pasal 20 diubah, dan Pasal 20 ayat (1) huruf f dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
1a. tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia;
jdih.kpu.go.id
a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; b) pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; atau c) Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri;
10a. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
jdih.kpu.go.id
Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf c), menyerahkan keputusan pemberhentian pada saat melakukan pendaftaran.
Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:
jdih.kpu.go.id
Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10a, menyerahkan:
Membuka PDF…