DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai tahapan Pemilihan yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas Pemilihan lapangan/panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, dan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih. Tahapan penyelenggaraan meliputi pengumuman pendaftaran Pasangan calon, pendaftaran Pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan Pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih yangb tercantum dal;am Lampiran Peraturan Komisi ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan, perlu menyusun tahapan dan jadwal untuk pemilihan ulang di tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara jdih.kpu.go.id Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025 yang selanjutnya disebut Pemilihan Ulang adalah pemilihan ulang akibat Pasangan Calon dalam pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tidak mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang jdih.kpu.go.id diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan Ulang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif;
11. k.efisien; dan
12. l.aksesibel.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan Ulang terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan.

Pasal 4

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan program dan anggaran;
2. b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
3. c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. e.pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas Pemilihan lapangan/panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara;
6. f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. g.penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. h.pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
(2)Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. b.pendaftaran Pasangan Calon;
3. c.penelitian persyaratan calon;
4. d.penetapan Pasangan Calon;
5. e.pelaksanaan kampanye;
6. f.pelaksanaan pemungutan suara;
7. g.penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. h.penetapan Pasangan Calon terpilih;
9. i.penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. j.pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
(3)Tahapan dan jadwal Pemilihan Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 6

(1)Tahapan dan jadwal Pemilihan Ulang terdiri atas program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilihan Ulang berpedoman pada program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan teknis program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai:

a.pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan;
b.partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
c.penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan;
d.pencalonan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
e.perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan;
f.kampanye Pemilihan;
g.dana kampanye peserta Pemilihan;
h.pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan; dan
i.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.

Pasal 8

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1034 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG TAHUN 2025 TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN ULANG TAHUN 2025 NO. TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4 I PERSIAPAN 1. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Senin, 24 Februari 2025 2. PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN Sabtu, 23 Agustus 2025 3. PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Sabtu, 23 Agustus 2025

4.PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS Kamis, 6 Februari 2025 Selasa, 5 Agustus 2025 5. PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN/PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 6. PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN Senin, 27 Januari 2025 Sabtu, 16 Agustus 2025 7. PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH Rabu, 22 Januari 2025 Rabu, 19 Februari 2025 8. PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Kamis, 20 Februari 2025 Selasa, 24 Juni 2025 II PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Kamis, 6 Maret 2025 Jumat, 20 Juni 2025 1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON Senin, 23 Juni 2025 Rabu, 25 Juni 2025
2.PENDAFTARAN PASANGAN CALON Kamis, 26 Juni 2025 Sabtu, 28 Juni 2025 jdih.kpu.go.id NO. TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4
3.PENELITIAN PERSYARATAN CALON Kamis, 26 Juni 2025 Senin, 21 Juli 2025
4.PENETAPAN PASANGAN CALON Selasa, 22 Juli 2025 Selasa, 22 Juli 2025
5.PELAKSANAAN KAMPANYE Jumat, 25 Juli 2025 Sabtu, 23 Agustus 2025 6. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Rabu, 27 Agustus 2025 Rabu, 27 Agustus 2025 7. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA Rabu, 27 Agustus 2025 Jumat, 5 September 2025 8. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU 9. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU 10. PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH a. Tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 b. Ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, Andi Krisna jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014