DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektifitas; dan
13. m.aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.perencanaan program dan anggaran;
b.penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c.penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
d.sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
e.pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
f.pemantauan Pemilihan;
g.pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
h.pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
b.pendaftaran Pasangan Calon;
c.penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
d.kampanye;
e.pelaporan dan audit dana kampanye;
f.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
g.pemungutan dan penghitungan;
h.rekapitulasi hasil penghitungan suara;
i.penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
j.penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
k.penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
l.pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
m.evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 7

Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

Pasal 8

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
(2)Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
2. b.terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
3. c.sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
4. d.berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
5. e.setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Pasal 9

Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 10

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(2)KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

Pasal 11

(1)KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(2)KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(3)KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(4)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilihan mencakup:
1. a.sosialisasi;
2. b.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.kampanye;
4. d.pemungutan dan penghitungan suara;
5. e.rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
6. f.penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan; dan
7. g.evaluasi dan pelaporan tahapan.
(5)Tahapan, program dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3.Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2)Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
1. a.mandiri;
2. b.jujur;
3. c.adil;
4. d.kepastian hukum;
5. e.tertib;
6. f.kepentingan umum;
7. g.keterbukaan;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.akuntabilitas;
11. k.efisiensi;
12. l.efektifitas; dan
13. m.aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 3

Pasal 4

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a.tahapan persiapan; dan
b.tahapan penyelenggaraan.

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.perencanaan program dan anggaran;
b.penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c.penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
d.sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
e.pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
f.pemantauan Pemilihan;
g.pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
h.pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a.penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
b.pendaftaran Pasangan Calon;
c.penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
d.kampanye;
e.pelaporan dan audit dana kampanye;
f.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
g.pemungutan dan penghitungan;
h.rekapitulasi hasil penghitungan suara;
i.penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
j.penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
k.penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
l.pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
m.evaluasi dan pelaporan tahapan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
(2)Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
2. b.terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
3. c.sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
4. d.berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
5. e.setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Pasal 9

Pasal 10

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(2)KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

Pasal 11

(1)KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(2)KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(3)KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
(4)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilihan mencakup:
1. a.sosialisasi;
2. b.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
3. c.kampanye;
4. d.pemungutan dan penghitungan suara;
5. e.rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
6. f.penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan; dan
7. g.evaluasi dan pelaporan tahapan.
(5)Tahapan, program dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.