DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pendanaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan jdih.kpu.go.id bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
4.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
7.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi.
8.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.

Pasal 2

JDIH KPU bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara JDIH KPU dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional melalui pengintegrasian JDIH KPU kedalam Pusat JDIH Nasional; dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. jdih.kpu.go.id

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Organisasi JDIH KPU terdiri atas:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota JDIH Nasional.
(3)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada sekretariat jenderal KPU.
(4)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.anggota JDIH di sekretariat KPU Provinsi merupakan bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum; dan
2. b.anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.
(5)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a bertindak sebagai pusat JDIH di lingkungannya.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
3. c.sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH;
4. d.pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional;
5. e.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum;
6. f.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; jdih.kpu.go.id
7. g.pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. h.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
9. i.pengkajian, pengklasifikasian, dan pemutakhiran, serta penyebarluasan dan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
10. j.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; dan
11. k.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH KPU kepada Pusat JDIH Nasional.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
2. b.pemanfaatan sistem informasi hukum yang dikoordinasikan oleh pusat JDIH;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH;
4. d.penyediaan sumber daya manusia; dan
5. e.penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat JDIH.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing.
(2)Pembentukan pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengelola JDIH di KPU berkedudukan di biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat jenderal KPU;
2. b.pengelola JDIH di KPU Provinsi berkedudukan di bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada sekretariat KPU Provinsi; dan
3. c.pengelola JDIH di KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
(3)Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim pembina; dan
2. b.tim teknis. jdih.kpu.go.id
(4)Ketentuan mengenai pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 7

(1)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada JDIH KPU terdiri atas:
1. a.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
2. b.peraturan KPU;
3. c.keputusan KPU;
4. d.keputusan KPU Provinsi;
5. e.keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. f.keputusan sekretaris jenderal KPU;
7. g.keputusan sekretaris KPU Provinsi;
8. h.keputusan sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
9. i.Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya.
(2)Ketentuan mengenai Dokumen Hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 8

(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui:
1. a.manual; dan
2. b.media elektronik.
(2)Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Dokumen Hukum berupa media rekam kertas.
(3)Pengelolaan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk Dokumen Hukum yang telah dialihmediakan.

Pasal 9

(1)Pengelolaan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana perpustakaan hukum pada JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pengelolaan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengunggah salinan Dokumen Hukum ke dalam laman resmi pada JDIH KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pengelolaan melalui media elektronik, pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membangun sistem informasi hukum dengan jdih.kpu.go.id memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada laman jdih.kpu.go.id.
(2)Laman jdih.kpu.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terintegrasi dengan laman Pusat JDIH Nasional.

Pasal 11

(1)Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem informasi hukum dikelola melalui metadata.
(2)Sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…