DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; www.peraturan.go.id 2019, No.905 Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No.905
3.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU www.peraturan.go.id 2019, No.905 Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif; dan
11. k.efisien.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan. www.peraturan.go.id 2019, No.905

Pasal 4

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan program dan anggaran;
2. b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. e.pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. g.penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. h.pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
(2)Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
2. b.pengelolaan program dan anggaran.
(3)Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
(4)Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat; dan
2. b.penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
(5)Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
1. a.masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
2. b.pembentukan dan masa kerja PPDP. www.peraturan.go.id 2019, No.905
(6)Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
1. a.pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
2. b.pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Pasal 5

(1)Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. b.pendaftaran Pasangan Calon;
3. c.penelitian persyaratan calon;
4. d.penetapan Pasangan Calon;
5. e.pelaksanaan kampanye;
6. f.pelaksanaan pemungutan suara;
7. g.penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. h.penetapan calon terpilih;
9. i.penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. j.pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
(2)Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
(3)Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
(4)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
1. a.masa kampanye; dan
2. b.laporan dan audit dana kampanye.
(5)Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, www.peraturan.go.id 2019, No.905 dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
(6)Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
(7)Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
(8)Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 6

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh:

a.KPU Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b.KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. www.peraturan.go.id 2019, No.905

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id 2019, No.905 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. www.peraturan.go.id 2019, No.905
3.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU www.peraturan.go.id 2019, No.905 Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif; dan
11. k.efisien.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan. www.peraturan.go.id 2019, No.905

Pasal 4

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan program dan anggaran;
2. b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. e.pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. g.penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. h.pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
(2)Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
2. b.pengelolaan program dan anggaran.
(3)Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
(4)Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
1. a.sosialisasi kepada masyarakat; dan
2. b.penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
(5)Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
1. a.masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
2. b.pembentukan dan masa kerja PPDP. www.peraturan.go.id 2019, No.905
(6)Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
1. a.pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
2. b.pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

Pasal 5

(1)Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. b.pendaftaran Pasangan Calon;
3. c.penelitian persyaratan calon;
4. d.penetapan Pasangan Calon;
5. e.pelaksanaan kampanye;
6. f.pelaksanaan pemungutan suara;
7. g.penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. h.penetapan calon terpilih;
9. i.penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. j.pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
(2)Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
(3)Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
(4)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
1. a.masa kampanye; dan
2. b.laporan dan audit dana kampanye.
(5)Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, www.peraturan.go.id 2019, No.905 dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
(6)Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
(7)Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
(8)Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan disusun dan ditetapkan oleh:

a.KPU Provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b.KPU Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. www.peraturan.go.id 2019, No.905