DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan KPU ini mengatur mengenai Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: a. penyelenggaraan Manajemen Risiko; b. Komite Manajemen Risiko; c. kebijakan Manajemen Risiko; d. sistem informasi; dan e. pedoman teknis Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6.Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
7.Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
8.Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
9.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
10.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11.Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka berupaya mencapai sasaran organisasi.
12.Komite Manajemen Risiko adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan pengendalian pada tingkat kebijakan atas penerapan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
13.Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.
14.Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak atas suatu risiko.
15.Pemilik Risiko adalah pimpinan instansi dan/atau pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
16.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
17.Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko.
18.Unit Pengawas Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan proses Manajemen Risiko.
19.Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

Manajemen Risiko dimaksudkan untuk:

a.mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi; dan
b.menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Manajemen Risiko bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
b.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
c.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dengan membatasi dan menyelesaikannya dalam kerangka kebijakan umum organisasi;
d.meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari risiko yang tak terhindari dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap organisasi; dan
e.memberikan arah dan keyakinan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan/atau sasaran organisasi.

Pasal 4

Manajemen Risiko diselenggarakan dengan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.kustomisasi;
d.inklusif;
e.kolaboratif;
f.dinamis;
g.informasi terbaik yang tersedia;
h.mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i.perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

a.penyelenggaraan Manajemen Risiko;
b.Komite Manajemen Risiko;
c.kebijakan Manajemen Risiko;
d.sistem informasi; dan
e.pedoman teknis Manajemen Risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

(1)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(2)Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi hukum dan pengawasan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Manajemen Risiko di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal KPU dibantu Inspektur Utama.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan melalui:
1. a.pembentukan Komite Manajemen Risiko; dan
2. b.kebijakan Manajemen Risiko.
(2)Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.struktur Manajemen Risiko;
2. b.kerangka kerja Manajemen Risiko; dan
3. c.strategi pembangunan Budaya Risiko.

BAB III

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

(1)Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Ketua dan Anggota KPU selaku pengarah;
2. b.Sekretaris Jenderal KPU selaku ketua;
3. c.Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan Inspektur Utama selaku wakil ketua merangkap anggota; dan
4. d.Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro selaku anggota.
(2)Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
2. b.menetapkan Selera Risiko dan Kriteria Risiko yang berlaku di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan
4. d.memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif.
(3)Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)Komite Manajemen Risiko dapat membentuk tim pelaksana untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
(5)Susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko.

Pasal 11

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…