Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas:
dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan barang Persediaan. BAB II PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN
BAB II
Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam buku Persediaan untuk setiap jenis barang dengan menggunakan aplikasi Persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikategorikan ke dalam:
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya berupa surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dengan cara:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen