DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012

Nomor: 16
Tahun: 2012
Ditetapkan: 29 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

b.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 'Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Menimbang DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, /' PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN
1. 1.Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsidan SekretariatKomisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan :

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan KOMISI PEMILIHAN UMUM

9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat BelajarIljazah.
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan KeempatbelasAtas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PegawaiNegeri Sipil;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135).
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010; 2 Menetapkan

a.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1) /setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pang kat Pengatur (1I/c) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (1II/a);

(4)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat 1I1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh :
(3)Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Diploma III / setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (1I/b) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
1. b.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas I Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru (lie) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (lila);
2. a.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamal Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (lib) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Juru (1/c);
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh :
1. a.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I;
2. b.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat II;
3. c.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat III;
  1. 1.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

Pasal 2

5.Ujian Dinas adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pang kat dan golongan ruang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi.
4.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan.
3.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu;
2.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sese orang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar penggajian; 3

(3)Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud padaAyat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya1,5 (satu setengah) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) yang menduduki jabatan Eselon III.
(2)Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat PengaturTingkat I (II/d);
(1)Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:
1. a.Ujian Dinas Tingkat I;
2. b.Ujian Dinas Tingkat II.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

UJIAN DINAS

(3)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

1.Pengetahuanumum;
2.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.
3.Bahasa Inggris;
4.Karya Tulis.

(2)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana oimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan perkantoran;
3.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.

(1)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1.Pengetahuanumum;
2.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.

Pasal 3

c.Pegawai Negeri Sipil yang memperoieh ijazah Doktor (S-3) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pang kat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata (lIlIc);
b.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Pascasarjana (S-2) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); 4

(1)Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
(2)Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut :
1. a.Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.Fotocopy Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural (bila memiliki jabatan) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.Fotocopy ljazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.Fotocopy Ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.Fotocopy Surat Tugas Belajar, Izin Belajar I Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
9. i.Pas Foto berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 6

(2)Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
3.Bahasa Inggris; /"
4.Karya Tulis.

(1)Materi Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan perkantoran;
3.Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.

Pasal 5

(4)Pegawai Neger; Sipil yang menduduki jabatan Eselon III dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan atau telah memperoleh ijazah S2IS3 dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat II; 5 Hasil penilaian akhir Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaporkan kepada pleno Komisi Pemilihan Umurn.

Pasal 10

Tata Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pernilihan Umum.

Pasal 9

(2)Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dar; Peraturan ini.
(1)Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) sebagaimana terlampir dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(5)Pernbentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kornisi Pemilihan Umurn Provinsi.
(4)Pembentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Kornisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn;
(3)Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi bertugas memberikan dukungan teknis terhadap panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn;
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Kornisi Pernilihan Urnurn dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Kornisi Pernilihan Umurn Provinsi;
(1)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Kornisi Pernilihan Urnurn dan Sekretariat Kornisi Pernilihan Urnurn Provinsi yang akan rnelaksanakan kegiatan dirnaksud;

Pasal 7

BABIV PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS 6 • Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BE RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1123 HUSNJKAMIL MANIK ttd. KETUA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PERALIHAN Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas ini di luar akomodasi dan transport peserta dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum;

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

b.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 99 'Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; Menimbang DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, /' PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 16 TAHUN 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN
1. 1.Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsidan SekretariatKomisi Pemilihan Kabupaten/Kota; Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan :

Pasal 1

9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat BelajarIljazah.
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan KeempatbelasAtas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PegawaiNegeri Sipil;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135).
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010; 2 Menetapkan

a.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sarjana (S-1) /setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pang kat Pengatur (1I/c) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (1II/a);

(4)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat 1I1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diikuti oleh :
(3)Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Diploma III / setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (1I/b) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
1. b.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas I Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru (lie) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (lila);
2. a.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamal Setingkat dan memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (lib) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Juru (1/c);
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh :
1. a.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I;
2. b.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat II;
3. c.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Tingkat III;
  1. 1.Ujian Kenaikan Pang kat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari :

Pasal 2

5.Ujian Dinas adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pang kat dan golongan ruang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi.
4.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penilaian pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan.
3.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu;
2.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat sese orang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai yang digunakan sebagai dasar penggajian; 3

(3)Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud padaAyat (1) huruf b diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya1,5 (satu setengah) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) yang menduduki jabatan Eselon III.
(2)Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sedikitnya 2 (dua) tahun dalam pangkat PengaturTingkat I (II/d);
(1)Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:
1. a.Ujian Dinas Tingkat I;
2. b.Ujian Dinas Tingkat II.

BAB II

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

UJIAN DINAS

(3)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

1.Pengetahuanumum;
2.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.
3.Bahasa Inggris;
4.Karya Tulis.

(2)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II sebagaimana oimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan perkantoran;
3.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.

(1)Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1.Pengetahuanumum;
2.Pengetahuanyang terkait dengan kepemiluan.

Pasal 3

c.Pegawai Negeri Sipil yang memperoieh ijazah Doktor (S-3) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pang kat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata (lIlIc);
b.Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Pascasarjana (S-2) dan memiliki sedikitnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a) untuk disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); 4

(1)Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
(2)Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut :
1. a.Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.Fotocopy Keputusan Pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural (bila memiliki jabatan) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.Fotocopy ljazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.Fotocopy Ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.Fotocopy Surat Tugas Belajar, Izin Belajar I Keterangan dari Pejabat yang berwenang.
9. i.Pas Foto berwarna Ukuran 3 X 4 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 6

(2)Materi Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.
3.Bahasa Inggris; /"
4.Karya Tulis.

(1)Materi Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

1.Pengetahuan umum;
2.Pengetahuan perkantoran;
3.Pengetahuan yang terkait dengan kepemiluan.

Pasal 5

(4)Pegawai Neger; Sipil yang menduduki jabatan Eselon III dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan atau telah memperoleh ijazah S2IS3 dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat II; 5 Hasil penilaian akhir Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaporkan kepada pleno Komisi Pemilihan Umurn.

Pasal 10

Tata Cara Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pernilihan Umum.

Pasal 9

(2)Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dar; Peraturan ini.
(1)Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI) sebagaimana terlampir dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(5)Pernbentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kornisi Pemilihan Umurn Provinsi.
(4)Pembentukan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Kornisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn;
(3)Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi bertugas memberikan dukungan teknis terhadap panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn;
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Jenderal Kornisi Pernilihan Urnurn dan Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Sekretariat Kornisi Pernilihan Umurn Provinsi;
(1)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Kornisi Pernilihan Urnurn dan Sekretariat Kornisi Pernilihan Urnurn Provinsi yang akan rnelaksanakan kegiatan dirnaksud;