Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 63
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . . . Indonesia Nomor 5246);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN . . . DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
kecamatan.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU
BAB II
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota
Tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, apabila diperlukan;
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan
Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
Bagian Kelima Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara
Membuka PDF…