DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh ... Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014.
7.Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8.Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah bakal pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
9.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
10.Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada asas:

a.mandiri ...
a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggaraan Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB II

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 4

Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi:

a.persyaratan pencalonan;
b.persyaratan calon.

Pasal 5

(1)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR; atau
2. b.memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
(2)Jumlah ...
(2)Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diperoleh dari hasil bagi dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR.
(3)Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil bagi dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu DPR.
(4)Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.
(5)Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pasal 6

(1)Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
(2)Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
(3)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
(4)Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
(5)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.

Pasal 7

(1)Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
1. a.kesepakatan antar-Partai Politik;
2. b.kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain.
(3)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dan Bakal Pasangan Calon.

Pasal 8

(1)Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2)Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 9

(1)Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden.
(2)Surat ...
(2)Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 10

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c.tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d.mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f.telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.terdaftar sebagai Pemilih;
k.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
l.belum ...
l.belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
n.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o.berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
q.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
r.memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 11

(1)KPU mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media cetak atau media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
(2)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU selama masa pendaftaran.
(3)Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib hadir pada saat pendaftaran.
(4)Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai ... Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(5)Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman jadwal pendaftaran.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh ... Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014.
7.Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8.Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah bakal pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.
9.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
10.Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada asas:

a.mandiri ...
a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggaraan Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB II

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 4

Pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi:

a.persyaratan pencalonan;
b.persyaratan calon.

Pasal 5

(1)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:
1. a.memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR; atau
2. b.memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
(2)Jumlah ...
(2)Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diperoleh dari hasil bagi dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR.
(3)Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil bagi dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu DPR.
(4)Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.
(5)Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Pasal 6

(1)Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
(2)Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
(3)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
(4)Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
(5)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.

Pasal 7

(1)Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
1. a.kesepakatan antar-Partai Politik;
2. b.kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain.
(3)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dan Bakal Pasangan Calon.

Pasal 8

(1)Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2)Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 9

(1)Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden.
(2)Surat ...
(2)Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 10

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c.tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d.mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f.telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i.tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.terdaftar sebagai Pemilih;
k.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
l.belum ...
l.belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
n.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o.berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
q.bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
r.memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 11

(1)KPU mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media cetak atau media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
(2)Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU selama masa pendaftaran.
(3)Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib hadir pada saat pendaftaran.
(4)Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai ... Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(5)Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman jadwal pendaftaran.