DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
9.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
12.Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
13.Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU.
14.Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern di Lingkungan KPU.
15.Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua.
16.Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU yang berhubungan dengan penugasan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
17.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18.Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
19.Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
20.Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil- wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
21.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Pelapor Gratifikasi, selanjutnya disebut Pelapor, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga KPU.
23.Penerima Gratifikasi, selanjutnya disebut Penerima, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
24.Pemberi Gratifikasi, selanjutnya disebut Pemberi, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
25.Penolak Gratifikasi, selanjutnya disebut Penolak, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penolakan atas penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
26.Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
27.Pihak Ketiga adalah peserta Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu, calon rekanan dan rekanan di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

BAB II

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

a.penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap;
b.penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:

a.pengadaan barang dan jasa;
b.seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c.tugas penyusunan anggaran;
d.tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
e.pelaksanaan perjalanan dinas;
f.proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
g.perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
h.pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
i.proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:

a.Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
b.Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.

Pasal 6

(1)Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
1. a.seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
(2)Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.

Pasal 7

(1)Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. b.hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
3. c.pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
5. e.kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
6. f.keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
7. g.keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
8. h.manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
9. i.sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
10. j.pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
11. k.penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
12. l.pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
(2)Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
2. b.pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
3. c.pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
4. d.pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
5. e.penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib ditolak.
(2)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.

Pasal 9

(1)Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
(2)Penolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.

Pasal 10

Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dilarang melakukan pemberian dengan tujuan suap atau Gratifikasi yang dianggap suap dalam hubungan dengan jabatannya, dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Lingkungan KPU, adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabubaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain.
9.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
12.Jajaran Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Jajaran KPU, adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau pegawai Sekretariat, termasuk Keluarga Inti.
13.Pegawai Sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan KPU.
14.Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah unsur pengawasan intern di Lingkungan KPU.
15.Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan mertua.
16.Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU yang berhubungan dengan penugasan atau pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
17.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18.Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
19.Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
20.Gratifikasi dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di Lingkungan KPU sebagai wakil- wakil resmi KPU dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
21.Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan/pemberian Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Pelapor Gratifikasi, selanjutnya disebut Pelapor, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga KPU.
23.Penerima Gratifikasi, selanjutnya disebut Penerima, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
24.Pemberi Gratifikasi, selanjutnya disebut Pemberi, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
25.Penolak Gratifikasi, selanjutnya disebut Penolak, adalah Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN yang melakukan penolakan atas penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian Gratifikasi.
26.Unit Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya disingkat UPG, adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi di bawah Sekretaris Jenderal KPU yang melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
27.Pihak Ketiga adalah peserta Pemilu Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu, calon rekanan dan rekanan di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN.

BAB II

KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

a.penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap;
b.penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi penerimaan Gratifikasi dalam:

a.pengadaan barang dan jasa;
b.seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c.tugas penyusunan anggaran;
d.tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
e.pelaksanaan perjalanan dinas;
f.proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
g.perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
h.pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
i.proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap meliputi:

a.Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan; dan
b.Penerimaan Gratifikasi Tidak Terkait Kedinasan.

Pasal 6

(1)Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
1. a.seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
(2)Penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.seminar kit, plakat, vandal, goody bag/gimmick, souvenir, konsumsi/perjamuan dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya yang nilainya melebihi dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. b.penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai dari KPU.

Pasal 7

(1)Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tidak wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan Keluarga Inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
2. b.hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
3. c.pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
5. e.kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, misalnya sebagai pembicara atas nama pribadi dalam kegiatan di luar Lingkungan KPU;
6. f.keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
7. g.keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
8. h.manfaat yang berlaku umum bagi seluruh anggota koperasi pegawai di Lingkungan KPU berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri sipil;
9. i.sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya di luar rangkaian kedinasan;
10. j.pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh di luar rangkaian kegiatan kedinasan;
11. k.penerimaan parcel pada hari raya yang bukan berasal dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN; dan
12. l.pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.
(2)Penerimaan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dan Tidak Terkait Dengan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang wajib dilaporkan kepada UPG meliputi:
1. a.Pemberian pihak ketiga, sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait hadiah dalam bentuk uang, barang dan jasa yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
2. b.pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima dan Keluarga Inti per pemberian melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
3. c.pemberian sesama Pegawai Sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
4. d.pemberian sesama rekan kerja di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
5. e.penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

(1)Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib ditolak.
(2)Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak diketahui proses dan waktu pemberian, lokasi penerimaan, dan identitas dan alamat Pemberinya, Gratifikasi dimaksud dapat diterima dan wajib dilaporkan ke UPG.

Pasal 9

(1)Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.
(2)Penolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada UPG untuk menghindari adanya risiko melekat di kemudian hari.