DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:
1. a.mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
2. b.menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
3. c.meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
4. d.membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
(2)Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D- KWK.
(3)Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1- KWK dan lampirannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

3.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
(2)Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ruang untuk rapat;
2. b.formulir berita acara dan sertifikat;
3. c.kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
4. d.3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan: 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2) Daftar Pemilih; dan 3) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan
5. e.perlengkapan lainnya.
  1. 4.Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
2. b.sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. c.segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. d.spidol sebanyak 2 (dua) buah;
5. e.ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
6. f.lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
7. g.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
8. h.daftar hadir peserta rapat.
(2)Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
(3)Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
1. a.sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
2. b.lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
  1. 1.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  2. 2.Daftar Pemilih; dan
  3. 3.Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
3. c.lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
4. d.sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
(2)Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
1. a.agenda rapat; dan
2. b.tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
(4)Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
1. a.1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
2. b.1 (satu) wilayah kecamatan.
(2)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
(3)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
(4)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
(5)PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b;
2. b.membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
3. c.mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
5. e.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK; e1. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
6. f.mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
7. g.menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
8. h.mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(6)PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k;
2. b.menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
3. c.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
4. d.mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
5. e.menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
6. f.membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
7. g.menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
(7)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
(2)Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3)PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5- KWK kepada:
1. a.Saksi; dan
2. b.Panwas Kecamatan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:
1. a.kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
2. b.kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
3. c.kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
4. d.seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
(2)Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4- KWK.

9.Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA- KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3)Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
(4)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
(5)Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
(7)PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
(8)Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2- KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
(8a)PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
(9)PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
(10)PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(11)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.

10.Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat

(4)dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
(2)Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
1. a.Saksi; dan
2. b.Panwas Kabupaten/Kota.
(4)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
(5)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.

11.Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:
1. a.mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan;
2. b.menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
3. c.meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
4. d.membantu PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan.
(2)Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D- KWK.
(3)Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

3.Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
(2)Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ruang untuk rapat;
2. b.formulir berita acara dan sertifikat;
3. c.kotak suara tersegel yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
4. d.3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan: 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 2) Daftar Pemilih; dan 3) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya; dan
5. e.perlengkapan lainnya.
  1. 4.Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
2. b.sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. c.segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. d.spidol sebanyak 2 (dua) buah;
5. e.ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
6. f.lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
7. g.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
8. h.daftar hadir peserta rapat.
(2)Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
(3)Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
1. a.sampul kertas yang memuat formulir Model DA- KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
2. b.lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi:
  1. 1.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  2. 2.Daftar Pemilih; dan
  3. 3.Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya;
3. c.lubang gembok kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk masing-masing TPS; dan
4. d.sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
(2)Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
1. a.agenda rapat; dan
2. b.tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
(4)Anggota PPS dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3), huruf h ayat (5) dan huruf g ayat (6) Pasal 15 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (6) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
1. a.1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
2. b.1 (satu) wilayah kecamatan.
(2)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
(3)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil rekapitulasi pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
(4)Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
(5)PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b;
2. b.membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c;
3. c.mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
4. d.menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
5. e.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK; e1. PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
6. f.mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
7. g.menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
8. h.mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(6)PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf k;
2. b.menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
3. c.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
4. d.mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
5. e.menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
6. f.membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
7. g.menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
(7)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
(2)Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3)PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5- KWK kepada:
1. a.Saksi; dan
2. b.Panwas Kecamatan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang terdiri:
1. a.kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
2. b.kotak suara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
3. c.kotak suara Daftar Pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
4. d.seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
(2)Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4- KWK.

9.Di antara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA- KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3)Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
(4)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
(5)Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
(7)PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
(8)Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DC2- KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten/kota.
(8a)PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.
(9)PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
(10)PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(11)Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa foto atau video.

10.Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat

(4)dan ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi yang hadir.
(2)Dalam hal Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
1. a.Saksi; dan
2. b.Panwas Kabupaten/Kota.
(4)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Model DAA dan Model DA1-KWK dalam bentuk softcopy (hasil scan) kepada KPU untuk dipublikasikan di laman KPU.
(5)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam bentuk softcopy kepada KPU pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi.

11.Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: