DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010

Nomor: 3
Tahun: 2010
Ditetapkan: 3 Februari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan perkernbangan keadaan berkenaan dengan teknis Pengangkatan dan Pembcrhcntian Dalarn jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan T cnaga Profesional di Lingkungan Sckretariat Jenderal Kumisi Pernilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi dun Sekrctariat Komisi Pcmilihan Umum Kabupatcn/Kota, maka Pcraturan Kornisi Pemilihan Umum Noruor 21 Tahun 2009 tentang Pedornan Pengangkatan dan Pernberhentian dalam Jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profcsional di Lingkungan Sckretariat Jcnderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Pro, insi dan Sckrctariat Kornisi Pcrnilihan Umum Kabupatcn, Kuta sudah tidak scsuai schingga pcrlu diganti;
b.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu rncnctapkan Peraturan Komisi Pcrnilihan Umum tcntang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profcsional di lingkungan Sckretariat Jcndcral KPU. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota: KOMIS! PEMILIHAN UMUM Mengingat : Menimbang: TENAGA AHLI/ PAKAR DAN TENAGA PROFESIO AL DI LI GKU GAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PF.MILIHAN MUM. SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINS! DA SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENT ANG PERATURA KOMISI PEMILIIIA UMUM NOMOR 03 TAHUN 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM SAI ... INAN Dalam Pcraturan, ini yang dirnaksud dcngan : I. Pernilihan Urnurn yang selanjutnya disebut Pemilu udalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalarn Negara Kcsatuan Republik Indonesia yang bcrdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2.Komisi Pcrnilihan Urnum sclanjutnya discbut KP adalah lcrnbaga pcnyelcngguru Pcmilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal I 13Al3 I KETENTUAN UMUM PERATURAN KOMIS! PEMILIIIAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI/PAKAR DAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMIS! PEMILIHA UMUM. SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIIIA UM M PROVINS!. DAN SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATE 'KOTA. Menetupkan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Mcrnpcrhatikan Keputusan Rapat Plcno Komisi Pcrnilihan Umum tanggal I Pcbruari 2010 I 0. Peraturan Komisi Pernilihan Um um Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pcnyclcnggara Pcrnilihan Umum:

9.Peraturan Komisi pernilihan Urnurn Nomor 06 Tuhun 2008 tentang Susunan Organisasi dun Tata Kcrja Sekretariat Jcndcrul Komisi Pcmilihan Umum, Sckrctariat Kornisi Pcmilihan Umum Pruvinsi. dan Sekretariat Kornisi Pe mil ihan Um um Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilhan Umum omor 22 tahun 2008;
7.Pcraturan Perncrintahan Nornor 9 Tahun 2003 tentang W1.:w1.:11ang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor I 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263):
8.Peraturan Komisi Pcrnilihan Urnum Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kcrja Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Kornisi Pcmilihan Umurn Kabupatcn/Kota scbagairnana telah diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum ornor 21 tahun 2008 dan Pcratauran Komisi Pcrnilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5.Undang-Undang Nornor 42 tahun 2008 tentung Pernilihan Umum Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn ( Lcmbaran cgara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nornor 176, Tarnbahan Lernbaran egnra Republik Indonesia Nomor 4924);
6.Peraturan Pcrncrintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pcraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nornor SO, Tambahan Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Nornor 3176): I SALIN AN (I) Persyaratan untuk menjadi tenaga ahli/pakar sebagairnana dirnaksud dalam Pasal I ayat (5). yairu:

a.memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, yang dibuktikan dengan karya tulis;
b.mampu melaksanakan tugas secara rnandiri:
c.pendidikan paling rcndah S-1 (Strata Satu) sesuai dengan bidangnya:
d.mcmiliki pcngalarnan kerja pada bidang tcrtcntu paling scdikit 5 (lirna) tahun dan atau memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli/pakar paling sedikit 2 [dua) tuhun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi keahlian tcrtcntu;
e.usia paling sedikit 35 (tiga puluh lirna) tahun;
f.schat jasrnani dan rohani:
g.tidak scdang mcnjabat scbagai pcngurus dan/atau anggota partai politik.

(2)Pcrsyaratan untuk mcnjadi tenaga profcsional scbagaimana dimaksud dalarn Pasal I ayat
(6), yaitu :
1. a.rncrniliki pengctahuan scsuai dcngan bidang profcsinya, yang dibuktikan dcngan karya tulis:
2. b.marnpu melaksanakun tugas secara rnandiri:

Pasal 3

(2)Bidang tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditctapkan dengan Kcputusan KPU. (I) Jen is tenaga ahli pakar dan tenaga profesional ditentukan berdasarkan kebutuhan dalarn rangka mcndukung pclaksanaan tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi. dan KPU Kabupaten/Kota dalarn penyelenggaraan Pemilu, untaru lain :
1. a.bidang percncanaan;
2. b.bidang keuangan:
3. c.bidang media dan hubungan masyarakat;
4. d.bidang teknologi informasi
5. e.bidang hukurn;
6. f.bidang logistik dan distribusi;
7. g.bidang teknis Pemilu: dan
8. h.bidang sumber daya rnanusia.

Pasal 2

3.Kornisi Pernilihan Umum Prnvinsi dan Kornisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota selanjutnyu disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupatcn/Kota uduluh pcnyclengguru Pcrnilui di Provinsi dan Kabupatcn/Kota yang mcrupakan bagian dari KPU.
4.Penyclcnggara Pemilu adalah lcmbaga yang rncnyclcnggarakan pcmilu untuk mcmilih Angguta Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Daerah, dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sccara langsung olch rakyat.
5.Tenaga ahli pakar adalah scscorang yang mcrniliki pcngetahuan dan kcrnampuan Iuas berdasurkun penelitian, pengalarnan atau pcnugnsun dularn bidang-bidang tertentu, yang dapat rncmbantu pclaksanaan tugas dan fungsi sorta pcningkatan kincrja KPU rnclalui kcgiatan penelaahan, pcngkajian dan pcnyusunan rckorncndasi scsuai bidang kcahlian masing-rnasing.
6.Tenaga profesional adalah scseorang yang mcmiliki kcrnahiran dan kctcrarnpilan khusus berdasarkan pcndidikan atau pclatihan dalam bidang-bidang khusus, yang dapat rncmbantu pelaksanaan tugas dun fungsi serta pcningkutan kinerja K PU melului pernberian jasa atuu luyanan scsuai standar dan kode ctik profcsi. INs (I) Dalam melaksanakan tugas, para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profcsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik diantara tenaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional maupun dcngan unit-unit kcrja di lingkungan Sckrctariat Jcnderal KPU atuu Sckrctariat KPU Provinsi atau Sckrcturiat KPU Kabupatcn/Kota.

(2)Dalarn melaksanakan tugasnya, para tcnaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional bcrhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sckrctariat Jcnderal KPU atau Sckrctariat KPU Provinsi atau Sekrctariat KPU Kabupaten/Kota scsuai bidang tugasnya.

BAB II

JENIS DAN PERSY ARA TAN

Pasal 7

(I) Dalam mclaksanakan tugasnya. tcnaga ahli/pakar dan/atau tenaga profcsional di Iingkungan Sekretanat Jenderul KPU bertunggungjawab kepada Sekreturis Jenderal KPG dun secara administratif dikoordinasikan olch Kcpala Biro/lnspcktur dirnana tcnaga ahli/pakar dan tenaga profesional ditempatkan.

(2)Dalarn melaksanakan tugasnya, tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sckrctariat KPU Kabupaten/Kota bcrtanggungjawab kcpada Sckretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang sccara adrninistratif dikoordinasikan oleh Kcpala Bagian/Kepala Sub Bagian dirnana tcnagu profcsional ditempatkan.

Pasal 6

(2)Tenaga Profesional di lingkungan Sckretariat Jenderal KPU, Sckrctariat KPU Provinsi, dan Sekrctariat KPU Kabupaten/Kota mcrnpunyai tugas mcrnbcrikan jasa/pclayanan scsuai standar dan kode etik profesi baik diminta atau tidak diminta secara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU, Sckrctaris KPU Provinsi. dan Sckrctaris KPU Kabupatcn Kota.

BAB IV

TATA KERJA (I) Tenaga ahli/pakar di lingkungan Sckrctariat Jcndcral KPU mcmpunyai tugas rncrnbcrikan telaahan, kajian. saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sccara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU.

Pasal 5

(I) Tenaga pakar/ahli dun tcnaga profcsional KPU bcrkcdudukan di Sckrctariat Jcnderal KPU

(2)Tenaga profesional KPU Provinsi berkedudukan di Sekretariat KPU Provinsi
(3)Tenaga profesional KPU Kabupatcn/Kota bcrkedudukan di Sckretariat KPU Kabupatcn/ Kota.

Pasal 4

c.memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional di bidangnya atau yang dipersarnakan dengan itu, seperti rckornendasi dari organisasi profesi atau ijazah/ piagam penghargaan di bidang tcrtcntu:
d.pendidikan paling rendah S-1 ( Strata Satu) dan/atau scdcrajat;
e.merniliki pengalarnan sebagai tenagu profesional paling sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dcngan surat kctcrangan dari instansi pemcrintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu;
f.usia paling sedikit 24 (dua puluh ernpat) tahun;
g.Schat jasmani dan rohani :
h.tidak sedang rnenjabat sebagai pengurus dan/utau anggota partai politik. LINAN ( 1) Pcngangkatan dan pcmbcrhcntian tcnagu ahli/pukar dan/atau tcnaga profcsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sesuai dengan kebutuhan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dcngan Kcputusan Sek.retaris Jcnderal KPU.

BAB ILL

KEDUDUKA1 DAN TUCiAS

Pasal 9

( 1) Seleksi ca Ion tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional dilakukan dengan tahapan scbagai berikut:

a.rnengumumkan pcndaftaran calon tcnaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profcsiunal mclalui papan pengumuman resmi dan/atau website jika ada selarna 3 (tiga) hari berturut-turut.
b.menerirna pendaftaran dalarn waktu paling larnbat 5 (limu) hari kerja terhitung sejak pengumuman tcrakhir.
c.melakukan penelitian administrasi calun tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional dalam waktu paling larnbat S (Iirna) hari kerja;
d.mengumumkan basil penelitian administrasi dalarn waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
c.melakukan wawancara dcngan calon tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional sebagai pendalaman tcrhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalarn waktu paling larnbat S (lirna) hari kerja:
f.membcritahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.

(2)Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf b meliputi :
1. a.surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- bagi : I) calun tenaga ahli/pakar/tenaga prufesiunal di lingkungan Setjen KPU ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2) calon tcnaga profcsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi ditujukan kcpada Sekretaris KPU Provinsi; dan 3) cal on rcnaga profcsional di lingkungan Sckrctariat KPU Kabupatcn/Kota ditujukan kcpada Sckrctaris KPU Kabupatcn/Kota.
2. b.daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Larnpiran I Peraturan ini;
3. c.karya tulis dengan terna sesuai bidang kcahlian/profcsi dalam rangka mcningkatkan kualitas penyelenggaraan Pernilu dengan sisternatiku sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan ini;
4. d.pas futu berwarna terbaru ukuran 4x6:
5. e.fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f.fotocopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.fotocopi Surat Keterangan Catalan Kepulisian (SKCK) yang telah dilegalisir:
8. h.surat kctcrangan sehat jasmani dan rohani y;rng dikeluarkan olch Puskcsmas atau Rumah Sakit Pemerintah:
  1. 1.fotocopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga ahli/pakar; J. fotocopi sertifikat sebagai tenaga profcsional atau rckomcndasi organisasi profesi atau ijazah/penghargaan di bidang tertentu;
9. k.surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran III Pcraturan ini.

Pasal 8

I3AI3 V SELEKSL PE GA GKATAN, DAN PEMBERHE TIA

(3)Angguta KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan infurmasi yang diperlukan oleh para tenaga ahli/pakar. (-l) Para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya kcpada Sckrctaris Jcnderal KPU atau Sckretaris KPU Provinsi atau Sckretaris KPU Kabupaten/Kuta dan tcmbusannya kepada unit-unit kerja tcrkait. 'Si\.LINAN - s - Seleksi tenaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional di lingkungan Sekretariat Jendcral KPU. Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 20 IO dilakukan dcngan cara pcnunjukan. UAU VIII K.ETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(I) Tenaga ahli.pakar dan tcnaga profesional sebagairnana dirnaksud dalam Pcraturan ini. dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dun bukan Pegawai egeri Sipil.

(2)Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BHMN/BUM /BUMD yang ingin menjadi tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profcsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pernilihan Umurn Provinsi/Kabupaten/Kora harus mengajukan cuti diluar tanggungan ncgara/13HM /13UMN/£3UMD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan perkernbangan keadaan berkenaan dengan teknis Pengangkatan dan Pembcrhcntian Dalarn jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan T cnaga Profesional di Lingkungan Sckretariat Jenderal Kumisi Pernilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi dun Sekrctariat Komisi Pcmilihan Umum Kabupatcn/Kota, maka Pcraturan Kornisi Pemilihan Umum Noruor 21 Tahun 2009 tentang Pedornan Pengangkatan dan Pernberhentian dalam Jabatan Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profcsional di Lingkungan Sckretariat Jcnderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Pro, insi dan Sckrctariat Kornisi Pcrnilihan Umum Kabupatcn, Kuta sudah tidak scsuai schingga pcrlu diganti;
b.bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu rncnctapkan Peraturan Komisi Pcrnilihan Umum tcntang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profcsional di lingkungan Sckretariat Jcndcral KPU. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota: KOMIS! PEMILIHAN UMUM Mengingat : Menimbang: TENAGA AHLI/ PAKAR DAN TENAGA PROFESIO AL DI LI GKU GAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PF.MILIHAN MUM. SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINS! DA SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENT ANG PERATURA KOMISI PEMILIIIA UMUM NOMOR 03 TAHUN 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM SAI ... INAN Dalam Pcraturan, ini yang dirnaksud dcngan : I. Pernilihan Urnurn yang selanjutnya disebut Pemilu udalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalarn Negara Kcsatuan Republik Indonesia yang bcrdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

2.Komisi Pcrnilihan Urnum sclanjutnya discbut KP adalah lcrnbaga pcnyelcngguru Pcmilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal I 13Al3 I KETENTUAN UMUM PERATURAN KOMIS! PEMILIIIAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI/PAKAR DAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMIS! PEMILIHA UMUM. SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIIIA UM M PROVINS!. DAN SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATE 'KOTA. Menetupkan

Menetapkan

9.Peraturan Komisi pernilihan Urnurn Nomor 06 Tuhun 2008 tentang Susunan Organisasi dun Tata Kcrja Sekretariat Jcndcrul Komisi Pcmilihan Umum, Sckrctariat Kornisi Pcmilihan Umum Pruvinsi. dan Sekretariat Kornisi Pe mil ihan Um um Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilhan Umum omor 22 tahun 2008;
7.Pcraturan Perncrintahan Nornor 9 Tahun 2003 tentang W1.:w1.:11ang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor I 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263):
8.Peraturan Komisi Pcrnilihan Urnum Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kcrja Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Kornisi Pcmilihan Umurn Kabupatcn/Kota scbagairnana telah diubah dengan Peraturan Kornisi Pemilihan Umum ornor 21 tahun 2008 dan Pcratauran Komisi Pcrnilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5.Undang-Undang Nornor 42 tahun 2008 tentung Pernilihan Umum Prcsidcn dan Wakil Prcsidcn ( Lcmbaran cgara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nornor 176, Tarnbahan Lernbaran egnra Republik Indonesia Nomor 4924);
6.Peraturan Pcrncrintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pcraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nornor SO, Tambahan Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Nornor 3176): I SALIN AN (I) Persyaratan untuk menjadi tenaga ahli/pakar sebagairnana dirnaksud dalam Pasal I ayat (5). yairu:

a.memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya, yang dibuktikan dengan karya tulis;
b.mampu melaksanakan tugas secara rnandiri:
c.pendidikan paling rcndah S-1 (Strata Satu) sesuai dengan bidangnya:
d.mcmiliki pcngalarnan kerja pada bidang tcrtcntu paling scdikit 5 (lirna) tahun dan atau memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli/pakar paling sedikit 2 [dua) tuhun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi keahlian tcrtcntu;
e.usia paling sedikit 35 (tiga puluh lirna) tahun;
f.schat jasrnani dan rohani:
g.tidak scdang mcnjabat scbagai pcngurus dan/atau anggota partai politik.

(2)Pcrsyaratan untuk mcnjadi tenaga profcsional scbagaimana dimaksud dalarn Pasal I ayat
(6), yaitu :
1. a.rncrniliki pengctahuan scsuai dcngan bidang profcsinya, yang dibuktikan dcngan karya tulis:
2. b.marnpu melaksanakun tugas secara rnandiri:

Pasal 3

(2)Bidang tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditctapkan dengan Kcputusan KPU. (I) Jen is tenaga ahli pakar dan tenaga profesional ditentukan berdasarkan kebutuhan dalarn rangka mcndukung pclaksanaan tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi. dan KPU Kabupaten/Kota dalarn penyelenggaraan Pemilu, untaru lain :
1. a.bidang percncanaan;
2. b.bidang keuangan:
3. c.bidang media dan hubungan masyarakat;
4. d.bidang teknologi informasi
5. e.bidang hukurn;
6. f.bidang logistik dan distribusi;
7. g.bidang teknis Pemilu: dan
8. h.bidang sumber daya rnanusia.

Pasal 2

3.Kornisi Pernilihan Umum Prnvinsi dan Kornisi Pemilihan Urnum Kabupaten/Kota selanjutnyu disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupatcn/Kota uduluh pcnyclengguru Pcrnilui di Provinsi dan Kabupatcn/Kota yang mcrupakan bagian dari KPU.
4.Penyclcnggara Pemilu adalah lcmbaga yang rncnyclcnggarakan pcmilu untuk mcmilih Angguta Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Daerah, dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sccara langsung olch rakyat.
5.Tenaga ahli pakar adalah scscorang yang mcrniliki pcngetahuan dan kcrnampuan Iuas berdasurkun penelitian, pengalarnan atau pcnugnsun dularn bidang-bidang tertentu, yang dapat rncmbantu pclaksanaan tugas dan fungsi sorta pcningkatan kincrja KPU rnclalui kcgiatan penelaahan, pcngkajian dan pcnyusunan rckorncndasi scsuai bidang kcahlian masing-rnasing.
6.Tenaga profesional adalah scseorang yang mcmiliki kcrnahiran dan kctcrarnpilan khusus berdasarkan pcndidikan atau pclatihan dalam bidang-bidang khusus, yang dapat rncmbantu pelaksanaan tugas dun fungsi serta pcningkutan kinerja K PU melului pernberian jasa atuu luyanan scsuai standar dan kode ctik profcsi. INs (I) Dalam melaksanakan tugas, para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profcsional wajib rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik diantara tenaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional maupun dcngan unit-unit kcrja di lingkungan Sckrctariat Jcnderal KPU atuu Sckrctariat KPU Provinsi atau Sckrcturiat KPU Kabupatcn/Kota.

(2)Dalarn melaksanakan tugasnya, para tcnaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional bcrhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sckrctariat Jcnderal KPU atau Sckrctariat KPU Provinsi atau Sekrctariat KPU Kabupaten/Kota scsuai bidang tugasnya.

BAB II

JENIS DAN PERSY ARA TAN

Pasal 7

(2)Dalarn melaksanakan tugasnya, tenaga profesional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sckrctariat KPU Kabupaten/Kota bcrtanggungjawab kcpada Sckretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang sccara adrninistratif dikoordinasikan oleh Kcpala Bagian/Kepala Sub Bagian dirnana tcnagu profcsional ditempatkan.

Pasal 6

(2)Tenaga Profesional di lingkungan Sckretariat Jenderal KPU, Sckrctariat KPU Provinsi, dan Sekrctariat KPU Kabupaten/Kota mcrnpunyai tugas mcrnbcrikan jasa/pclayanan scsuai standar dan kode etik profesi baik diminta atau tidak diminta secara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU, Sckrctaris KPU Provinsi. dan Sckrctaris KPU Kabupatcn Kota.

BAB IV

TATA KERJA (I) Tenaga ahli/pakar di lingkungan Sckrctariat Jcndcral KPU mcmpunyai tugas rncrnbcrikan telaahan, kajian. saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sccara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU.

Pasal 5

(I) Tenaga pakar/ahli dun tcnaga profcsional KPU bcrkcdudukan di Sckrctariat Jcnderal KPU

(2)Tenaga profesional KPU Provinsi berkedudukan di Sekretariat KPU Provinsi
(3)Tenaga profesional KPU Kabupatcn/Kota bcrkedudukan di Sckretariat KPU Kabupatcn/ Kota.

Pasal 4

c.memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional di bidangnya atau yang dipersarnakan dengan itu, seperti rckornendasi dari organisasi profesi atau ijazah/ piagam penghargaan di bidang tcrtcntu:
d.pendidikan paling rendah S-1 ( Strata Satu) dan/atau scdcrajat;
e.merniliki pengalarnan sebagai tenagu profesional paling sedikit 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dcngan surat kctcrangan dari instansi pemcrintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu;
f.usia paling sedikit 24 (dua puluh ernpat) tahun;
g.Schat jasmani dan rohani :
h.tidak sedang rnenjabat sebagai pengurus dan/utau anggota partai politik. LINAN ( 1) Pcngangkatan dan pcmbcrhcntian tcnagu ahli/pukar dan/atau tcnaga profcsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sesuai dengan kebutuhan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dcngan Kcputusan Sek.retaris Jcnderal KPU.

BAB ILL

KEDUDUKA1 DAN TUCiAS

Pasal 9

( 1) Seleksi ca Ion tenaga ahli/pakar dan tenaga profesional dilakukan dengan tahapan scbagai berikut:

a.rnengumumkan pcndaftaran calon tcnaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profcsiunal mclalui papan pengumuman resmi dan/atau website jika ada selarna 3 (tiga) hari berturut-turut.
b.menerirna pendaftaran dalarn waktu paling larnbat 5 (limu) hari kerja terhitung sejak pengumuman tcrakhir.
c.melakukan penelitian administrasi calun tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional dalam waktu paling larnbat S (Iirna) hari kerja;
d.mengumumkan basil penelitian administrasi dalarn waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
c.melakukan wawancara dcngan calon tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional sebagai pendalaman tcrhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalarn waktu paling larnbat S (lirna) hari kerja:
f.membcritahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.

(2)Berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf b meliputi :
1. a.surat lamaran bermeterai Rp 6.000,- bagi : I) calun tenaga ahli/pakar/tenaga prufesiunal di lingkungan Setjen KPU ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU; 2) calon tcnaga profcsional di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi ditujukan kcpada Sekretaris KPU Provinsi; dan 3) cal on rcnaga profcsional di lingkungan Sckrctariat KPU Kabupatcn/Kota ditujukan kcpada Sckrctaris KPU Kabupatcn/Kota.
2. b.daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam Larnpiran I Peraturan ini;
3. c.karya tulis dengan terna sesuai bidang kcahlian/profcsi dalam rangka mcningkatkan kualitas penyelenggaraan Pernilu dengan sisternatiku sebagaimana contoh dalam Lampiran II Peraturan ini;
4. d.pas futu berwarna terbaru ukuran 4x6:
5. e.fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f.fotocopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.fotocopi Surat Keterangan Catalan Kepulisian (SKCK) yang telah dilegalisir:
8. h.surat kctcrangan sehat jasmani dan rohani y;rng dikeluarkan olch Puskcsmas atau Rumah Sakit Pemerintah:
  1. 1.fotocopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga ahli/pakar; J. fotocopi sertifikat sebagai tenaga profcsional atau rckomcndasi organisasi profesi atau ijazah/penghargaan di bidang tertentu;
9. k.surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik sebagaimana contoh dalam Lampiran III Pcraturan ini.

Pasal 8

I3AI3 V SELEKSL PE GA GKATAN, DAN PEMBERHE TIA

(3)Angguta KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU wajib memberikan data dan infurmasi yang diperlukan oleh para tenaga ahli/pakar. (-l) Para tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profesional wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya kcpada Sckrctaris Jcnderal KPU atau Sckretaris KPU Provinsi atau Sckretaris KPU Kabupaten/Kuta dan tcmbusannya kepada unit-unit kerja tcrkait. 'Si\.LINAN - s - Seleksi tenaga ahli/pakar dan/atau tcnaga profesional di lingkungan Sekretariat Jendcral KPU. Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 20 IO dilakukan dcngan cara pcnunjukan. UAU VIII K.ETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(I) Tenaga ahli.pakar dan tcnaga profesional sebagairnana dirnaksud dalam Pcraturan ini. dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dun bukan Pegawai egeri Sipil.

(2)Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BHMN/BUM /BUMD yang ingin menjadi tenaga ahli/pakar dan/atau tenaga profcsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnum, Sekretariat Komisi Pernilihan Umurn Provinsi/Kabupaten/Kora harus mengajukan cuti diluar tanggungan ncgara/13HM /13UMN/£3UMD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

JENIS DAN PERSY ARA TAN

Pasal 7

Pasal 6

TATA KERJA (I) Tenaga ahli/pakar di lingkungan Sckrctariat Jcndcral KPU mcmpunyai tugas rncrnbcrikan telaahan, kajian. saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sccara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU.

Pasal 5

Pasal 4

KEDUDUKA1 DAN TUCiAS

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

JENIS DAN PERSY ARA TAN

Pasal 7

Pasal 6

TATA KERJA (I) Tenaga ahli/pakar di lingkungan Sckrctariat Jcndcral KPU mcmpunyai tugas rncrnbcrikan telaahan, kajian. saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta sccara tertulis rnaupun lisan kepada Sckrctaris Jcndcral KPU.

Pasal 5

Pasal 4

KEDUDUKA1 DAN TUCiAS

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar