menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3083 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.308 4
10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Mei 2010; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS ERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17
(1)Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi atau KPU www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3085 Kabupaten/Kota mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan surat kabar nasional.
(3)KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di setiap provinsi atau kabupaten/kota.”
2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 18 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mendasarkan kepada ketentuan :
a.kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
b.kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKK di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
c.apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
d.kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan dan Wakil Walikota termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.308 6 kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) kabupaten/kota, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
e.apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu) kabupaten/kota, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Wakilkota dan Wakil Walikota;
f.apabila terdapat pemungutan suara secara bersama-sama antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan beberapa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, maka kantor akuntan publik yang mengaudit LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengaudit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf e.”
3.Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 29a, berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 29A Dengan berlakunya Peraturan ini, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan ketentuan berkenaan dengan pengumuman pengadaan jasa audit dana kampanye dan pembatasan paling banyak jumlah pasangan calon yang diaudit oleh 1 (satu) kantor akuntan publik sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Pasal II Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disusun dalam satu naskah. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3087 Pasal III Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
d.H.A. HAFIZ ANSHARY A.Z. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id