DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013

Nomor: 29
Tahun: 2013
Ditetapkan: 31 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 2 Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16353
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 4

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disingkat DPRP dan DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disingkat DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16355
9.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
10.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
11.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
12.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
15.Partai Politik, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan Partai Politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014.
16.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas photo calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.
17.Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD, adalah daftar nama calon Anggota DPD untuk setiap disingkat . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 6 provinsi/daerah pemilihan yang memuat nomor urut yang menunjukkan urutan nomor perseorangan peserta Pemilu dan dimulai setelah nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, pas foto diri terbaru serta nama lengkap calon yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon.
18.Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar nama calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
19.Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.
20.Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
21.Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari Suara Sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
22.Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
23.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16357
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektifitas;

Pasal 3

(1)Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
(2)Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU

Pasal 4

(1)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR, perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

g.keterbukaan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 8

(1)Perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(2)Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(3)Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6

KPU menetapkan dan mengumumkan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan Keputusan KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas :

a.Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
b.Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi);
c.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16359 perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR);
d.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD, Model DD 1 DPD, dan Lampiran Model DD-1 DPD).

BAB III

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Pasal 8

(1)Partai Politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling kurang 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah Suara Sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2)Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan Suara Sah setiap Partai Politik secara nasional dengan total keseluruhan perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberlakukan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan KPU.
(2)Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Bawaslu.

Pasal 10

(1)Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berhak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
(2)Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 10
(3)Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tetap diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
(2)Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR).
(3)BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(4)Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
(5)Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E DPR).

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16353
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI, CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 4

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disingkat DPRP dan DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disingkat DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, selanjutnya disingkat DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16355
9.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
10.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
11.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
12.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
15.Partai Politik, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan Partai Politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014.
16.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas photo calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.
17.Daftar Calon Tetap Anggota DPD, selanjutnya disebut DCT Anggota DPD, adalah daftar nama calon Anggota DPD untuk setiap disingkat . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 6 provinsi/daerah pemilihan yang memuat nomor urut yang menunjukkan urutan nomor perseorangan peserta Pemilu dan dimulai setelah nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, pas foto diri terbaru serta nama lengkap calon yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon.
18.Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, adalah daftar nama calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
19.Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.
20.Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
21.Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR, selanjutnya disingkat BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas tertentu dari Suara Sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
22.Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPRD, selanjutnya disingkat BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
23.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16357
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektifitas;

Pasal 3

(1)Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
(2)Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

BAB II

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU

Pasal 4

(1)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPR, perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu, serta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(2)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu Provinsi, serta diumumkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
(3)Penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

g.keterbukaan . . . www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 8

(1)Perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, serta perolehan Suara Sah calon Anggota DPD dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(2)Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Provinsi dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(3)Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas :

a.Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
b.Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian perolehan Suara Sah calon Anggota DPRD Provinsi serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi);
c.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik dan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik, dan rincian www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.16359 perolehan Suara Sah calon Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR);
d.Keputusan KPU tentang penetapan perolehan Suara Sah dan peringkat perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPD, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan peringkat perolehan suara calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat (Model DD DPD, Model DD 1 DPD, dan Lampiran Model DD-1 DPD).

BAB III

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

Pasal 8

(1)Partai Politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling kurang 3,5 % (tiga koma lima persen) dari jumlah Suara Sah secara nasional untuk Pemilu Anggota DPR, untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
(2)Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan Suara Sah setiap Partai Politik secara nasional dengan total keseluruhan perolehan Suara Sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberlakukan dalam penentuan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan KPU.
(2)Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Bawaslu.

Pasal 10

(1)Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berhak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
(2)Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1635 10
(3)Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), tetap diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1)Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPR.
(2)Penetapan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU (Model DD DPR, Model DD-1 DPR dan Lampiran Model DD-1 DPR).
(3)BPP DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik disetiap daerah pemilihan terlebih dahulu dikurangi dengan perolehan Suara Sah Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut.
(4)Apabila BPP DPR yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan.
(5)Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta Saksi yang hadir (Model E DPR).