DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; jdih.kpu.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan jdih.kpu.go.id Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif;
11. k.efisien; dan
12. l.aksesibel.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan program dan anggaran;
2. b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. e.pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. g.penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
8. h.pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
(2)Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. b.pendaftaran Pasangan Calon;
3. c.penelitian persyaratan calon;
4. d.penetapan Pasangan Calon;
5. e.pelaksanaan Kampanye;
6. f.pelaksanaan pemungutan suara;
7. g.penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. h.penetapan calon terpilih;
9. i.penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. j.pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 5

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Pasal 6

Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

(1)Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.
(2)Ketentuan mengenai Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 8

Pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan:

a.KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan jdih.kpu.go.id
b.KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 NO. TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR 1 2 3 4 I PERSIAPAN

1.PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Jumat, 26 Januari 2024
2.PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN Senin, 18 November 2024
3.PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Senin, 18 November 2024
4.PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS Rabu, 17 April 2024 Selasa, 5 November 2024
5.PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
6.PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN Selasa, 27 Februari 2024 Sabtu, 16 November 2024
7.PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH Rabu, 24 April 2024 Jumat, 31 Mei 2024
8.PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Jumat, 31 Mei 2024 Senin, 23 September 2024 II PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Minggu, 5 Mei 2024 Senin, 19 Agustus 2024
1.PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON Sabtu, 24 Agustus 2024 Senin, 26 Agustus 2024
2.PENDAFTARAN PASANGAN CALON Selasa, 27 Agustus 2024 Kamis, 29 Agustus 2024
3.PENELITIAN PERSYARATAN CALON Selasa, 27 Agustus 2024 Sabtu, 21 September 2024
4.PENETAPAN PASANGAN CALON Minggu, 22 September 2024 Minggu, 22 September 2024
5.PELAKSANAAN KAMPANYE Rabu, 25 September 2024 Sabtu, 23 November 2024
6.PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Rabu, 27 November 2024 Rabu, 27 November 2024 jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan jdih.kpu.go.id Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
6.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.berkepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.terbuka;
7. g.proporsional;
8. h.profesional;
9. i.akuntabel;
10. j.efektif;
11. k.efisien; dan
12. l.aksesibel.

Pasal 3

Tahapan Pemilihan terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan. jdih.kpu.go.id

Pasal 4

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan program dan anggaran;
2. b.penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. d.pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. e.pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. f.pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. g.penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
8. h.pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
(2)Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. b.pendaftaran Pasangan Calon;
3. c.penelitian persyaratan calon;
4. d.penetapan Pasangan Calon;
5. e.pelaksanaan Kampanye;
6. f.pelaksanaan pemungutan suara;
7. g.penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. h.penetapan calon terpilih;
9. i.penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
10. j.pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Pasal 5

Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Pasal 6

Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 7

(1)Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.
(2)Ketentuan mengenai Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 8

Pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan keputusan:

a.KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan jdih.kpu.go.id
b.KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

Pasal 9

1.PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Jumat, 26 Januari 2024
2.PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN Senin, 18 November 2024
3.PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN Senin, 18 November 2024
4.PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS Rabu, 17 April 2024 Selasa, 5 November 2024
5.PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
6.PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN Selasa, 27 Februari 2024 Sabtu, 16 November 2024
7.PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH Rabu, 24 April 2024 Jumat, 31 Mei 2024
8.PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Jumat, 31 Mei 2024 Senin, 23 September 2024 II PENYELENGGARAAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN Minggu, 5 Mei 2024 Senin, 19 Agustus 2024
1.PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON Sabtu, 24 Agustus 2024 Senin, 26 Agustus 2024
2.PENDAFTARAN PASANGAN CALON Selasa, 27 Agustus 2024 Kamis, 29 Agustus 2024
3.PENELITIAN PERSYARATAN CALON Selasa, 27 Agustus 2024 Sabtu, 21 September 2024
4.PENETAPAN PASANGAN CALON Minggu, 22 September 2024 Minggu, 22 September 2024
5.PELAKSANAAN KAMPANYE Rabu, 25 September 2024 Sabtu, 23 November 2024
6.PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Rabu, 27 November 2024 Rabu, 27 November 2024 jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id