DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; KETUA KOMISI PEMILIHANUMUM, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATAKERJA PANITIAPEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAMPENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN TAHUN 2014 KOMISI PEMIUHAN UMUM Pemilu ... Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah saran a pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, JUJur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta

Pasal 1

TENTANGUMUMPEMILIHANKOMISIMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

g.keterbukaan ...
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;

BAB I

KETENTUAN UMUM PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal 2

Dalam pelaksanaannya tugasnya, PPLN dan KPPSLN berpedoman pada asas-asas:

a.mandiri;
1. 5.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
2. 6.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
3. 7.Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat Panwas LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
4. 8.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
5. 9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia di luar negeri.
6. 10.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah Zpernah kawin.
7. 11.Dropbox adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja danl atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
8. 12.Hari adalah Hari Kalender. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
9. 4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
c.surat ... Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a.fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)yang masih berlaku;
b.fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 4

g.mampu secara jasmani dan rohani;
h.berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
1. 1.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai beriku t:

a.Warga Negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e.tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangku tan;
f.berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
1. 1.profesionalitas; J. akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
1. 1.efektivitas.

(4)PPLN ...

BAB II

PERSYARATANANGGOTAPPLN DANKPPSLN

Pasal 7

(1)PPLN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)PPLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua, maka tugas PPLN diperpanjang sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua.
(2)KPPSLNberkedudukan di TPSLN.

Pasal 6

(1)PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri dibentuk PPLN di setiap Perwakilan Republik Indonesia.
(2)PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU.
(3)PPLN membentuk KPPSLN.
1. c.surat pernyataan bermeterai cukup menyatakan yang bersangkutan: 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) tidak menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; yang ditandatangani, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Llampiran Peraturan ini;
2. d.Surat Keterangan Kesehatan dari klinik kesehatan atau rumah sakit setempat. daftar ... Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN adalah:
3. a.membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih semen tara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
4. b.membentuk KPPSLN;
5. c.mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negen, mengumumkan

BAB III

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 10

BABrv TUGAS, WEWENANG,DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Apabila dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri, PPLN dan KPPSLN terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu atau diberhentikan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

(1)KPPSLN dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)KPPSLN dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua, maka tugas KPPSLNdiperpanjang sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
(4)KPPSLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.
(4)PPLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.
1. g.membuat ...

Pasal 11

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN adalah:

a.mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
b.menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pan was LN;
c.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
d.mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
e.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
f.mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
d.menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Indonesia kepada KPU;
e.melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU;
f.melakukan penghitungan suara hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox;
g.melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, pemungutan suara melalui pos dan dropbox dalam wilayah kerjanya;
h.mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox di wilayah kerjanya;
1. 1.menyerahkan berita acara dan sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU; J. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
k.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l.melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu darr/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
m.melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan
n.melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 13

(1)Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang yang dipilih dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
(2)Staf Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.mengelola urusan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
2. b.mengelola urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu;
(3)Staf Sekretariat yang bertugas mengelola urusan teknis penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merangkap sebagai Kepala Sekretariat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah saran a pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, JUJur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta

Pasal 1

TENTANGUMUMPEMILIHANKOMISIMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

g.keterbukaan ...
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;

BAB I

KETENTUAN UMUM PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal 2

Dalam pelaksanaannya tugasnya, PPLN dan KPPSLN berpedoman pada asas-asas:

a.mandiri;
1. 5.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
2. 6.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
3. 7.Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat Panwas LN, adalah petugas yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
4. 8.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
5. 9.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia di luar negeri.
6. 10.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah Zpernah kawin.
7. 11.Dropbox adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja danl atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
8. 12.Hari adalah Hari Kalender. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
9. 4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
c.surat ... Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a.fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)yang masih berlaku;
b.fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 4

g.mampu secara jasmani dan rohani;
h.berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
1. 1.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 3

Syarat untuk menjadi anggota PPLN dan KPPSLN adalah sebagai beriku t:

a.Warga Negara Indonesia;
b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e.tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangku tan;
f.berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
1. 1.profesionalitas; J. akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
1. 1.efektivitas.

(4)PPLN ...

BAB II

PERSYARATANANGGOTAPPLN DANKPPSLN

Pasal 7

(1)PPLN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)PPLN dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua, maka tugas PPLN diperpanjang sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua.
(2)KPPSLNberkedudukan di TPSLN.

Pasal 6

(1)PPLN berkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri dibentuk PPLN di setiap Perwakilan Republik Indonesia.
(2)PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU.
(3)PPLN membentuk KPPSLN.
1. c.surat pernyataan bermeterai cukup menyatakan yang bersangkutan: 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) tidak menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; yang ditandatangani, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Llampiran Peraturan ini;
2. d.Surat Keterangan Kesehatan dari klinik kesehatan atau rumah sakit setempat. daftar ... Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN adalah:
3. a.membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih semen tara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
4. b.membentuk KPPSLN;
5. c.mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negen, mengumumkan

BAB III

PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN

Pasal 10

Pasal 8

(1)KPPSLN dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)KPPSLN dibubarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Dalam hal dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putara kedua, maka tugas KPPSLNdiperpanjang sampai dengan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
(4)KPPSLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.
(4)PPLN yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri dapat ditetapkan atau dikukuhkan kembali untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang masih memenuhi syarat dan bersedia.
1. g.membuat ...

Pasal 11

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN adalah:

a.mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
b.menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pan was LN;
c.melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
d.mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
e.menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas LN, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
f.mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara; daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
d.menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Indonesia kepada KPU;
e.melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU;
f.melakukan penghitungan suara hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox;
g.melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, pemungutan suara melalui pos dan dropbox dalam wilayah kerjanya;
h.mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN, hasil pemungutan suara melalui pos dan dropbox di wilayah kerjanya;
1. 1.menyerahkan berita acara dan sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU; J. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
k.melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l.melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu darr/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
m.melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang- undangan;dan
n.melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 13

(1)Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang yang dipilih dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
(2)Staf Sekretariat PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.mengelola urusan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
2. b.mengelola urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu;
(3)Staf Sekretariat yang bertugas mengelola urusan teknis penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merangkap sebagai Kepala Sekretariat.