Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIAPEMILIHAN KECAMATAN, PANITIAPEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAMPENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM I~ALINAN I
Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 152, Pasal 153, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIAPEMILIHAN KECAMATAN, PANITIAPEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAMPENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM I~ALINANI
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN TAHUN 2014.
- ---
Pasa12 Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK, PPS dan KPPS, berpedoman pada asas-asas:
kecamatan atau nama lain. Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, yang dibentuk oleh KPUj KIP
Pemilu diun tuk melaksanakan -3-" bersangkutan ...
BAB I
BAB II PERSYARATANANGGOTAPPK, PPS DAN KPPS
J. akuntabilitas;
Pasa16 ... Pasa15 PPK berkedudukan di ibukota kecamatan atau sebutan lainnya. Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan dan Keangggotaan BAB III PANITIAPEMILIHANKECAMATAN
bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini. 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dian cam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, 2) tidak menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
BAB III
Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal
1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
menyelenggarakan Pemilu;
dalamKabupatenjkotaKPUjKIPb. membantu Pasal 8 Tugas dan wewenang PPK adalah:
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang
ayat (1) KPUjKIP Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh Kabupatenj Kota.
dengan pihak yang kelancaran pelaksanaan
J. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
Bagian ... sebagairnana PPK diarnbil Dalam hal tidak tercapai persetujuan dirnaksud pada ayat (2), keputusan berdasarkan suara terbanyak. (3)
Bagian Ketiga Pengarnbilan Keputusan PPKanggota(3) Dalarn rnelaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua PPK.
Untuk memilih calon anggota PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
KPU/KIPolehdibubarkan(1) PPK dibentuk dan Kabupaten/ Kota.
Bagian Keempat Pembentukan PPK
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan